Sehari sebelum aksi mahasiswa tolak RUU Cipta Kerja, ratusan orang dari sejumlah LSM di Kalimantan Tengah lakukan pawai budaya untuk menyerukan Pilkada 2020 damai dan bersih serta menolak tindakan anarkistis.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·3 menit baca
PALANGKARAYA, KOMPAS — Ratusan orang berkumpul di Tugu Soekarno, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mendeklarasikan pemilu damai dan menolak segala macam berita bohong, anarkisme, dan vandalisme, Rabu (14/10/2020). Mereka melakukan pawai budaya, atraksi, hingga pergelaran musik. Atraksi tersebut dilaksanakan sehari sebelum rencana aksi penolakan RUU Cipta Kerja dilakukan mahasiswa.
Para peserta aksi berasal dari sedikitnya 40 lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Tengah. Mereka mengklaim telah melakukan periksa cepat untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Kepala Kepolisian Resor Kota Palangkaraya Komisaris Besar Dwi Jaladri mengungkapkan, atraksi tersebut dijaga ketat aparat keamanan agar terhindar dari pelanggaran protokol kesehatan. Mereka juga beberapa kali mengingatkan peserta untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak.
”Kami memfasilitasi para peserta sesuai dengan ketentuan, mendampingi agar kegiatannya berjalan dengan baik,” kata Dwi Jaladri di Palangkaraya, Rabu (14/10/2020).
Dari pantauan Kompas, aksi tersebut dimulai pada pukul 09.00 WIB. Para peserta melakukan pawai mengelilingi Bundaran Besar Kota Palangkaraya sebelum akhirnya berkumpul di depan Tugu Soekarno di Jalan S Parman.
Di Tugu Soekarno, para peserta memulai pentas menari hingga bermain musik. Tidak semua pergelaran berasal dari Dayak Kalimantan Tengah. Beberapa peserta bahkan menunjukkan reog Ponorogo dan budaya Jawa.
Ketua Forum Pemuda Dayak Bambang Irawan mengungkapkan, deklarasi damai tersebut mengambil tema falsafah huma betang atau rumah asli suku Dayak. Maknanya, huma betang yang diisi oleh ratusan orang tidak terbatas pada suku dan agama.
”Selayaknya menyampaikan aspirasi, ya, disampaikan dengan tertib dan damai, tanpa ada aksi anarkistis sehingga membuat keadaan tidak terkendali,” kata Bambang.
Selayaknya menyampaikan aspirasi, ya, disampaikan dengan tertib dan damai, tanpa ada aksi anarkistis sehingga membuat keadaan tidak terkendali.
Di hari yang sama, Polda Kalteng juga mengadakan latihan menghadapi kemungkinan situasi anarkistis pada Pilkada 2020 dan demo menolak omnibus law. Dalam latihan tersebut, mereka menggunakan sepeda motor R2. Motor tersebut digunakan para personel sambil menunjukkan kemampuan mereka berkelok-kelok di jalan sempit dan mengejar para pendemo yang hari itu diganti perannya oleh para personel polisi lainnya.
Beberapa latihan itu berangkat dari aksi demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja di sejumlah daerah yang berakhir ricuh, termasuk di Kota Palangkaraya. Komandan Satuan Brimob Polda Kalteng Komisaris Besar Bambang Widjanarko Baiin mengatakan, latihan itu dilaksanakan agar melatih setiap personel untuk lebih waspada terhadap situasi anarkis.
”Kami tidak bisa meremehkan situasi sehingga personel perlu tanggap dan waspada. Seorang anggota Polri sangat rentan menjadi korban amukan masa,” kata Bambang.
Menurut Bambang, untuk mengantisipasi hal tersebut, Satuan Brimob Polda Kalteng wajib melakukan latihan anti anarkis juga meningkatkan kemampuan dan siap menghadapi massa demonstari yang sudah tidak dapat di kendalikan lagi.
“Latihan ini merupakan salah satu cara agar dapat mencegah timbulnya korban dalam kondisi di mana keadaan sudah tidak lagi kondusif dan massa sudah tidak dapat dikendalikan lagi, diharapkan untuk anggota bisa lebih mahir dan sigap dalam menghadapi massa yang tidak kondusif dan siap untuk pelaksanaan tugas operasional sebagai satuan Tim Anti Anarkis dalam membantu satuan kewilayahan di wilayah hukum Polda Kalteng ini,” jelas Bambang.
Semua aksi deklarasi damai dan latihan para personel polisi dilakukan sebelum jadwal aksi mahasiswa untuk menolak RUU Cipta Kerja pada Kamis (14/10/2020). Aksi tersebut yang awalnya dilaksanakan pada Senin lalu batal dilakukan lantaran belum mendapatkan persetujuan dari aparat dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Palangkaraya.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya Eprafas Meihaga mengungkapkan, pihaknya tetap turun ke jalan hingga pemerintah bersama DPR membatalkan RUU Cipta Kerja. Ia berharap aksi mereka bisa ditanggapi pemerintah daerah.
”Kami sudah melaksanakan dan menjalankan aturan sesuai dengan keinginan. Aksi ini penting dilakukan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusannya sembelum betul-betul disahkan,” kata Meihaga.