Solidaritas Demokrasi Penting dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Indonesia menilai penting memupuk solidaritas demokrasi dalam menghadapi persoalan pandemi global, termasuk pandemi Covid-19. Pandemi tidak mengenal batas sehingga penanganannya pun memerlukan kerja sama lintas batas.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·3 menit baca
BADUNG, KOMPAS — Indonesia menilai penting memupuk solidaritas demokrasi dalam menghadapi persoalan pandemi global, termasuk pandemi penyakit akibat virus korona baru (Covid-19). Pandemi tidak mengenal batas sehingga penanganannya pun memerlukan kerja sama lintas batas.
Pandangan Indonesia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam pidatonya di pembukaan forum kerja sama negara-negara demokrasi, Bali Democracy Forum (BDF) Ke-13, di Bali, Kamis (10/12/2020). Dalam sambutannya, Retno juga menyatakan pertemuan BDF Ke-13 agar menjadi wadah membahas sejumlah masalah terkait dampak pandemi Covid-19 bagi demokrasi, upaya demokrasi membantu menangani pandemi global, dan upaya melestarikan demokrasi pascapandemi.
Dalam sambutannya yang ditayangkan secara dalam jaringan (daring), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyebutkan penyelenggaraan BDF Ke-13 berperan penting dalam upaya bersama menangani pandemi global.
Adapun Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan pandemi Covid-19 merupakan peringatan bahwa sistem kesehatan, sistem ekonomi, dan sistem politik saling berkaitan. Dalam tayangan secara daring, Tedros menyatakan kesehatan menjadi investasi penting bagi terciptanya stabilitas, kemakmuran, dan ketahanan.
Tedros juga menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Indonesia yang sudah bergabung dalam solidaritas global skema distribusi vaksin Covid-19 atau Covax. Ia menegaskan, vaksin Covid-19 dan obat-obatan merupakan kebutuhan publik sehingga semua orang seharusnya mendapat akses secara setara.
Adaptasi
Penyelenggaraan BDF Ke-13 di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, berlangsung secara hibrida. Selain diikuti secara langsung oleh delegasi 26 negara dan tiga organisasi internasional, BDF 2020 juga diikuti 500 peserta dari 69 negara secara daring. Tampak hadir mantan Menlu, yang juga penggagas BDF, N Hassan Wirajuda dan Gubernur Bali Wayan Koster.
Kita harus memastikan democracy delivers. (Retno LP Marsudi)
Retno menjelaskan, pelaksanaan BDF Ke-13 disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini. Adapun BDF kali ini mengangkat tema ”Demokrasi dan Pandemi Covid-19 (Democracy and Covid-19 Pandemic)”. Tema tersebut, menurut Retno, menjadi relevan karena pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap demokrasi selain terhadap aspek kesehatan dan aspek ekonomi.
Dalam konferensi pers seusai pembukaan BDF Ke-13, Retno juga menyatakan Indonesia memandang demokrasi dapat terus ditegakkan di masa pandemi, bahkan diyakini akan berkontribusi besar dalam mengatasi pandemi. Untuk itu, pemulihan kepercayaan terhadap demokrasi menjadi hal penting.
Hasil survei The Democracy Perception Index 2020, menurut Retno, mengindikasikan 78 persen warga dunia masih percaya akan pentingnya demokrasi bagi negara mereka. Retno menambahkan, demokrasi dapat mendukung upaya bersama di era pascapandemi meskipun tantangan dalam menjalankan demokrasi di masa pandemi diakui sangat besar.
”Kita harus memastikan democracy delivers,” katanya. Menurut Retno, demokrasi memberikan ruang adanya dialog dalam pengambilan kebijakan terkait kesehatan publik di masa pandemi. Retno mencontohkan di Indonesia terbentuk inisiatif masyarakat madani melalui KawalCOVID19 yang memantau upaya penanganan pandemi Covid-19 selain pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh pemerintah.
Retno juga menyatakan BDF mengawal nilai-nilai kebebasan dalam demokrasi, atau menurut Sekjen PBB Antonio Guterres disebut inklusi, dengan rasa hormat antara satu pihak dan pihak lain. Pesan dari para menteri luar negeri, tambahnya, juga menekankan pentingnya terus menegakkan nilai demokrasi di tengah pandemi dan pentingnya kolaborasi serta kerja sama global dalam penanganan pandemi.