Komisi Pemilihan Umum menjalin koordinasi dengan jajaran aparat keamanan guna menjamin perlindungan bagi petugas penyelenggara pemilihan kepala daerah di lapangan. Kasus itu hendaknya bisa segera ditemukan titik terang.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO/FABIO MARIA LOPES COSTA
·5 menit baca
SLEMAN, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum menjalin koordinasi dengan jajaran aparat keamanan guna menjamin perlindungan bagi petugas penyelenggara pemilihan kepala daerah di lapangan. Insiden pembunuhan terhadap petugas penyelenggara pilkada di Kabupaten Yahukimo, Papua, diharapkan tak berulang.
”KPU (Komisi Pemilihan Umum) butuh dukungan dari aparat keamanan untuk mengamankan proses pilkada. Bukan hanya kantor dan sarana tempat pekerjaan, tetapi juga petugas penyelenggara yang sedang melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah,” kata Ketua KPU Arief Budiman seusai pemakaman pegawai KPU Yahukimo, Henry Jovinsky, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/8/2020).
Henry tewas seusai diserang dua orang tak dikenal sewaktu melintas di Jalan Gunung, Distrik Dekai, Yahukimo, Selasa (11/8/2020). Saat itu, ia berboncengan dengan pegawai KPU Kabupaten Yahukimo lainnya, yaitu Kenan Mohi (38). Dua orang tak dikenal itu sempat menanyai identitas Henry sebelum melakukan penyerangan. Henry ditusuk beberapa kali dengan senjata tajam hingga tewas. Sementara itu, Kenan berashil selamat dalam peristiwa itu. Motif penyerangan masih didalami aparat kepolisian.
Arief mengungkapkan, pihaknya merasa sangat terpukul dengan peristiwa tersebut. Terlebih salah seorang staf KPU menjadi korban hingga meninggal dunia. Peristiwa serupa diharapkan tak terjadi lagi di kemudian hari.
”Peristiwa ini tentu tidak diharapkan semua pihak. Jadi, saya berharap tidak ada lagi peristiwa serupa di seluruh wilayah Indonesia, terutama terhadap penyelenggara pemilu,” kata Arief.
Oleh karena itu, Arief menyatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan jajaran otoritas keamanan dari tingkat pusat hingga kabupaten. Hal itu demi terjaminnya keamanan dan keselamatan bagi segenap petugas penyelenggara pemilihan di daerah masing-masing.
KPU akan segera berkoordinasi dengan jajaran otoritas keamanan dari tingkat pusat hingga kabupaten. Ini demi terjaminnya keamanan dan keselamatan bagi segenap petugas penyelenggara pemilihan.
Pihaknya juga berpesan kepada para petugas agar mengutamakan keselamatan dalam menjalankan setiap tahapan pemilihan kepala daerah. ”Kami meminta seluruh jajaran agar tetap menjalankan tugasnya seperti ketentuan. Tugas hendaknya dilaksanakan dengan meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, dan tetap cermat,” kata Arief.
Selain itu, Arief berharap aparat kepolisian dapat segera menyelesaikan penyelidikan kasus tewasnya Henry. Dengan demikian, motif penyerangan tersebut bisa diperoleh kejelasannya. Seluruh proses hukum diserahkan kepada para penegak hukum.
”Penting bagi semua pihak untuk bisa memastikan apa sebetulnya motif di balik semua ini sehingga penyelenggara pemilu bisa menerima peristiwa ini dan bisa tetap melanjutkan tugasnya tanpa ada rasa takut dan waswas,” kata Arief.
Sugeng Kusharyanto (54), orangtua Henry, juga bertanya-tanya mengapa putranya yang menjadi sasaran penyerangan. Terlebih, putranya hanya pegawai biasa dan tidak memegang jabatan khusus atau menjadi penentu kemenangan calon. Pihak keluarga korban meminta agar kasus tersebut dapat diusut tuntas aparat kepolisian.
”Saya meminta kasus ini diusut tuntas. Siapa pun pelakunya mohon diusut dan ditangkap. Kalau terbukti bersalah, harus dihukum yang setimpal,” kata Sugeng.
Sementara dari Papua dilaporkan, Kapolres Yahukimo Ajun Komisaris Besar Ignatius Benny Adi Prabowo membantah informasi bahwa satu pelaku pembunuhan Hendry Jovinsky telah ditangkap. Ia pun menyatakan telah memeriksa dua saksi dalam kasus ini, yakni Kenan Muhi dan Carolina Pahabol. Kenan adalah rekan pegawai KPUD Yahukimo yang menyaksikan kedua pelaku membunuh Hendry. Sementara Carolina adalah istri dari Kenan.
Dari hasil pemeriksaan saksi dan olah tempat kejadian perkara, lanjut Ignatius, sudah tergambar pola aksi kedua pelaku untuk menghabisi nyawa Hendry. Diketahui, kronologis kejadian ini bermula ketika Hendry bersama Kenan Mohi dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan ke Deikai sekitar pukul 14.00 WIT.
Korban yang diboncengkan baru saja membawa obat ke rumah istri Kenan Mohi bernama Carolina Pahabol yang sedang sakit. Tiba-tiba, mereka dihadang kedua pelaku saat melewati Jalan Gunung.
Para pelaku kemudian sempat menanyakan kartu identitas korban dan langsung menikamnya dengan senjata tajam di sejumlah bagian tubuh. Korban ditikam sebanyak tiga kali, yakni dua kali di punggung dan satu kali di dada. Lehernya pun disayat oleh para pelaku. Kedua pelaku langsung kabur ke hutan setelah melakukan aksinya.
”Kami sudah menyebarkan informan untuk melacak keberadaan kedua pelaku. Kami sudah mengetahui identitas keduanya,” kata Ignatius.
Sejumlah daerah di Papua rawan gangguan dalam pelaksanaan pilkada, yakni Waropen, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
Ketua KPU Papua Theodorus Kossay mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat dengan pihak kepolisian untuk memastikan jaminan keamanan bagi penyelenggara pemilu selama pelaksanaan tahapan pilkada.
Adapun 11 kabupaten di Papua yang melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 adalah Asmat, Supiori, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Waropen, Nabire, Yalimo, Yahukimo, Keerom, Merauke, dan Boven Digul.
Dari hasil pemetaan KPU Papua dan pihak kepolisian, sejumlah daerah yang rawan gangguan dalam pelaksanaan pilkada adalah Waropen, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. ”Kami berharap adanya jaminan keamanan agar pelaksanaan tahapan Pilkada hingga pemungutan suara pada 9 Desember mendatang berjalan kondusif,” kata Theodorus Kossay, menambahkan.
Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw mengatakan, KPU dan Bawaslu di Papua agar jangan ragu untuk meminta bantuan kepolisian saat melaksanakan tugas di daerah yang dinilai rawan gangguan keamanan. ”Saya telah menginstruksikan kepada semua jajaran di 11 kabupaten untuk memastikan segala tahapan pilkada berjalan aman,” kata Paulus.
Secara terpisah, Wawan Mas’udi, dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, mengatakan, pengelolaan pemilu di wilayah rawan konflik tidak mudah. Satu-satunya cara menjamin keamanan dan keselamatan semua pihak adalah meningkatkan pengamanan dari aparat berwenang. Namun, hendaknya pengamanan tersebut tidak melewati batas-batas hak asasi manusia (HAM).
”Harus dipastikan pengamanan ekstra itu tidak malah melanggar HAM. Pendekatan keamanan terlalu kuat berpotensi memicu pelanggaran HAM. Dialog terus-menerus dengan tokoh masyarakat dan politik perlu dikedepankan untuk mencegah terjadinya ketegangan ataupun konflik,” kata Wawan.