Pencurian 292 Batang Kayu di Jayapura Digagalkan

KOMPAS/FABIO COSTA

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Yan Ormuseray menunjukkan barang bukti 292 batang kayu yang diambil secara ilegal dari hutan di Jayapura, Papua, pada Selasa (8/5/2018).

JAYAPURA, KOMPAS — Satuan Polisi Kehutanan dan Brimob Polda Papua menggagalkan pencurian 292 batang kayu oleh empat pelaku pada Senin (7/5/2018) malam di sejumlah areal hutan di Kabupaten Jayapura, Papua. Kayu yang diambil adalah jenis merbau dan campuran jenis lainnya.

Dari pantauan Kompas pada Selasa (8/5/2018), empat truk yang mengangkut kayu tersebut telah dibawa ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Kota Jayapura.

Inisial para pelaku adalah HB, AA, AM, dan EG. Keempatnya merupakan sopir truk yang mengangkut kayu tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Yan Ormuseray mengatakan, penangkapan para pelaku merupakan wujud nyata deklarasi perlindungan sumber daya alam Papua yang dicanangkan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 Maret lalu.

Kayu-kayu yang disita ini berasal dari sejumlah daerah di Kabupaten Jayapura, yakni Kwarja, Taja, Busun, Unurumguay, dan Gresi Selatan.

”Kayu terdiri atas 245 batang merbau dan sisanya kayu campuran. Upaya ini adalah salah satu rencana aksi kami bersama KPK untuk menjaga kelestarian hutan Papua,” kata Yan.

Ia mengatakan, sedianya para pelaku akan membawa kayu-kayu itu kepada pemilik industri kayu olahan di Sentani dan Kota Jayapura.

”Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami akan mengungkap pihak mana saja yang menerima ratusan batang kayu tersebut,” kata Yan.

Ia menambahkan, pihaknya telah menggandeng aparat kepolisian untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mengeluarkan surat larangan perambahan hutan.

”Apabila masyarakat tidak mematuhi larangan tersebut dan tetap merambah hutan secara ilegal, kami terpaksa menggunakan upaya represif untuk menghentikan aksi mereka,” katanya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, Papua dipilih sebagai salah satu daerah pantauan KPK karena sangat besarnya potensi kekayaan alam di daerah itu dan tingginya potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

”Upaya ini sesuai dengan Rencana Strategis KPK 2014-2019 yang menjadikan sektor sumber daya alam sebagai salah satu fokus area perbaikan sektor strategis,” kata Saut.