Tahun 2021 menjadi saat yang tepat guna menguatkan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang lebih baik di Jawa Barat. Kreativitas pemerintah daerah dan warga juga akan digenjot lebih keras.
Oleh
cornelius helmy
·4 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Tahun 2021 menjadi saat yang tepat guna menguatkan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang lebih baik di Jawa Barat. Kreativitas pemerintah daerah dan warga akan digenjot lebih keras agar kehidupan di Jabar bisa melenting kembali, khususnya secara ekonomi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, fokus utama di awal tahun baru adalah menguatkan kesiapan masyarakat menghadapi pandemi. Diperkirakan belum usai, perawatan bagi warga positif Covid-19 masih menjadi prioritas utama.
Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar), hingga Selasa (29/12/2020), Jabar menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus tinggi di Indonesia. Jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 81.322 pasien atau 11,18 persen dari jumlah nasional. Kondisi itu memicu tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 mencapai 78 persen. Jumlah itu jauh lebih besar ketimbang standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sekitar 60 persen.
Untuk mengatasi itu, Kamil mengatakan, pihaknya menyiapkan kurang lebih 1.000 tempat tidur di enam fasilitas nonrumah sakit. Gedung yang disiapkan ini mayoritas milik TNI AD dan bisa digunakan jika tingkat keterisian RS di Jabar mendekati 100 persen. ”Mereka dengan komorbid (penyakit penyerta) ringan tidak usah dirawat lagi di RS, tetapi digeser ke gedung-gedung lain yang sudah kami siapkan,” paparnya.
Akan tetapi, tidak ingin RS kelebihan kapasitas, dia mengatakan pencegahan lewat disiplin protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat. Promosi memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun diklaim menjadi cara paling efektif meredam penularan. Hal itu dimulai dengan menghindari kerumunan dan keramaian saat malam pergantian tahun.
”Meski sampai saat ini proses pengadaan vaksin Covid-19 berjalan dengan baik, sebaiknya kita tetap menekan kerumunan. Kurangi kegiatan mengundang keramaian dan pergerakan orang. Pandemi masih belum selesai dan belum ada yang tahu kapan persisnya wabah akan berakhir,” katanya.
Menjadi daerah dengan penduduk terbesar di Indonesia, sebanyak 50 juta, tantangan penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 juga diantisipasi. Lebih kurang 90 RS dan 1.000 puskesmas di Jabar disiapkan untuk itu. Jika belum mencukupi, wacana penggunaan gedung olahraga bisa menjadi opsi lainnya. Pemberian vaksin direncanakan digelar pada minggu ketiga Januari 2021.
Sejauh ini kebutuhan vaksin di Jabar diperkirakan lebih dari 67 juta dosis. Vaksin itu akan diprioritaskan kepada warga dengan kebutuhan tertentu, seperti tenaga kesehatan, masyarakat rentan, dan pelayanan publik. Kebutuhan vaksin terbanyak ditujukan untuk kelompok rentan, yakni sebanyak 10,8 juta. Setelah itu, menyusul masyarakat umum dan pelaku ekonomi yang membutuhkan setidaknya 9,7 juta vaksin.
Dari 27 kabupaten dan kota di Jabar, Kota Bogor menjadi daerah dengan kebutuhan tertinggi, lebih kurang 6,99 juta vaksin multidosis dan 20.370 unit untuk vaksin dosis tunggal (single dose). Sementara Kota Bandung membutuhkan lebih kurang 4,08 juta vaksin multidosis dan 41.066 dosis tunggal.
”Mudah- mudahan, kita semakin optimistis menyambut 2012. Pandemi bisa terlewati dan kita semakin kreatif mencari peluang-peluang bisnis baru untuk bangkit secara ekonomi,” tuturnya.
Kreativitas menjadi salah satu keunggulan Jabar. Akhir tahun ini, Jabar meraih anugerah Provinsi Sangat Inovatif dalam penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2020. Anugerah itu diberikan Kementerian Dalam Negeri.
Jabar mengikutsertakan delapan inovasi dalam IGA 2020. Delapan inovasi tersebut adalah Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Si Rampak Sekar), Tunjangan Remunerasi Kinerja, dan Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara).
Selain itu, ada juga Desa Digital, Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan (Si Perut Laper), Pikobar, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta), dan Institut Pembangunan Jawa Barat (InJabar).
”Inovasi bisa terwujud dari temuan masalah di lapangan. Untuk itu, saya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan observasi lapangan, riset, dan memaparkan kepada saya. Dari 50 OPD, setidaknya masing-masing memiliki satu program unggulan,” tuturnya.
Salah satu yang tengah digenjot adalah pembentukan pusat komando ketahanan pangan di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar. Landasan utamanya adalah pentingnya digitalisasi data mengenai ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.
Kamil menjelaskan, pusat komando yang akan dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi tersebut berfungsi sebagai sistem kewaspadaan supaya daerah rawan pangan dan potensi bencana bisa diketahui secara cepat. Selain itu, penting juga diketahui data distribusi dan kemampuan akses pangan masyarakat.
Dengan begitu, Kamil mengatakan, bisa tahu daerah mana yang rawan pangan dengan membuat zonasi warna, seperti zonasi kewaspadaan Covid-19. Tantangan terbesarnya adalah mengambil data pangan dari daerah yang sudah harus online.
”Saya ingin sistemnya secanggih aplikasi Pikobar yang sangat informatif menghadapi Covid-19. Ini juga akan mendukung program yang sudah ada, yaitu Petani Milenial, yang bakal menggarap lahan yang direkomendasikan oleh pusat komando itu. Semoga saat pandemi teratasi, Jabar juga bisa berlari semakin kencang untuk bangkit kembali,” ujarnya.