DPRD Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana Covid-19 di BPBD Sumbar

DPRD Sumatera Barat melalui panitia khusus menelusuri dugaan penggunaan dana penanggulangan Covid-19 yang tak sesuai aturan senilai Rp 49 miliar di BPBD Sumbar.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membagikan cairan pembersih tangan kepada pengendara di Jalan Samudera, Pantai Padang, Padang, Sumbar, Senin (14/9/2020) sore. Momen tersebut juga menjadi kesempatan untuk menyosialisasikan perda yang memuat sanksi kurungan dan denda bagi pelanggar protokol kesehatan.

PADANG, KOMPAS — DPRD Sumatera Barat melalui panitia khusus menelusuri dugaan penggunaan dana penanggulangan Covid-19 yang tak sesuai aturan senilai Rp 49 miliar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbar. Selain itu, ada pula indikasi pemahalan harga cairan pembersih tangan senilai Rp 4,9 miliar.

Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumbar Nofrizon, Rabu (24/2/2021), mengatakan, penelusuran itu didasari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Anggaran Rp 49 miliar tersebut ada indikasi diragukan penggunaannya. Kami siang ini meminta keterangan tim audit BPK,” kata Nofrizon.

Nofrizon menjelaskan, BPBD Sumbar mendapatkan anggaran Rp 160 miliar untuk penanganan Covid-19. Sebanyak Rp 10 miliar dikembalikan ke kas negara karena tidak terpakai. Dari total Rp 150 miliar yang digunakan, Rp 49 miliar dicurigai tidak sesuai aturan dan Rp 4,9 miliar dicurigai ada indikasi pemahalan harga.

Baca juga: Dinkes Sumbar Terima 99.700 Dosis Vaksin Tahap II

Nofrizon mengatakan, Rp 4,9 miliar itu untuk pembelian cairan pembersih tangan (hand sanitizer). Berdasarkan LHP BPK, harga hand santizer Rp 9.000 per botol dilipatgandakan menjadi Rp 35.000 per botol. Dana sebanyak Rp 4,3 miliar dari Rp 4,9 miliar itu sudah dikembalikan rekanan ke kas negara karena temuan BPK itu.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Ilustrasi. Sejumlah perlengkapan, seperti masker, hand sanitizer, dan alat pengukur suhu, sudah tersedia di lemari SD Negeri Karet Tengsin 15, Jumat (18/12/2020).

Pansus Covid-19, kata Nofrizon, sudah memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan rekanan penyedia barang pekan lalu. Dari 11 rekanan, hanya tiga yang datang memenuhi panggilan, yaitu satu perusahaan alat kesehatan dan dua perusahaan batik.

”Kami tanya, bapak/ibu dapat kerja (orderan) dari siapa? Mereka jawab dari istri Kepala BPBD Sumbar. Dari tiga rekanan, dua belum berpengalaman (perusahaan batik) dan izinnya baru tahun 2020. Masa perusahaan batik mengadakan hand sanitizer?” ujar Nofrizon.

Menurut Nofrizon, ketiga rekanan itu mengaku tidak memberikan upah (fee) apa pun kepada keluarga pejabat yang memberi mereka order. Namun, saat ditanya lebih lanjut ke BPBD Sumbar, salah satu pejabatnya justru mengakui mendapat upah Rp 5.000 per botol hand sanitizer.

”Ia mengaku mendapat fee Rp 5.000 per botol. Ada di catatannya di notulensi rapat pekan lalu. Itu baru hand sanitizer, belum lagi thermogun, hazmat, masker, dan lainnya, yang belum sempat kami telusuri karena waktu terbatas,” ujar Nofrizon.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membagikan masker kepada pengendara di Jalan Samudera, Pantai Padang, Padang, Sumbar, Senin (14/9/2020) sore. Momen tersebut juga menjadi kesempatan untuk menyosialisasikan perda yang memuat sanksi kurungan dan denda bagi pelanggar protokol kesehatan.

Selain hand sanitizer, lanjut Nofrizon, ketiga rekanan itu juga mendapat paket pengadaan barang lainnya dengan nilai total hingga Rp 17 miliar. Selain pemahalan harga, pembayaran juga dinilai tidak sesuai aturan karena dibayar secara tunai dengan jumlah miliaran rupiah tanpa disaksikan oleh petugas inspektorat.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Kamis (25/2/2021), pansus kembali memanggil semua rekanan dan pihak terkait dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di BPBD Sumbar. Hasil penelusuran pansus bakal disampaikan sehari kemudian.

Baca juga: KPU Tetapkan Mahyeldi-Audy sebagai Gubernur Sumbar Terpilih

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut terkait LHP BPK dan penelusuran Pansus Covid-19 DPRD Sumbar. Erman hanya mengatakan BPBD Sumbar menghormati dan menunggu hasil penelusuran oleh pansus.

”LHP BPK sudah keluar. Sekarang, pansus sedang bekerja, tentu kami hormati. Kami berterima kasih kepada pansus telah melakukan pengawasan kepada kami untuk bekerja lebih baik ke depan. Apa yang diputuskan pansus, itu yang terbaik bagi kami, kami serahkan ke pansus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya keluar,” kata Erman.

Ketua DPRD Sumbar Supardi menjelaskan, pembentukan Pansus Covid-19 untuk menindaklanjuti LHP BPK terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di BPBD Sumbar. Pansus dibentuk 17 Februari 2021 dan punya waktu kerja seminggu.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, hasil kerja Pansus Covid-19 ini bisa dalam bentuk pendalaman materi ke BPK Perwakilan Sumbar. DPRD Sumbar juga bisa meminta BPK melakukan audit kembali, baik audit investigasi maupun audit lainnya.

Apa pun bentuk dan motifnya, tindakan merugikan negara harus diproses secara hukum. (Firdaus Diezo)

”Selain itu, DPRD Sumbar nantinya memberikan rekomendasi kepada Pemprov Sumbar agar secepatnya menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi yang diperintahkan dalam LHP BPK. Jika ada unsur pidana, BPK juga bisa langsung meminta polisi menindaklanjuti,” kata Supardi.

Secara terpisah, pengamat hukum kesehatan Universitas Ekasakti, Firdaus Diezo, mendorong pansus bekerja lebih cepat mengungkap kasus dugaan penggunaan anggaran Covid-19 tidak sesuai peraturan di BPBD Sumbar. Ini agar jelas apakah tindakan itu termasuk pelanggaran atau tidak sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah pun kemudian bisa fokus dalam menangani Covid-19.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Seorang pengendara mengenakan masker ketika terjaring razia masker di simpang jalan kantor DPRD Sumatera Barat, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Sumbar, Senin (21/9/2020) pagi. Pemerintah Kota Padang bersama Polri, TNI, kejaksaan, satpol PP, dan dinas perhubungan menggelar razia masker dalam upaya menekan laju penularan Covid-19 di Padang yang trennya terus meningkat.

”Dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang, jika dugaan (penyelewengan anggaran) ini benar, tentu sangat tidak terpuji. Negara sedang keteteran menghadapi pandemi, lalu ada dugaan penyelewengan dana,” kata Diezo.

Menurut Diezo, apa pun bentuk dan motifnya, tindakan merugikan negara harus diproses secara hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, memang ada kelonggaran dalam penggunaan anggaran dalam kondisi darurat. Namun, itu tidak serta-merta membiarkan penyalahgunaan anggaran.

Jika terbukti ada tindakan korupsi, kata Diezo, pelaku bisa dikenai hukuman mati sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

”Hukuman mati bisa diperuntukkan dalam kondisi tertentu, termasuk bencana, krisis ekonomi, dan lain-lain. Pandemi Covid-19 sudah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional, sekalipun bukan bencana alam. Harus ada efek jera, kalau ini terbukti nanti,” ujar Diezo.