logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Kayu-kayu curian dialirkan lewat kanal perusahaan pemegang konsesi hak pengusahaan hutan di Muaro Jambi. Dari kanal, kayu-kayu keluar menuju sungai lalu diangkut dan dibawa ke industri pengolahan kayu.

Memuat data...

Setelah buron empat tahun, penimbun minyak ilegal di Jambi akhirnya ditangkap aparat penegak hukum. Hukuman menjerat pelaku karena telah menimbun ribuan liter BBM ilegal di tempat usahanya.

Memuat data...

Pada umumnya Indonesia berada pada curah hujan dengan kisaran di atas 2.000 mm per tahun. Dengan kondisi ini, seharusnya kita mampu memperhitungkan berapa areal yang akan dibangun dan berapa yang harus dikonservasi.

Memuat data...

UU Cipta Kerja yang dinilai memberikan karpet merah bagi kalangan bisnis agar diikuti komitmen lingkungan. Industri kehutanan juga diminta tetap menjaga dan menjalankan komitmen pelestarian hutan.

Memuat data...

Pilkada 2020 dinilai akan menjadi penentu bagi nasib hutan dan gambut Indonesia. Sejumlah provinsi dan kabupaten/kota peserta pilkada memiliki tutupan hutan yang masih luas dan bisa menjadi sasaran eksploitasi.

Memuat data...

Kajian KPK dan U4 Anti-Corruption Resource Center menunjukkan, penegakan hukum di sektor kehutanan masih lemah. Perlu diperkuat kembali agar masyarakat di sekitar hutan tak lagi jadi korban korupsi dengan merusak hutan.

Memuat data...

Skema kemitraan ”inclusive closed loop” menghubungkan petani dengan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga perusahaan atau korporasi; lembaga keuangan, seperti perbankan dan koperasi; serta ritel.

Memuat data...

Kita ingin KPK tidak berhenti pada kajian. Kajian soal modus korupsi sudah banyak. Yang justru dibutuhkan bangsa ini adalah langkah konkret untuk membersihkan korupsi dari negara ini.

Memuat data...

Hasil kajian KPK dan UP4 Anti-Corruption Resource Center mengungkap masih masifnya korupsi di sektor kehutanan. Negara dirugikan hingga belasan triliun rupiah per tahun.

Memuat data...

Keterbukaan pemerintah dalam penyusunan tiga peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU Cipta Kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ditagih.

Halaman 1