Eksistensi Jakarta Setelah Tak Lagi Ibu Kota

Banyak harapan agar pembangunan Jakarta terus berlanjut dan fokus sesuai kekhasannya demi menjadi kota global.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Nyala kembang api Tahun Baru di kawasan Monas, Jakarta, Senin (1/1/2024).

Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global, Minggu (31/12/2023), menutup tahun terakhir Jakarta sebagai ibu kota. Pemerintah berencana menggelar upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur, sebagai titik awal perpindahan ibu kota secara bertahap dari Jakarta ke Nusantara.

Saat Malam Muda Mudi itu seluruh warga larut dalam euforia. Ada berbagai hiburan, seperti karnaval, konser, parade, atraksi ratusan drone, dan pesta kembang api yang berpusat di Bundaran Hotel Indonesia.

Seiring euforia pergantian tahun dan akan pindahnya ibu kota, warga Jakarta berharap kota ini tetap eksis dan bertumbuh karena banyak pembangunan infrastruktur, jadi tempat berkarya bagi seluruh lapisan masyarakat, tuntasnya masalah klasik, yaitu kemacetan, banjir, dan polusi udara, serta lestarinya kebudayaan Betawi.

Aldila Damayanti (28) yakin Jakarta akan berkembang menjadi kota modern meski ibu kota pindah ke Nusantara. Namun, kota modern dapat terwujud jika berbagai pembangunan saat ini tetap dilanjutkan. Misalnya, memperkuat infrastruktur transportasi dan digital untuk menjadi pusat perekonomian dan bisnis serta menarik lebih banyak kunjungan wisatawan dari dalam ataupun luar negeri.

”Jakarta harus tetap menjadi kota yang berkelanjutan. Masalah-masalah klasik, seperti kemiskinan, harus tetap diselesaikan hingga tuntas,” kata Aldila, Senin (1/1/2024).

Baca juga: Meraba-raba Kota Global Jakarta

Menurut warga Jakarta Barat, Yoga Dwi Pratama (25), perpindahan ibu kota bakal mengurangi beban fungsi Jakarta. Pemprov bisa fokus menjadikan Jakarta kota modern yang mengutamakan pelayanan ekonomi.

”Selama ini banyak potensi pasar ekonomi yang bergeser dari pusat kota ke daerah penyangga Jakarta. Nantinya, pusat ekonomi bisa kembali fokus ke Jakarta,” ucap Yoga.

Harapan lain datang dari warga Jakarta Pusat, Indy Prameswari (20). Dia ingin agar Jakarta tetap jadi tempat berkarya bagi seluruh lapisan masyarakat meski tak lagi menyandang status ibu kota.

Di sisi lain, Indy bersyukur karena kepadatan Jakarta akan sedikit berkurang dan kemacetan bisa lebih terurai. ”Saya juga berharap transportasi massal di Jakarta semakin maju dan mampu mendorong warga untuk beralih moda transportasi,” kata Indy.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Anak-anak belajar melukis di galeri untuk mengisi kegiatan saat berlibur di TMII, Jakarta, Senin (1/1/2024).

Tak melulu soal pembangunan fisik. Harapan kesejahteraan bagi pedagang dilontarkan salah satu pemilik warung makan di Jakarta Pusat, Amilia (48). Dia ingin pemerintah senantiasa memberikan fasilitas permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti dirinya yang tengah mengembangkan usaha agar lebih maju dan dapat naik kelas.

”Saya agak khawatir bantuan dan fasilitas kepada pelaku UMKM yang sebelumnya akan berhenti setelah ibu kota pindah,” kata Amilia.

Warga lain, Wisnu Heryanto (30), berharap kehidupan warga akan lebih baik dengan adanya peningkatan ekonomi, layanan, infrastruktur, hingga teknologi seiring pembangunan menuju kota global. Namun, pembangunan itu tidak mengesampingkan kebudayaan Betawi dan pelestariannya harus tetap berjalan di tengah perubahan zaman.

”Budaya sangat penting untuk dijaga, dipupuk, dan dilestarikan oleh masyarakatnya sendiri. Pemerintah harus aktif terlibat. Meskipun kota semakin modern, budaya jangan ditinggalkan,” tutur Wisnu.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kereta LRT Jabodebek perlahan melintasi Jembatan Lengkung Bentang Panjang Kuningan di Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).

Kota global

Seiring akan pindahnya ibu kota, Jakarta menegaskan diri untuk menjadi kota global. Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono berulang kali menyampaikan hal tersebut.

Dalam opininya di Kompas pada 9 Juni 2023, Heru menyebut Jakarta terus berbenah mempersiapkan diri menjadi kota global, menyongsong perpindahan ibu kota negara ke IKN, yang akan efektif pada 2024.

Kendati tidak lagi menyandang status ibu kota negara nantinya, Jakarta merupakan kota modern yang memenuhi syarat sebagai kota global.

Baca juga: Jakarta Menuju Kota Global

Saat membuka Jakarnaval, bagian dari Malam Muda Mudi di Monumen Nasional, Heru menyampaikan harapan agar Jakarta semakin dicintai oleh warganya dan didukung menjadi kota global. Tahun 2024 menjadi babak baru untuk mewujudkan hal tersebut.

”Selamat Tahun Baru, semoga Jakarta semakin dicintai oleh warganya, bisa mendapatkan kebaikan untuk warga, untuk Jakarta, kita dukung menjadi kota global,” kata Heru.

Bukan mustahil mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Menurut Ketua Panitia Khusus Jakarta Pascaperpindahan Ibu Kota Negara dari DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan, pemerintah harus berupaya keras mempertajam ciri khas Jakarta sebagai pusat ekonomi ataupun kota global. Ketajaman itu mendorong Jakarta setara dengan kota besar lain di dunia.

”Ciri khas itu baru tampak dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (di atas kertas),” kata Pantas.

IVAN DWI KURNIA PUTRA

Pekerja di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, keluar dari area perkantoran untuk istirahat jam makan siang, Rabu (2/11/2022).

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta (bahan rapat pleno penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta, 4 Desember 2023), terdapat beberapa ciri khas yang dimaksud Pantas.

Dalam Pasal 1 disebutkan, Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian, kewenangan khusus adalah kewenangan yang dimiliki oleh Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

Pusat perekonomian nasional berarti pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global sebagai penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan. Kota global adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, serta menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, dan menjadi pusat produksi produk strategis internasional sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar baik bagi Jakarta ataupun daerah sekitar.

Selamat Tahun Baru, semoga Jakarta semakin dicintai oleh warganya, bisa mendapatkan kebaikan untuk warga, untuk Jakarta, kita dukung menjadi kota global.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 dijelaskan, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional kota global dan kawasan aglomerasi berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ondel-ondel meramaikan pawai Jakarnaval di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (31/12/2023). Warga memadati kawasan Monas untuk merayakan malam Tahun Baru 2024.

Ciri khas

Jakarta sudah punya modal untuk menjadi kota global. Namun, butuh waktu yang tidak sebentar dan fokus mengembangkan ciri khasnya sebagai kota global.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Inayah Hidayati, menuturkan, Jakarta punya banyak modal, termasuk fasilitas memadai di pusat kota, jaringan transportasi massal yang maju dengan adanya KRL, LRT, MRT, dan Transjakarta, dan pusat-pusat bisnis yang sudah ada.

”Infrastruktur yang sudah ada dan berkembang, seperti pusat keuangan dan perkantoran bisa jadi landasan yang kuat untuk menjadi pusat bisnis berskala global. Semuanya perlu ditingkatkan dan dioptimalkan agar Jakarta dapat menjadi destinasi bisnis yang semakin menonjol dan bersaing secara internasional,” kata Inayah.

Terlepas dari modal yang sudah ada, Jakarta punya sejumlah tantangan utama menuju kota global. Salah satunya kemacetan yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi karena terus terjadi dan upaya pemerintah belum menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

Baca juga: Tantangan DKI Jakarta Menuju Kota Global

Menurut Inayah, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar Jakarta dapat menyaingi kota global seperti Tokyo, New York, London, dan Shanghai. Selain kemacetan, terdapat masalah pengelolaan sampah, sanitasi, dan air limbah. Pemerintah belum menyelesaikannya secara maksimal sehingga saat hujan muncul banjir di mana-mana.

Belum lagi keberadaan permukiman kumuh yang masih banyak akan menghambat Jakarta mencapai status kota global. Permukiman kumuh menjadi permasalahan yang sulit diatasi karena setelah merevitalisasi satu permukiman kumuh akan muncul permukiman kumuh lainnya.

”Jakarta seakan memiliki dua sisi yang kontras. Di satu sisi terdapat fasilitas kota yang lengkap, tetapi di sisi lain masih ada permukiman kumuh dan liar. Urbanisasi, warga pendatang tanpa modal yang cukup menjadi segelintir pemicu tumbuhnya area kumuh ini,” tutur Inayah.

Hal senada disampaikan Ketua Forum Warga Kota Jakarta Ary Subagyo Wibowo. Proses transisi sebagai kota global harus dipersiapkan dengan matang dan mustahil secepat kilat. Misalnya, fokus bisnis, penataan pariwisata, keberlanjutan transportasi perkotaan, dan peralihan aset pusat ke Jakarta.

”Jakarta bisa belajar dari Bangkok. New York juga jadi contoh transisi yang baik sehingga tidak menjadi problem besar ketika pindah ibu kota,” kata Ary.

FAKHRI FADLURROHMAN

Warga duduk di atas rel kereta api di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2/2023).

Keterbukaan

Keterbukaan informasi juga penting dalam proses menuju kota global. Komisi Informasi DKI Jakarta menyarankan keterbukaan dengan berbagai pihak, terutama masyarakat, untuk menentukan arah kebijakan Jakarta menuju kota global. Tanpa hal tersebut, pemerintah diyakini akan sulit mengeksekusi banyak hal dalam mempersiapkan kota global.

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan, keterbukaan informasi publik, program, dan anggaran akan mengatasi ketimpangan di Jakarta. Ketimpangan itu, misalnya, hunian modern berdampingan dengan kawasan kumuh di pusat kota. Artinya, kesenjangan sosial warga jangan diabaikan dalam merancang Jakarta sebagai kota global.

”Ini terjadi jika kita serius memastikan kepercayaan publik dan dunia internasional. Kepercayaan akan meningkatkan investasi,” ujar Ara.

Di sisi lain, warga Jakarta harus semakin kritis, memanfaatkan hak untuk memperoleh informasi publik, dan partisipasi publik. Hal itu akan membentuk sebuah budaya hukum dalam membangun Jakarta sebagai kota global ke depannya.