Data dari Corona.jakarta.go.id, untuk kluster penularan Covid-19 di perkantoran milik Pemerintah Provinsi DKI, terdapat 36 kantor yang pegawainya terpapar dengan total 212 kasus positif.

Secara keseluruhan, berdasarkan data hari Rabu pukul 08.00, sebanyak 1.740 pasien menjalani rawat inap di RSDC Wisma Atlet. Jumlah itu masih di bawah kapasitas maksimal rumah sakit tersebut.

Tanpa peraturan daerah, meski ada peraturan gubernur, jaksa dan hakim belum bisa bergerak untuk menjerat pelanggar protokol kesehatan dengan sanksi pidana.

Rapat antara lain membahas tentang area-area yang memerlukan prioritas pengawasan di Jakarta. Kawasan perkantoran kemungkinan bakal jadi sasaran utama mengingat banyak kluster kasus Covid-19 di sana.

Polisi bersama TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendirikan pos operasi yustisi di delapan titik guna pengawasan di sektor transportasi. Ini bagian dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan.

Hal yang berbeda antara operasi yustisi masker sekarang dengan pendisiplinan masyarakat oleh TNI, Polri, dan pemerintah daerah sebelumnya, yakni pelibatan jaksa dan hakim untuk pengawasan kepatuhan warga memakai masker.

Tim pemeriksa independen akan menelaah laporan sukarelawan uji coba vaksin menderita gangguan saraf. Tim akan mencari tahu kaitan penyakit itu dengan proses uji coba vaksin

Tidak perlu ragu untuk kembali menerapkan pembatasan pergerakan warga. Seperti dipahami bersama, ekonomi akan bergerak dengan baik setelah problem kesehatan dapat tertangani.

Pemprov DKI meyakini ganjil genap malah berkontribusi menekan pergerakan orang ke tempat-tempat yang tidak prioritas, seperti ke pusat makanan, toko bahan makanan, serta ke toko obat.

Hampir semua negara utama dengan penduduk mayoritas Muslim telah menggandeng China untuk mengembangkan vaksin Covid-19. Sebagian negara-negara itu akan mendapat vaksin itu lewat pasokan negara Muslim lainnya.