Pembelajaran Tatap Muka di DIY Akan Dilakukan dengan Sejumlah Pembatasan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah bersiap dengan rencana dimulainya pembelajaran tatap muka, pada Januari 2021. Pembatasan tertentu dilakukan dalam aktivitas pembelajaran tersebut.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas pada hari pertama di SMP Negeri 10 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (16/11/2020). Setelah hampir sembilan bulan kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, empat SMPN di Banjarmasin mulai menggelar belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

YOGYAKARTA, KOMPAS—Pembelajaran tatap muka yang berpotensi kembali dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta bakal dilakukan dengan sejumlah pembatasan. Protokol kesehatan harus diutamakan agar tidak muncul kluster penularan baru.

Rencana dimulainya pembelajaran tatap muka itu mengemuka dalam konferensi pers virtual bertajuk “Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19”, Jumat (20/11/2020). Nantinya, pembelajaran tatap muka akan melalui pemberian izin oleh pemerintah daerah/kantor wilayah/Kantor Kementerian Agama, dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orangtua.

"Tatap muka akan dilakukan dengan sejumlah pembatasan tertentu. Salah satunya, siswa dalam satu kelas hanya dibatasi hanya 50 persen,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Didik Wardaya, Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Sekolah Belum Aman dari Covid-19

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas membersihkan lingkungan sekolah di SD Negeri Kota Bambu 03/04, Jakarta Barat, Jumat (20/11/2020). Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk kembali membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Didik menambahkan, tatap muka tidak menghilangkan pembelajaran jarak jauh yang selama ini berlangsung. Sebab, jumlah siswa yang hadir juga dibatasi agar jaga jarak fisik dapat tetap diterapkan. Nanti, mekanisme pelaksanaannya bergantung dari setiap sekolah.

Selain itu, Didik menyampaikan, sekolah juga diminta membuat satuan tugas Covid-19 untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. Satgas itu pula yang nanti mendorong siswa segera pulang ke rumah setelah pembelajaran tatap muka selesai.

“Ini supaya tidak tercipta kerumunan. Khususnya dengan adanya siswa yang nongkrong-nongkrong sepulang sekolah itu,” kata Didik.

Baca juga: Pembukaan Sekolah Harus Berdasar Data Epidemiologi

Kompas/Priyombodo

Petugas mempersiapkan cairan penyanitasi di SD Negeri Kota Bambu 03/04, Jakarta Barat, Jumat (20/11/2020). Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk kembali membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Didik menilai, di DIY, sekolah-sekolah sudah cukup siap menggelar pembelajaran tatap muka. Ini dapat ditunjukkan dengan adanya layanan konsultasi belajar bagi para siswa.

Dalam layanan tersebut, siswa datang ke sekolah untuk bisa berkonsultasi tentang pelajarannya dengan guru di sekolahnya. Jumlah siswa yang bisa berkonsultasi setiap harinya juga dibatasi agar jaga jarak fisik dapat diterapkan.

“Sebagian SMK juga sudah ada yang memulai praktikum di sekolahnya. Praktikum ini dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Masker harus dikenakan. Begitu juga jaga jarak,” kata Didik.

Baca juga: Pembukaan Kembali Sekolah Perlu Kajian Mendalam

Kompas/Priyombodo

Petugas menyemprotkan disinfektan di ruang kelas di SD Negeri Kota Bambu 03/04, Jakarta Barat, Jumat (20/11/2020). Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah dituangkan dalam keputusan bersama empat menteri di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan urusan dalam negeri.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi meminta sekolah-sekolah  mempersiapkan diri menghadapi pembelajaran tatap muka. Sekolah-sekolah akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diperbolehkan tatap muka. Tujuannya, memastikan protokol kesehatan benar-benar diterapkan apabila pembelajaran tatap muka sudah dimulai.

“Kami cek kesiapan tempatnya. Kesiapan fasilitas untuk protokol kesehatan seperti ketersediaan thermogun, tempat cuci tangan, hingga kemampuan kelas menerapkan jaga jarak. Ini kami lakukan sambil meminta persetujuan kepada orangtua,” kata Heroe.

Heroe menambahkan, dalam tahap awal ini, sekolah yang diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka baru pada tingkat SD dan SMP. Ia belum mau memberikan rekomendasi pembelajaran tatap muka bagi sekolah tingkat TK.

"Perilaku anak-anak pada jenjang pendidikan tersebut masih sulit dikendalikan. Mereka juga dianggap belum mampu memahami dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat," kata dia.