KTT ASEAN, 50 Persen Aparatur Sipil Negara DKI Bekerja dari Rumah

Seiring dengan penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta, pada 28 Agustus-7 September 2023, separuh aparatur sipil negara DKI akan bekerja dari rumah.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kompleks Balai Kota Jakarta, Rabu (26/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerapkan aturan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara, juga bagi peserta didik. Kebijakan itu menurut rencana diterapkan pada 28 Agustus-7 September 2023.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta Maria Qibtya, Rabu (16/8/2023), menjelaskan, saat ini pihaknya tengah memproses surat edaran bagi para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan kebijakan work from home (WFH) tersebut.

”Surat dalam proses,” kata Maria.

Baca juga : Pengusaha Keberatan dengan Saran Presiden soal Pola Kerja Hibrid

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengemukakan, kebijakan WFH itu diberlakukan seiring dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023. Separuh atau 50 persen ASN DKI Jakarta akan menjalani WFH, sisanya bekerja di kantor.

”Nanti terkait dengan KTT, Pemprov DKI Jakarta akan mengatur ASN DKI untuk bekerja 50 persen di kantor dan 50 persen WFH,” kata Heru Budi.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Heru Budi Hartono, Pejabat Gubernur DKI Jakarta

Untuk aturan itu, Pemprov DKI juga akan mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan pola kerja tersebut. Untuk bidang pendidikan, dimungkinkan dilakukan pembelajaran jarak jauh 50 persen dan 50 persen belajar di sekolah saat pergelaran KTT ASEAN.

”Sekolah nanti juga sama,” kata Heru Budi.

Baca juga : Kerja Fleksibel Berpotensi Jadi Kebijakan Kurangi Kemacetan Jakarta

Langkah menerapkan kebijakan WFH dan bekerja di kantor itu, menurut Heru Budi, salah satunya untuk mengurangi kemacetan.