Bupati Muara Enim Nonaktif Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan

Bupati Muara Enim (nonaktif) Ahmad Yani divonis penjara 5 tahun dan membayar denda Rp 200 juta. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,1 miliar. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Bupati Muara Enim (nonaktif) Ahmad Yani memberikan keterangan sebagai saksi dengan terdakwa pemberi suap Robi Okta Fahlevi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Selasa (3/12/2019). Semua pejabat, termasuk Ahmad Yani, menyangkal telah menerima suap dari Robi.

PALEMBANG, KOMPAS — Bupati Muara Enim (nonaktif) Ahmad Yani divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subisder 6 bulan penjara dalam tindak pidana korupsi. Dia juga harus membayar kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Erma Suharti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Selasa (5/5/2020). Dalam sidang vonis yang digelar secara virtual ini, Ahmad dinilai telah melakukan tindak pindana korupsi secara bersama-sama. Atas perbuatannya ini, Ahmad dianggap melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 55 Ayat 1 juncto Pasal 64 aAyat 1.

Selain hukuman penjara, Ahmad juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,1 miliar. Jika dalam satu bulan setelah putusan inkrah uang tersebut tidak bisa diganti, aset miliknya akan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, harus diganti Ahmad dengan hukuman penjara selama 8 bulan.

Baca juga: PPK Terima Iuran Komitmen 1-2 Persen dari Nilai Proyek

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Elfian Muhtar terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama Bupati Muara Enim Ahmad Yani terkait dugaan suap proyek dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim senilai Rp 130 miliar.

Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penutut umum dari KPK, yakni 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Ahmad juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 3,1 miliar.

Selain itu, dalam vonis, majelis hakim tidak menyebutkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai eksekutif ataupun anggota legislatif. Padahal, jaksa KPK telah menuntut agar hak politik Ahmad untuk dipilih dicabut selama lima tahun setelah putusan inkrah.

Majelis hakim tidak menyebutkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai eksekutif ataupun anggota legislatif.

Dalam putusan vonis tersebut, Ahmad terbukti meminta dana komitmen kepada seorang pengusaha, Robi Okta Fahlevi sebesar 15 persen dari 16 paket proyek peningkatan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim senilai Rp 130 miliar. Sebagai gantinya Robi akan mendapatkan proyek tesebut.

Baca juga: Bupati Muara Enim Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Kompas/Wawan H Prabowo

Tersangka pengembangan kasus korupsi suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Ketua DPRD Muara Enim Aries HB (kanan) dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi (kiri) memasuki mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senin (27/4/2020). Penetapan tersangka terhadap Aries dan Ramlan merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tiga tersangka sebelumnya, yaitu Bupati Muara Enim (nonaktif) Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar, dan pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi. Penyidikan terhadap Aries dan Ramlan telah dilakukan sejak 3 Maret 2020 setelah memeriksa 10 saksi dan menggeledah rumah para tersangka dan kantor DPRD Muara Enim.

Semua proses transaksi dilakukan antara Robi dan orang kepercayaan Ahmad Yani, yakni Elfin MZ Muchtar yang menjabat kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muara Enim sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Secara keseluruhan, Ahmad Yani diduga telah menerima uang sekitar Rp 3,5 miliar, tanah senilai Rp 1,2 miliar, dan dua mobil. Adapun sisa uang dana komitmen diberikan kepada Wakil Bupati Juarsah, sebanyak 25 anggota DPRD Muara Enim, sejumlah PPK, juga kepada Elfin.

Dalam persidangan, Ahmad juga terbukti memerintahkan Elfin untuk meminta uang tambahan pada Robi sebesar 35.000 dollar AS. Uang tersebut rencananya akan diberikan kepada Firli Bahuri yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Sumsel. Saat transaksi inilah Robi dan Elfin ditangkap penyidik KPK di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang, pada 2 September 2019. Barang bukti uang 35.000 dollar AS pun dibawa sebagai barang bukti.

Baca juga: Bupati Muara Enim Dituntut Tujuh Tahun Penjara

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim Juarsah menghadiri sidang suap Bupati Muara Enim (nonaktif) Ahmad Yani dengan terdakwa pemberi suap Robi Okta Fahlevi, sedang memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Selasa (3/12/2019). Semua pejabat, termasuk Ahmad Yani, menyangkal telah menerima suap dari Robi.

Penasihat hukum Ahmad Yani, Maqdir Ismail, kecewa atas putusan majelis hakim. Menurut dia, banyak fakta persidangan yang dikesempingkan. Salah satunya tentang anggapan majelis hakim yang menyatakan dua mobil yang diberikan oleh Robi adalah untuk kepentingan pribadi Ahmad Yani. Padahal, dalam catatan pemerintah daerah, mobil itu merupakan pinjaman untuk operasionalisasi.

Selain itu, juga terkait uang 35.000 dollar AS yang dijadikan barang bukti operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Maqdir, seharusnya saksi kunci, yakni ajudan Bupati Muara Enim dan ajudan Kapolda Sumsel, dihadirkan. Namun, hingga vonis dibacakan, kedua orang tersebut tidak dihadirkan sama sekali.

Selanjutnya, terkait semua kesaksian dari Elfin yang seolah-olah dianggap sebagai kebenaran dan tidak bisa terbantahkan. ”Atas putusan ini, kami akan berkonsultasi kepada klien kami terlebih dahulu,” kata Maqdir.

Sementara itu, jaksa KPK, Roy Riyadi, menjelaskan, dari hasil sidang vonis ini, pihaknya masih akan pikir-pikir sampai batas waktu. ”Atas putusan ini, kami pikir-pikir dulu,” ujarnya.

Baca juga: Penyuap Bupati Muara Enim Divonis Tiga Tahun Penjara

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Robi Okta Fahlevi, penyuap Bupati Muara Enim (nonaktif) Ahmad Yani divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara. Dia terbukti menyuap bupati sebesar Rp 13,4 miliar untuk mendapatkan 16 paket proyek peningkatan jalan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muara Enim senilai Rp 129,4 miliar.