Kearifan Semua Pihak Kunci Penyelesaian Gejolak di Papua

KOMPAS/YOLA SASTRA

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif meninggalkan lokasi seusai peresmian rumah susun dan ruang kelas baru Pondok Pesantren Modern Terpadu Prof Dr Hamka II Padang di Padang, Sumatera Barat, Selasa (3/9/2019).

PADANG, KOMPAS — Kearifan semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan gejolak di tanah Papua. Selain pendekatan sosial-ekonomi, pendekatan psikoantropologi juga diperlukan para pihak terkait.

”Pemerintah harus memahami betul rakyatnya (masyarakat Papua). Dipahami betul asal-usul mereka bagaimana, kulturnya bagaimana, tingkat pendidikannya bagaimana. Itu harus dipelajari semua. Itu yang kurang selama ini,” ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Selasa (3/9/2019), di Padang, Sumatera Barat.

Di sana, Syafii menghadiri peresmian rumah susun dan ruang kelas baru Pondok Pesantren Modern Terpadu Prof Dr Hamka II Padang. Gedung-gedung baru itu diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

”Tingkatkan kearifan, baik dari Papua maupun Jakarta. Sebab, Papua ini masuk ke Indonesia bukan pada 1945, tidak bersama-sama dengan Aceh (dan daerah lainnya). Jadi (bergabung) belakangan, itu harus dipahami,” kata Syafii.

Baca juga : Kesenjangan Proses Hukum Dapat Membuat Papua Terus Bergejolak

Oleh sebab itu, kata Syafii, penyelesaian konflik Papua harus menggunakan pendekatan khusus. Selain pendekatan sosial-ekonomi, pendekatan psikoantropologi juga diperlukan. Hal itulah, kata dia, yang kurang diperhatikan selama ini.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Sekitar 150 mahasiswa Papua dan Papua Barat berunjuk rasa di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019). Dalam unjuk rasa yang berjalan tertib itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak aparat penegak hukum menangkap dan mengadili auktor intelektualis dalam pengepungan asrama Kamasan Papua di Surabaya dan penyerangan aksi mahasiswa Papua di Malang.

Terkait dugaan pihak asing menunggangi gejolak di Papua, Syafii mengatakan, itu hal yang biasa terjadi. Jika negara Indonesia kuat dari dalam, upaya pihak asing menunggangi gejolak itu tidak akan berhasil. Syafii memandang, sejauh ini Indonesia belum lumpuh akibat kepentingan pihak asing.

”(Terkait referendum), ya mereka (sebagian warga Papua) mau begitu. Tapi nanti tergantung bagaimana perundingan antara Jakarta dan Papua. Harus saling menerima dan meningkatkan kearifan nasional serta kearifan lokal,” ujar Syafii.

Beda karakteristik

Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam silaturahmi dengan aparat pemerintahan dan masyarakat Sumbar di Padang, Senin (2/9/2019) malam, mengatakan, setiap daerah di Indonesia punya karakteristik masyarakat dan wilayah yang berbeda. Oleh sebab itu, penanganan kasus di Aceh dan Papua, yang sama-sama mendapat keistimewaan dengan status otonomi khusus semestinya juga berbeda.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyapa para tamu undangan seusai acara peresmian rumah susun dan ruang kelas baru Pondok Pesantren Modern Terpadu Prof Dr Hamka II Padang di Padang, Sumatera Barat, Selasa (3/9/2019).

Wapres mengatakan, kondisi di Aceh sangat aman sejak tercapainya kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka dan ditetapkannya status otonomi khusus sekitar 15 tahun lalu. Sebaliknya, Papua yang juga mendapatkan status sama terus bergejolak hingga sekarang.

”Ini menandakan bahwa suatu daerah mempunyai karakter dan juga cara penanganan yang berbeda-beda,” kata Wapres.

Ini menandakan bahwa suatu daerah mempunyai karakter dan juga cara penanganan yang berbeda-beda.

Wapres menjelaskan, daerah lain merasa puas dengan pembangunan infrastruktur dan sebagainya oleh pemerintah pusat. Namun, Papua punya karakteristik berbeda. Pembangunan di Papua belum memberikan hasil yang diharapkan untuk memberikan pemerataan, harmonisasi, dan kesejahteraan yang baik untuk masyarakat meski nilainya besar.

Menurut Wapres, ada berbagai kemungkinan yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemungkinan itu di antaranya cara pemerintah yang tidak memuaskan masyarakat, pendidikan yang belum merata, dan spirit yang tidak memberikan pendapatan yang baik kepada masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aksi yang mengecam kerusuhan di Papua dan Papua Barat dalam beberapa pekan terakhir dilakukan oleh sejumlah kelompok warga di Taman Pandang Istana, kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/9/2019).