Subsidi Ditambah, Pengguna Berharap Perbaikan Layanan
Sejumlah pengguna berharap pengelola meningkatkan layanan Transjakarta agar semakin baik. Komisi B DPRD DKI Jakarta menyepakati penambahan subsidi penumpang Transjakarta dalam Raperda APBD Perubahan DKI Jakarta 2023.
Oleh
ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY, FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·4 menit baca
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Calon penumpang menunggu kedatangan bus Transjakarta di Halte Monumen Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui penambahan Rp 633 miliar untuk subsidi penumpang Transjakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2023. Terkait tambahan subsidi itu, sejumlah pengguna berharap pengelola meningkatkan layanan Transjakarta, sementara DPRD DKI Jakarta meminta evaluasi subsidi agar tepat sasaran.
Sebelumnya, dana layanan publik (public service obligation) untuk Transjakarta dianggarkan Rp 3,9 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2023.
Agnes Regina (28), pengguna bus Transjakarta warga Marunda, Jakarta Utara, Rabu (20/9/2023), menyatakan gembira dengan adanya penambahan anggaran subsidi untuk penumpang. Namun, dia berharap agar armada bus ditambah, terutama untuk menjangkau sudut-sudut Jakarta, seperti daerah rumahnya yang memiliki keterbatasan dalam hal akses transportasi publik.
Selain akses kurang, waktu tunggu Transjakarta terkadang masih lama dan molor. Dalam suatu kesempatan, dia pernah menunggu sampai 15 menit. ”Armada bus Transjakarta kurang, apalagi saat jam sibuk, sehingga penumpang harus menunggu lama dan berdesak-desakan. Semoga pelayanan Transjakarta bisa lebih baik,” kata Agnes.
Pengguna lainnya, Sofia (32), warga Slipi, Jakarta Barat, mengatakan, dua pekan lalu dirinya tak kebagian tempat duduk prioritas kendati tengah hamil empat bulan. Alhasil, dia mesti berdiri dalam perjalanan dari Halte RS Harapan Kita hingga Halte Slipi Petamburan.
Padahal, waktu itu Sofia memakai pin tanda ibu hamil yang diberikan oleh petugas Transjakarta. Dia berharap petugas ditambah untuk mengawasi penumpang, terutama penumpang prioritas, karena belum semua layanan Transjakarta sudah berjalan maksimal.
Hasan Maulana (27), warga Jakarta Selatan, berkeluh tentang saldo kartu uang elektronik terpotong dua kali saat menempelkan kartu (tap in dan tap out) di halte yang masih terjadi. Dua kali sudah saldonya terpangkas akibat permasalahan tersebut.
Akan tetapi, di luar masalah itu, Hasan bersyukur tarif sebesar Rp 3.500 masih bertahan dan pas untuk kantongnya. Oleh karena itu, dia berharap penambahan subsidi dapat meningkatkan layanan, tetapi tidak sampai membuat harga tiket naik.
”Saya naik Transjakarta minimal sehari dua kali. Yang paling utama, jangan sampai tarifnya naik, nanti pengeluaran transportasi bertambah. Saya berharap tarif Transjakarta tetap, kalau bisa turun,” ujarnya.
Evaluasi
Setelah menyetujui tambahan dana subsidi penumpang, wakil rakyat di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih meminta pemerintah daerah dan pengelola Transjakarta mengevaluasi layanan dan subsidi agar lebih tepat sasaran.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, meminta penyesuaian armada di luar jam sibuk karena armada yang kosong atau penumpangnya sedikit berseliweran. Hal tersebut perlu diperhitungkan untuk efisiensi.
”Berikutnya memperketat pengawasan kepada operator dan meningkatkan sarana dan prasarana. Harus ada kajian kembali,” ujarnya, Rabu (20/9/2023) sore.
KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN
Penumpang menunggu bus listrik Transjakarta berangkat di Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023). PT Transportasi Jakarta akan mengubah armada busnya yang bermesin diesel menjadi bus listrik atau retrofit mulai 2024.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta lainnya, Pandapotan Sinaga, meminta layanan diperbaiki sehingga pengguna Transjakarta bertambah. Dia juga mengingatkan agar subsidi penumpang tepat sasaran.
”Data harus terukur. Jangan sampai penerima subsidi dari ekonomi berkecukupan. Kecuali pemerintah putuskan beri subsidi ke seluruh masyarakat,” ujarnya secara terpisah.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengevaluasi kebutuhan operasional bus Transjakarta ataupun armada yang menjadi mitra pada setiap jamnya. Evaluasi operasional bus dan feeder dilakukan karena banyak bus ataupun feeder yang tetap beroperasi tanpa mengangkut penumpang.
”Pada jam sibuk (peak hour), semua bus harus keluar. Sementara saat bukan jam sibuk, bus-bus itu harus ditarik. Hal ini perlu dilakukan agar pembayaran rupiah per kilometernya tidak membebani,” katanya.
Menurut Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph, tambahan subsidi itu berkelindan dengan perbaikan operasional di rute-rute koridor dan feeder. ”Pembenahan di layanan mikrotrans juga terus dilakukan,” ujarnya.
KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN
Aktivitas pekerja di proyek revitalisasi Halte Transjakarta Cawang UKI, Jakarta, Kamis (12/9/2023).
Sebelumnya, manajemen Transjakarta memastikan terus meningkatkan mutu pelayanannya dengan meningkatkan produktivitas layanan dan kenyamanan pelanggan. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mencapai target 4 juta pelanggan per hari pada 2025.
Selain itu, Transjakarta juga akan menambah 48 unit bus bertenaga listrik hingga akhir tahun. Pada Oktober 2023 akan ada penambahan 22 bus listrik baru. Sementara akan ada penambahan 26 armada lagi pada Desember 2023. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pelayanan dengan menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Pemerhati transportasi Budiyanto mengatakan, sistem transportasi umum di DKI Jakarta sudah relatif baik secara aspek kuantitatif ataupun kualitatif. Kualitas layanan Transjakarta dari tahun ke tahun juga sudah lebih baik. Terdapat perbaikan mulai dari prasarana hingga perluasan jangkauan. Harga tiket juga relatif terjangkau.
Namun, masih ada beberapa hal yang harus dibenahi agar transportasi umum, termasuk Transjakarta, bisa menjadi pilihan masyarakat. Akses transportasi di wilayah penyangga perlu ditambah untuk memudahkan akses perjalanan menuju Jakarta tanpa menggunakan kendaraan pribadi.
Kurangnya lahan parkir di sekitar halte dan durasi waktu kedatangan antartransportasi yang masih lama juga kerap menciptakan kesemrawutan di sekitar halte Transjakarta. Mengubah pola pikir masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini.