Pilu Tiba-tiba Tidak Terdaftar KJMU

Angan besar mengangkat status ekonomi keluarga terancam pupus. Tidak sedikit mahasiswa tidak terdaftar KJMU lagi.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Antrean warga saat akan mendapatkan bantuan sembako murah Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, di Kantor Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (29/1/2024). Penerima sembako murah ini akan mendapatkan beras, daging sapi, telur ayam, ikan kembung, dan susu seharga Rp 126.000.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tiba-tiba mencabut sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin penerima KJMU alias Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. KJMU merupakan program bantuan dana pendidikan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak awal September 2016. Program ini digagas Basuki Tjahaja Purnama yang kemudian dilanjutkan Anies Baswedan semasa keduanya menjabat sebagai gubernur Jakarta.

Program ini diharapkan dapat membantu pelajar pemenang Kartu Jakarta Pintar (KPJ) yang hendak melanjutkan studi di perguruan tinggi di jenjang diploma atau sarjana. Sasaran utamanya adalah pelajar DKI Jakarta dari keluarga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Keluarga penerima KPJ atau KJMU harus masuk dalam DTKS kelompok desil atau status kesejahteraan 1 hingga 4. Desil 1 merupakan kelompok rumah tangga paling rendah tingkat kesehateraannya alias sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rentan miskin. Semakin tinggi desilnya, semakin baik kesejahteraan keluarganya.

Para penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus memadati Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Awal mulanya baru ada 26 perguruan tinggi negeri (PTN) yang bekerja sama dengan Pemprov DKI guna menyukseskan program ini. Jumlahnya terus bertambah hingga akhir tahun 2023 sudah ada 122 PTN dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang masuk di dalam program ini, dengan total 13.575 mahasiswa penerima.

Penerima manfaat KJMU berhak mendapatkan dana bantuan pendidikan sebesar Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester. Dana tersebut diperuntukkan bagi biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola PTN/PTS dan juga bisa sebagai pendukung personal, seperti biaya hidup, biaya buku, transportasi, ataupun perlengkapan kuliah.

Baca juga: Orangtua Indonesia Makin Sulit Biayai Kuliah Anak

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta dalam laman Data.go.id, jumlah dana KJMU yang disalurkan pada Semester II Tahun 2023 sebesar Rp 120,3 miliar untuk 13.575 mahasiswa penerima. Angka ini lebih banyak dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023 yang mencapai Rp 93,4 miliar yang diberikan kepada 10.382 mahasiswa.

Tidak lagi terdaftar

Program Pemprov DKI ini sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berdomisili di DKI Jakarta. Harapan besar untuk dapat mendongkrak status ekonomi keluarga melalui bekal pendidikan yang lebih tinggi ada di depan mata.

Akan tetapi, sejumlah masalah mulai muncul. Tidak sedikit mahasiswa penerima KJMU tiba-tiba tidak terdaftar lagi di program KJMU ini, padahal masa studi di perguruan tinggi belum selesai. Sebagian dari mereka mengalami perubahan tingkat kesejahteraan di status desil di DKTS.

Suasana tes calon mahasiswa yang mengikuti program 8.000 beasiswa kuliah di Binus University untuk tahun ajaran 2018/2019.

Hal itu yang dirasakan Iema (19), mahasiswa asli Jakarta Timur. Iema saat ini mengenyam pendidikan di Universitas Sebelas Maret (UNS) semester 2. Iema dapat melanjutkan studinya di PTN berkat bantuan KJMU. Namun, saat ini ia khawatir putus kuliah karena dua hari lalu Iema mendapat pemberitahuan bahwa sistem KJMU berubah.

”Aku terancam bakalan putus kuliah, ayah aku petugas satpam di perusahaan swasta. Tapi, tiba-tiba aku dapat desil 5. Mana rumah bukan hak milik ayahku, alias mengontrak sama kerabat,” kata Iema.

Baca juga: Mimpi Besar Melanjutkan Kuliah

Gaji ayah Iema yang belum lebih besar dari UMR DKI Jakarta dirasanya sangat berat untuk memenuhi biaya kebutuhan keluarga. Ditambah lagi, Iema juga memiliki dua adik. Satu adiknya masih sekolah di bangku SMP, sedangkan satu lagi masih berusia 6 tahun dan berkebutuhan khusus.

Aku terancam bakalan putus kuliah, ayah aku petugas satpam di perusahaan swasta. Tapi, tiba-tiba aku dapat desil 5. Mana rumah bukan hak milik ayahku, alias mengontrak sama kerabat.

Biaya sekolah kedua adik Iema juga dibantu Pemprov DKI Jakarta melalui KJP. Namun, bersamaan dengan perubahan status KJMU Iema, KJP kedua adiknya juga ikut berubah.

Orang tua Iema sudah mencoba bertanya kepada salah satu pegawai Dinas Sosial Pemprov DKI. Pihak dinsos menjelaskan bahwa DKTS ditentukan oleh dinsos, tetapi desil kemiskinan bersumber dari data Registrasi Sosial Ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Aktivitas warga di bantaran Sungai Ciliwung, di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (17/2/2021).

Desil keluarga Iema yang berubah menjadi desil 5 otomatis tidak layak atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima KJMU untuk Iema dan KJP untuk adik-adiknya. Hanya keluarga desil 1 hingga 4 yang dapat menerima bantuan dana pendidikan tersebut.

Bagi Iema, kondisi ini sangat berat. Ia menilai biaya kuliahnya saat ini lumayan besar. Belum lagi biaya kos dan kebutuhan sehari-hari di perantauan. Program studi yang Iema ambil juga sering kali ada kegiatan praktikum di luar kampus dengan biaya yang tidak sedikit.

”Tolong kebijakannya. Aku bener-bener nangis sampai enggak fokus kuliah sekarang buat muter otak aku apa habis ini,” keluh Iema.

Artikel berjudul Pilu Tiba-tiba Tidak Terdaftar KJMU ini masih merupakan berita permulaan. Artikel tentang mahasiswa-mahasiswa Jakarta dari keluarga miskin yang tiba-tiba terhapus namanya dari daftar penerima KJMU ini akan dilanjutkan dengan cerita dari mahasiswa yang mengalami nasib serupa, orangtua mahasiswa yang bersangkutan, tanggapan dan konfirmasi dari Pemprov DKI Jakarta, DPRD Jakarta, dan pengamat pendidikan. Reporter kami akan segera melengkapi artikel tentang mahasiswa penerima KJMU yang dihapus namanya oleh Pemprov DKI Jakarta.