17 Bupati/Wali Kota di Jateng Dilantik, Gubernur Wanti-wanti Persoalan Hukum

Ganjar Pranowo mengingatkan kepala daerah agar jangan sampai terjerat korupsi, pungli, dan lainnya. Apalagi, sekitar empat tahun terakhir, ada lima kepala daerah di Jateng yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendapatkan ucapan selamat dari salah satu tamu yang hadir dalam pelantikan kepala daerah di Gedung Gradhika, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/2/2021).

SEMARANG, KOMPAS — Sebanyak 17 dari 21 bupati/wali kota terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Jawa Tengah dilantik oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Jumat (26/2/2021), secara hibrida, yakni daring dan luring. Ganjar berpesan agar para kepala daerah jangan sampai terjerat persoalan hukum.

Ketujuhbelas daerah itu adalah Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Surakarta serta Kabupaten Semarang, Kendal, Kebumen, Rembang, Boyolali, Purbalingga, Blora, Sukoharjo, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Klaten dan Pemalang. Sementara kepala daerah Kabupaten Demak, Grobogan, Sragen dan Pekalongan belum dilantik karena jabatan bupati/wakil bupati sebelumnya belum habis.

Adapun pelantikan berlangsung secara hibrida. Kepala/wakil kepala daerah dari Kota dan Kabupaten Semarang serta Kendal hadir langsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang. Sementara sisanya mengikuti pelantikan secara daring.

Baca juga: Tidak Ada Pesta dalam Pelantikan Kepala Daerah di Jateng

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama istri seusai melantik kepala daerah yang dilakukan secara daring di Gedung Gradhika, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/2/2021).

Ganjar mengatakan, pesan paling utama bagi para kepala daerah yang baru dilantik ialah perihal integritas. ”Jangan sampai ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, seperti korupsi, pungli (pungutan liar), dan lainnya. Reformasi birokrasi ini sangat penting, itu yang saya titipkan tadi,” kata Ganjar seusai acara.

Jangan sampai ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, seperti korupsi, pungli dan lainnya (Ganjar Pranowo)

Itu bukannya tanpa alasan. Dalam kurun waktu sekitar 4 tahun terakhir, setidaknya ada lima kepala daerah di Jateng yang divonis bersalah karena terkait korupsi atau suap. Mereka ialah Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini, Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masitha, Bupati Kebumen nonaktif Yahya Fuad, Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi, dan Bupati Kudus Nonaktif Tamzil.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas protokoler menyiapkan peralatan mereka untuk menyiarkan pelantikan kepala daerah melalui kanal digital di Gedung Gradhika, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/2/2021). Mereka menyiarkan melalui berbagai medium di media sosial.

Bahkan, Tamzil dua kali divonis bersalah. Sempat terjerat kasus korupsi pada 2015 dan memenangi lagi pemilihan kepala daerah pada 2018, ia kembali divonis bersalah pada 6 April 2020. Terakhir, ia terlilit kasus suap pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkab Kudus.

Ganjar menuturkan, isu-isu lain yang perlu diperhatikan, antara lain, lingkungan serta hak perempuan dan anak serta difabel. ”Selain itu, buatlah tempat-tempat yang mudah bagi warga untuk mengadu. Jadi, tidak lagi konvensional. Media sosial, misalnya, meskipun di situ juga ada hal-hal negatif seperti (akun) anonim, bully, dan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Semarang yang baru saja dilantik, Ngesti Nugraha meminta penjadwalan ulang pemeriksaan oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara. Seperti dikutip Kompas.com, sedianya, Ngesti akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (25/2/2021).

"Kemarin saya sudah mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan tersebut karena bertepatan dengan rencana pelantikan saya sebagai bupati terpilih bersama pak Basari sebagai wakil Bupati Semarang terpilih," jelas Ngesti, Jumat (26/2/2021).

Ngesti yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang itu berkomitmen akan memenuhi panggilan KPK.

Banjir

Ganjar juga meminta para kepala daerah, terutama yang wilayahnya langganan banjir, untuk berkoordinasi dan kerja sama. Misalnya, Kota Semarang terus melakukan penanganan di daerah hilir, sedangkan Kabupaten Semarang di daerah hulu terus melakukan reboisasi dan penghijauan sebagai pencegahan banjir ke depan.

”Sebenarnya program-program sudah ada dan tinggal diteruskan. Yang dibutuhkan saat ini ialah percepatan. Saya berkomunikasi intens, seperti dengan Pekalongan, Semarang, Demak. Sepertinya, anggaran pada 2022, suka tidak suka, mau tidak mau, akan konsentrasi ke sana (penanganan banjir). Ini emergency,” jelasnya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Keluarga dan kerabat dekat salah satu kepala daerah setelah upacara pelantikan di Gedung Gradhika, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/2/2021). Pada upacara pelantikan tersebut mereka hanya datang bersama keluarga terdekat.

Baca juga: Dilantik Jadi Wali Kota Solo, Gibran Berjanji Kebut Vaksinasi

Pada awal 2021, tingginya intensitas hujan membuat sejumlah daerah di pantai utara (pantura) Jateng, seperti Pekalongan, Semarang, Demak, Kudus, dan Pati dihantam banjir. Bahkan, di Pekalongan, warga mengungsi hingga berminggu-minggu karena banjir tak kunjung surut. Kota Semarang juga nyaris selalu banjir setiap kali hujan lebat.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menuturkan, penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas setelah ia dilantik. Pihaknya akan mengevaluasi total terkait banjir di Kota Semarang, yang tak hanya melanda daerah pesisir dengan muka tanah rendah, tetapi juga perkotaan meski kemudian dapat segera surut.

Menurut Hendrar, jika ditemukan masalah kurangnya pompa, pengadaan  pompa dengan kapasitas lebih besar akan dilakukan. ”Namun, untuk di tengah kota, mestinya tidak boleh begitu (banjir). Saya enggak tahu apakah teman-teman di (Dinas) Pekerjaan Umum lalai bersihkan saluran atau pompanya yang kurang. Kami evaluasi 1-2 pekan ini," katanya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Anak-anak melihat banjir yang menggenangi seluruh area Rumah Susun Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/2/2021). Banjir masih terjadi di sejumlah tempat di Kota Semarang, di antaranya kawasan permukiman, pertokoan dan akses jalan pantura.

Penanganan Covid-19 juga menjadi salah satu program prioritas karena hingga saat ini pandemi belum berakhir. Ia meminta warga untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat meski sebagian sudah divaksin.

Sementara itu, Bupati Kendal Dico Ganundito mengemukakan, dirinya telah menyiapkan program kerja 100 hari yang akan disampaikan pada Senin (1/3/2021) setelah rapat paripurna DPRD Kendal. ”Kami pastikan semua masalah ada jalan keluar secara konkret, dari hulu ke hilir,” katanya.

Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah peningkatan pelayanan publik. Menurut Dico, dalam waktu dekat, pihaknya pun akan meluncurkan mal pelayanan publik. Selain itu, pihaknya akan memastikan Kendal pro investasi.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Banjir kembali menggenangi kawasan Kota Lama, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/2/2021). Tidak berfungsinya sistem resapan air secara maksimal menyebabkan area tersebut telah dua kali tergenang banjir dalam waktu sebulan.