Satuan Tugas Covid-19 Kota Surabaya mulai mendata sasaran untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kedua. Sasaran ialah petugas pelayanan publik, yakni aparatur pemerintah, personel TNI, anggota Polri, dan warga lanjut usia.
Oleh
AMBROSIUS HARTO
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Satuan Tugas Covid-19 Kota Surabaya mulai mendata sasaran untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kedua. Sasaran ialah petugas pelayanan publik, yakni aparatur pemerintah, personel TNI, anggota Polri, dan warga lanjut usia.
Sampai dengan Jumat (5/2/2021), Surabaya belum menuntaskan vaksinasi untuk 31.840 tenaga kesehatan dan sasaran khusus. Salah satu kendala ialah 7.847 tenaga kesehatan baru mendapat suntikan pertama vaksin Sinovac buatan China pada Minggu (31/1). Sasaran harus mendapat suntikan kedua dengan jeda 14 hari sehingga vaksinasi benar-benar tuntas pada Minggu (14/2).
Meski demikian, Satgas Surabaya sudah berusaha masuk untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kedua. Tim terpadu sedang mendata sasaran yang memenuhi syarat untuk vaksinasi meski kiriman vaksin belum datang. Cara ini agar imunisasi bisa berlangsung dengan cepat dan efektif. Jumlah sasaran belum dapat ditentukan karena masih perlu koordinasi dengan Satgas Jatim.
Vaksinasi tahap kedua berlangsung paling cepat pertengahan Februari dan semoga bisa tuntas April.
Jika pendataan tuntas dalam pekan ini disertai kedatangan dan distribusi vaksin di Surabaya, imunisasi bisa dilaksanakan paling cepat pertengahan Februari 2021. Sasaran atau penerima tidak lagi harus memegang tiket elektronik (e-tiket), seperti tenaga kesehatan, tetapi cukup kartu tanda penduduk (KTP) untuk pencocokan dengan nomor induk kependudukan (NIK).
”Seperti tahap pertama, vaksinasi diberikan dua kali dengan jeda suntikan pertama dan kedua adalah dua pekan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita.
Satgas Surabaya sedang berkoordinasi terutama dengan TNI dan Polri untuk mekanisme pelengkapan data. Untuk aparatur pemerintah dan warga lansia dikoordinasikan melalui tenaga kesehatan di puskesmas dan pos kesehatan. Adapun lansia pada awalnya menjadi penerima vaksin tahap ketiga, tetapi diputuskan maju ke tahap kedua.
”Vaksinasi tahap kedua berlangsung paling cepat pertengahan Februari dan semoga bisa tuntas April,” kata Febria.
Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi tahap kedua, jumlah fasilitas kesehatan untuk imunisasi serentak akan ditambah dari 159 lokasi menjadi 270 lokasi. Fasilitas untuk imunisasi ialah puskesmas, klinik, rumah sakit, dan gedung-gedung pemerintah.
Program vaksinasi massal pada Minggu (31/1) dilaksanakan di Graha YKP untuk 4.257 tenaga kesehatan. Adapun 3.150 tenaga kesehatan mengikuti vaksinasi di 63 puskesmas, sementara 80 tenaga kesehatan divaksin di RSUD Dr Soetomo, RS rujukan utama pasien Covid-19 di Jatim.
Dalam dialog ”Meruwat Indonesia” secara dalam jaringan (online) oleh Perkumpulan Alumni Kolese De Britto, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hadi Pratomo mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat mengalami gegar budaya.
Sejak pandemi menyerang Indonesia pada awal Maret 2020 sampai sekarang, masih ada yang belum paham tentang Covid-19. Ada yang tidak percaya, tidak peduli, dan tidak disiplin protokol kesehatan.
”Pekerjaan yang masih besar untuk mendorong pemahaman masyarakat akan pandemi ini,” kata Hadi, Ketua Tim Periset Pemberdayaan, Edukasi, dan Literasi Terkait Covid-19 untuk Perubahan Perilaku Komunitas.
Boleh jadi sikap kalangan masyarakat yang kurang simpatik karena kehilangan panutan atau contoh. Pemimpin atau pejabat teras mungkin belum memberikan contoh baik selama penanganan pandemi.
Misalnya, sosialisasi agar masyarakat disiplin protokol kesehatan, tetapi dalam acara bersepeda dan atau tetap berkerumun. Terjangkitnya kalangan pejabat tinggi di pusat (menteri dan kepala badan), gubernur, bupati/wali kota, dan pejabat TNI/Polri memunculkan sikap keraguan masyarakat untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan.
Hadi melanjutkan, pemerintah menempuh strategi, misalnya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang disertai penerapan sanksi. ”Jumlah pelanggaran tinggi dan kepatuhan yang diklaim telah terjadi itu karena ada hukuman atau ketakutan bukan muncul dari pemahaman dan kesadaran kolektif,” katanya.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penanganan pandemi ibarat perang yang berlarut sehingga negara harus menjaga sumber daya, yakni harta dan masyarakat. Negara meyakini bahwa perubahan perilaku masyarakat agar sadar bahaya pandemi, paham, dan tahu menanganinya merupakan solusi terbaik untuk mempercepat penanganan Covid-19.
”Vaksinasi itu salah satu lapis dalam ketebalan upaya. Masih perlu cara-cara lain ditingkatkan dan untuk masyarakat diharapkan patuh protokol kesehatan demi mencegah penularan,” kata Wiku.