Sambangi Denpasar, Bus KPK Tebarkan Semangat Antikorupsi
Bus Komisi Pemberantasan Korupsi tiba di Kota Denpasar, Bali, Jumat (16/8/2019). Selama tiga hari hingga Minggu (18/8), tim KPK memberikan sosialisasi dan pembekalan tentang pencegahan korupsi.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·3 menit baca
DENPASAR, KOMPAS – Bus Komisi Pemberantasan Korupsi tiba di Kota Denpasar, Bali, Jumat (16/8/2019). Selama tiga hari hingga Minggu (18/8), tim KPK memberikan sosialisasi dan pembekalan tentang pencegahan korupsi untuk pelajar, pengusaha, aparatur pemerintah daerah, hingga anggota legislatif terpilih.
Kota Denpasar menjadi daerah keenam di Bali yang disambangi bus KPK dalam kegiatan safari bertajuk “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” tersebut. Tim KPK sudah berada di Bali sejak 26 Juli dengan kegiatan di Kabupaten Buleleng. Kota Denpasar merupakan daerah ke-15 yang disambangi KPK dalam safari yang dimulai dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Juni lalu.
Kegiatan safari di Denpasar pada Jumat dipusatkan di kompleks Taman Budaya Art Centre. “Kami ingin mendekati langsung masyarakat dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait di daerah, mulai dari aparatur pemerintah daerah, kalangan perguruan tinggi dan pelajar, juga kalangan pengusaha dalam upaya pencegahan korupsi,” kata Budi Santoso, penasihat KPK yang memimpin safari Bus KPK 2019 di Taman Budaya, Denpasar.
Kegiatan diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster dan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi pencegahan korupsi bagi kalangan pelajar sekolah menengah atas, guru, dan pengusaha.
KPK mengagendakan pembekalan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar serta calon anggota legislatif terpilih pada Sabtu (17/8). Selanjutnya, pada Minggu (18/8), KPK menjadwalkan sosialisasi pencegahan korupsi kepada masyarakat pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (car free day) di kawasan Renon.
Koster menyatakan, Pemprov Bali mendukung kegiatan KPK dalam upaya mencegah korupsi di jajaran pemerintah daerah maupun di kalangan dunia usaha di Bali. Koster mengatakan, Pemprov Bali bersama pemda di Bali membuat sistem pemantauan (monitoring) pajak hotel dan restoran secara dalam jaringan (daring) dengan pengawasan dari KPK.
Koster mengakui, masih ada pemerintah kabupaten di Bali yang belum memaksimalkan sistem pemantauan pajak hotel dan restoran secara daring itu meskipun sudah ada peraturan gubernur maupun peraturan bupati/wali kota. “Masih ada kabupaten yang kurang tertib, terutama dalam tahapan waktunya yang masih terlambat,” kata Koster.
Lebih lanjut, Budi menambahkan, KPK lebih sering diberitakan karena aktivitas penindakannya. Padahal, KPK juga memiliki tugas pencegahan dan sudah sering melaksanakan upaya pencegahan, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan pemerintah daerah serta edukasi bagi kalangan pelajar. “Kami juga sudah melakukan pencegahan, tapi tetap dikritik, KPK bisanya menindak saja,” kata Budi.
Kegiatan safari KPK merupakan upaya KPK mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi. KPK menjadwalkan mendatangi 28 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali selama kegiatan safari bus KPK 2019.