Pembatasan Transportasi di Kepri untuk Lindungi Daerah yang Belum Terdampak

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik kebijakan pusat untuk membatasi transportasi selama Ramadhan. Langkah itu diharapkan bisa melindungi daerah yang belum terdampak dari penularan Covid-19.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam turun dari Kapal Motor (KM) Kelud yang berlabuh di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (12/4/2020). Sebanyak 29 anak buah kapal itu dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik kebijakan pusat untuk membatasi transportasi selama Ramadhan. Langkah tersebut diharapkan bisa melindungi daerah yang belum terdampak dari penularan Covid-19.

Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto, Sabtu (25/4/2020), mengatakan, kebijakan membatasi transportasi antarprovinsi selama Ramadhan akan sangat membantu daerah mengendalikan sebaran Covid-19. Mulai hari ini, seluruh bandara Kepri menghentikan penerbangan hingga 1 Juni.

”Dari tujuh kabupaten/kota di Kepri, ada tiga daerah yang belum terjangkit Covid-19. Semoga pembatasan transportasi bisa menjaga daerah itu tetap bebas dari Covid-19, sekaligus bisa menekan penyebaran Covid-19 di empat kabupaten/kota lainnya,” kata Isdianto.

Baca juga: Presiden Tinjau Kemajuan Pembangunan RS Khusus Korona di Pulau Galang

Tiga kabupaten di Kepri yang masih bebas dari Covid-19 itu adalah Kepulauan Anambas, Natuna, dan Lingga. Sejak sebulan lalu, pemerintah daerah masing-masing telah mengambil kebijakan untuk melarang kapal penumpang. Hal ini terbukti cukup efektif melindungi warga dari penularan Covid-19.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto saat memberi keterangan kepada wartawan di Gedung DPRD Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Kamis (11/7/2019).

Menurut Isdianto, pemerintah pusat tidak mengatur soal pembatasan transportasi laut antarpulau dalam satu provinsi. Oleh karena itu, ia menyerahkan hal tersebut kepada kebijakan masing-masing daerah. Diharapkan setiap daerah bisa merancang peraturan yang sesuai dengan kebutuhan.

”Pemprov akan melihat perkembangan selanjutnya, jika nanti kapal penumpang antarpulau terbukti membawa Covid-19 dari satu pulau ke pulau lain tentu akan kami stop beroperasi,” ujar Isdianto.

Di Kepri, baru Kabupaten Bintan yang telah mengajukan pembatasan sosial berskala besar. Menurut Isdianto, hal itu dibutuhkan karena Bintan berada di satu pulau dengan Tanjung Pinang.

Pemprov akan melihat perkembangan selanjutnya, jika nanti kapal penumpang antarpulau terbukti membawa Covid-19 dari satu pulau ke pulau lain tentu akan kami stop beroperasi.

Hingga saat ini, kasus positif Covid-19 di Tanjung Pinang masih terus bertambah. Salah satu pasien positif adalah Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul. Ia dan tiga anggota keluarganya masih dalam perawatan intensif.

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020).

”Dua daerah itu memang akan saya utamakan dalam pengajuan PSBB karena mobilitas manusia di darat lebih banyak dibanding melalui laut. Setelah itu, baru daerah lain menyusul,” ucap Isdianto.

Data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kepri hingga 25 April menunjukkan, ada 83 pasien positif yang tersebar di Batam (29), Tanjung Pinang (21), dan Karimun (2), dan Bintan (2). Selain itu, ada 29 pasien positif dirawat di RS Khusus Infeksi Covid-19 di Pulau Galang. Mereka adalah anak buah Kapal Motor Kelud.

Fasilitas kesehatan darurat di Pulau Galang itu juga dirancang untuk merawat buruh migran Indonesia yang terjangkit Covid-19. Sejak 18 Maret, sedikitnya ada 72.000 buruh migran yang transit di Batam sebelum menuju daerah asal. Hal ini menjadi masalah serius bagi pemerintah daerah di Kepri.

”Kami sudah membicarakan hal ini dengan Panglima TNI. Jika nanti ada gelombang kepulangan buruh migran yang cukup besar, mereka akan diangkut menggunakan kapal perang,” kata Isdianto.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Suasana di depan Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (16/2/2020) sore.

Penerbangan

Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam Suwarso, dalam siaran pers, menyatakan, setidaknya 42 penerbangan ke sejumlah daerah dari Batam telah dihentikan. Hingga satu bulan ke depan, yang boleh beroperasi hanya pesawat dengan muatan penting, yaitu alat medis dan pangan.

”Warga yang sudah memiliki tiket pada periode satu bulan ke depan agar segera menghubungi pihak maskapai untuk melakukan pengembalian dana atau pengaturan jadwal. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk membantu warga agar prosesnya lancar,” kata Suwarso.

Saat ini, petugas di Bandara Hang Nadim tengah melakukan pengaturan parkir bagi sejumlah pesawat yang akan berhenti beroperasi dalam waktu cukup lama agar tidak mengganggu kegiatan operasional pesawat kargo.

”Semuanya dilakukan dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19,” ujar Suwarso.