Waspadai Hujan Lebat Sepekan di Jawa hingga Rob di Jakarta

BMKG memperingatkan potensi rob dan gelombang tinggi di wilayah Jakarta pada 21-27 Januari 2024.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pengendara melintasi genangan air di kolong Jalan Galunggung, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan bahwa cuaca ekstrem berpotensi melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada periode 20-26 Januari 2024. Tidak hanya hujan lebat, BMKG juga memperingatkan potensi rob dan gelombang tinggi di wilayah Jakarta. Warga diharap untuk waspada terhadap dampak yang ditimbulkan.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Sabtu (20/1/2024), mengatakan bahwa cuaca ekstrem ini disebabkan beberapa hal. Pertama adalah menguatnya aktivitas Monsun Asia yang disertai potensi seruakan dingin sehingga dapat menyebabkan peningkatan massa udara basah di wilayah Indonesia bagian barat dan sebelah selatan ekuator.

Kedua adalah aktifnya Madden Julian Oscillation (MJO) di sekitar wilayah Indonesia bagian tengah turut memicu potensi peningkatan awan hujan. Lalu yang ketiga adalah terbentuknya pola belokan dan pertemuan angin yang memanjang di wilayah Laut Jawa dan Pulau Jawa bagian barat hingga bagian tengah. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem tekanan rendah di sekitar Australia dan di Samudra Pasifik tenggara Papua.

Baca juga: Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi pada Awal hingga Pertengahan Januari 2024

Akibatnya, wilayah Jawa pada periode 20-23 Januari 2024 yang meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berpotensi mengalami hujan sedang-lebat. Sementara pada periode 24-26 Januari 2024 terjadi hujan sedang-lebat di Banten, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

”Kami mengimbau kepada masyarakat dan instansi terkait agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat. Hujan ini disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang hingga sepekan ke depan,” kata Guswanto.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Anak-anak sedang bermain air hujan saat terjadi hujan yang mengguyur DKI Jakarta, di Jalan Penataran, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Khusus untuk daerah bertopografi curam/bergunung/tebing atau rawan longsor dan banjir, Guswanto juga berharap agar warga tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem. Dampak ini meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang.

BMKG juga memperingatkan potensi rob dan gelombang tinggi di wilayah Jakarta. Berdasarkan prediksi pasang surut, terdapat peningkatan tren ketinggian pasang untuk wilayah Jakarta dengan ketinggian lebih dari 1,0 meter pada 21-27 Januari 2024. Hal ini juga dipicu adanya fenomena fase bulan baru pada 11 Januari 2024.

”Sementara ambang batas (threshold) banjir rob utara Jakarta di atas 1,0 meter,” kata Guswanto, melanjutkan.

Meskipun begitu, Guswanto mengatakan bahwa tidak ada potensi gelombang tinggi lebih dari 1,25 meter pada wilayah perairan utara Jakarta. Potensi gelombang dengan tinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter terpantau di Laut Jawa bagian barat, sebagian perairan Kepulauan Seribu, dan perairan utara Jawa Barat.

Baca juga: Menunggu Efektivitas Infrastruktur Pengendalian Banjir Terealisasi

Penanganan rob

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyampaikan bahwa pesisir utara Jakarta menjadi kawasan yang sering terdampak banjir rob karena memiliki topografi yang cenderung rendah di bawah permukaan laut.

Banjir rob di Jakarta terjadi akibat kenaikan muka air laut (sea level rise) yang disebabkan oleh perubahan iklim dan penurunan muka tanah (land subsidence) di Utara Jakarta. Land subsidence sebagai faktor dominan penyebab banjir rob yang dipengaruhi oleh eksploitasi air tanah.

KOMPAS

Warga berfoto di tengah genangan banjir rob yang menggenangi kompleks Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (5/6/2020).

Ia mengatakan, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menangani banjir rob, antara lain, pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti pembangunan tanggul pengaman pantai yang termasuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A. Kemudian, pembangunan pompa serta pintu air di muara sungai.

”Kami juga membangun sistem monitoring dan early warning system banjir rob dan land subsidence serta melakukan pembatasan penggunaan atau eksploitasi air tanah,” kata Ika.

Dalam upaya pengurangan penggunaan air tanah, Pemprov DKI secara rutin melakukan kontrol dan pengawasan terhadap sumur berizin dan tidak berizin. Selain itu, menerapkan regulasi pajak air tanah serta mengawasi pembangunan sumur air tanah.

Baca juga: Jeritan Warga dan Belum Optimalnya Infrastruktur Penangkal Banjir

Sementara dalam pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A, Pemprov DKI bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dijalankan secara strategis sejak tahun 2020. Terdapat 37,35 kilometer tanggul laut yang harus dibangun.

”Saat ini sisa 20 kilometer dan ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2027. Pembagiannya adalah 9 kilometer kewenangan pemerintah pusat ditargetkan selesai tahun 2024 dan 11 kilometer kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditargetkan selesai pada tahun 2027,” ujar Ika.

Kami juga membangun sistem monitoring dan early warning system banjir rob dan land subsidence serta melakukan pembatasan penggunaan atau eksploitasi air tanah.

KOMPAS

Kondisi dermaga Pelabuhan Sunda Kelapa, Pademangan, Jakarta Utara, yang terendam air rob, Jumat (5/6/2020).

Dengan tembok pengaman pantai ini, Ika berharap wilayah rawan menjadi terlindungi dari ancaman banjir rob. Wilayah yang sebelumnya tampak kumuh juga akan menjadi lebih tertata dan rapi.

Beberapa wilayah DKI Jakarta juga kerap dilanda banjir akibat hujan lebat. Menurut anggota Dewan Penasihat Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, Danang Priatmodjo, banjir di Jakarta disebabkan oleh kurangnya kawasan resapan air dan perlunya audit sistem drainase.

Kurangnya danau, situ, atau waduk sebagai tempat parkir air menimbulkan banjir, terutama saat ada kiriman dari hulu dan saat terjadi hujan deras. Padahal, danau, situ, atau waduk berfungsi sebagai parkir air sementara.

”Harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan penyebaran merata sebagai tempat parkir air sementara. Selanjutnya perlu mengaudit sistem drainase di seluruh wilayah kota. Hal ini untuk memastikan aliran air berujung ke mana. Jangan sampai aliran air hanya berputar-putar di suatu kawasan sehingga meluap dan menggenang ketika terjadi hujan deras,” kata Danang.