Pemimpin Kota Se-ASEAN Deklarasikan Pembangunan Kota Berkelanjutan
Forum pertemuan pemimpin kota se-ASEAN di Jakarta berakhir, Rabu (2/8/2023). Para pemimpin kota se-ASEAN mendeklarasikan sejumlah poin yang menjadi inisiatif bagi pembangunan kota berkelanjutan.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·5 menit baca
DOKUMENTASI PEMPROV DKI JAKARTA
Para pemimpin kota se-ASEAN dan delegasi berpose bersama dalam penutupan MGMAC and AMF 2023, Rabu (2/9/2023) di Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan para pemimpin kota se-ASEAN atau Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals and ASEAN Mayors Forum yang disingkat MGMAC and AMF 2023 berakhir Rabu ini. Pertemuan menghasilkan enam poin yang dideklarasikan dan menjadi komitmen bersama untuk membangun kemitraan intra dan antar-kawasan demi menjadikan Asia Tenggara pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan mesin pertumbuhan global.
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam keterangan kepada media seusai penutupan agenda MGMAC and AMF 2023, Rabu (2/8/2023), menjelaskan, agenda tahunan MGMAC dan AMF sudah berakhir hari ini.
Pada perhelatan 2023, agenda yang diinisiasi Presiden Joko Widodo pada 2013 saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu membahas sejumlah hal, di antaranya pertumbuhan ekonomi inklusif, transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, dan aksi iklim. Selain itu, juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta mobilitas berkelanjutan dan menguntungkan sesama kota-kota di ASEAN.
Diskusi yang diikuti para wali kota dari kota-kota di negara-negara anggota ASEAN atau AMF mengerucut pada 10 poin. Bersama dengan hasil pembahasan di forum gubernur atau MGMAC, poin-poin hasil pembahasan mengerucut pada enam poin. Hal itu menjadi isi dari deklarasi dan komitmen bersama para pemimpin kota se-ASEAN atau MGMAC and AMF untuk membangun kota berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal (Sekjend) UCLG ASPAC Bernadia Tjandradewi dalam kesempatan yang sama menyatakan, ada 10 poin dalam deklarasi itu. Salah satunya peran penting kerja sama antarkota dan pemerintah daerah di negara-negara anggota ASEAN untuk kerja sama di wilayah perbatasan, serta pentingnya kerja sama dan peningkatan kapasitas untuk pemerintah daerah dan pemerintah kota se-ASEAN menuju kota yang inklusif, kota yang berkelanjutan, kota yang memfokuskan pembangunan pada manusia.
”Selain itu, kami juga membahas mengenai pentingnya planning atau perencanaan secara long term, jadi bukan hanya short term action saja, tetapi juga punya long term plan. Kami juga dalam deklarasi tersebut memasukkan pentingnya kesetaraan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan tingkat lokal, juga kami memasukkan pentingnya memitigasi dan mengadaptasi perubahan iklim,” kata Bernadia.
Secara rinci, poin-poin deklarasi dari MGMAC and AMF 2023 yang menjadi komitmen bersama adalah pertama, mengimbau para pemimpin ASEAN untuk meresmikan Pertemuan Gubernur dan Wali Kota ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum (AMF) yang menyalurkan aspirasi pemerintah daerah untuk memperdalam proses pembangunan komunitas ASEAN.
Inisiatif ini akan berkontribusi pada peningkatan hubungan perkotaan-perdesaan dan peran kota-kota perantara untuk mempercepat transformasi perdesaan. Selain itu, juga untuk pemberantasan kemiskinan yang memperkuat efektivitas dan kapasitas kelembagaan ASEAN dalam memajukan integrasi regional sebagai pusat pertumbuhan.
DOKUMENTASI PEMPROV DKI JAKARTA
Pertemuan tahunan para pemimpin kota se-ASEAN itu menghasilkan enam poin yang dideklarasikan bersama sebagai komitmen membangun kota berkelanjutan.
Kedua, berjuang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif yang mendorong kondisi kehidupan dan peluang ekonomi yang lebih baik serta memastikan akses ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua, termasuk anak-anak, perempuan, remaja, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
Inisiatif ini akan mendorong pemerataan dan pembangunan ekonomi dengan menyediakan akses yang lebih luas ke keuangan, kesempatan kerja, investasi ekonomi, dan pasar regional, serta meningkatkan sistem pertanian dan pangan berkelanjutan di kawasan ini dalam jangka panjang.
Ketiga, mempercepat transformasi digital dengan pendekatan yang koheren, harmonis, dan berbasis aturan untuk kebutuhan pengguna akhir dan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat ASEAN dilengkapi dengan keterampilan, kompetensi, dan nilai transformasi digital yang relevan untuk mengatasi tantangan Revolusi Industri Keempat (the Fourth Industrial Revolution/4IR) dan dunia kerja yang terus berubah.
Dukungan untuk pengembangan konektivitas digital yang terjangkau dan berkecepatan tinggi untuk daerah perkotaan, kota perantara, masyarakat pinggiran dan perdesaan dari para pemimpin ASEAN untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur dan inovasi digital sangat penting untuk lebih mendorong integrasi ekonomi regional.
Keempat, berkomitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan lingkungan dengan meningkatkan kerja sama dan kemitraan; memajukan keterkaitan antara aksi iklim dan mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem; implementasi pendekatan berbasis alam/ekosistem serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk mempercepat pencapaian ketahanan berkelanjutan; membuat kota lebih layak huni dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan; dan memprioritaskan investasi pada mobilitas berkelanjutan yang meningkatkan pembagian moda angkutan umum, berjalan kaki dan bersepeda untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan.
Kelima, memperkuat arsitektur kesehatan perkotaan, yang berfungsi sebagai landasan untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat ASEAN untuk memastikan mekanisme pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan yang lebih efektif untuk menangani secara efektif potensi ancaman kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh munculnya dan penyakit menular yang muncul kembali, perubahan iklim, dan degradasi ekosistem, baik saat ini maupun di masa depan.
Keenam, mendorong pembiayaan hijau untuk mengembangkan lingkungan yang secara aktif mempromosikan investasi swasta dalam proyek perkotaan berkelanjutan melalui skema pembiayaan inovatif dan campuran yang secara langsung mendanai inisiatif yang dipimpin kota dan bersandar pada masyarakat yang hemat biaya. kemitraan swasta.
Dukungan dari para pemimpin ASEAN untuk menurunkan hambatan dan memberikan insentif bagi partisipasi sektor swasta sangat penting untuk pendanaan proyek perkotaan terkait infrastruktur berkelanjutan, energi terbarukan, dan ketahanan iklim.
DOKUMENTASI PEMPROV DKI JAKARTA
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri) bersalaman dengan Gubernur Vientiane Atsaphangthong Siphandone (kanan) dalam persidangan forum MGMAC and AMF 2023, Rabu (2/8/2023), di Jakarta.
Heru Budi melanjutkan, dari pertemuan MGMAC and AMF 2023 juga diputuskan, forum MGMAC and AMF 2024 akan berlangsung di Vientiane, Laos. Dalam persidangan tersebut, dilaksanakan serah terima Keketuaan MGMAC kepada Gubernur Vientiane Atsaphangthong Siphandone.
Secara simbolis serah terima penyerahan Keketuaan MGMAC dilakukan dengan penyerahan Palu Berlapis Emas. Palu itu terbuat dari kayu sonokeling yang kokoh melambangkan komitmen kota-kota dalam membangun ASEAN.
Gubernur Vientiane Atsaphangthong Siphandone menyatakan, Vientiane akan menjadi tuan rumah MGMAC and AMF 2024. ”Kami optimistis akan bisa menjadi tuan rumah dan kami merasa terhormat menjadi tuan rumah. Kami mengharapkan kedatangan para pemimpin kota se-ASEAN di Vientiane tahun depan,” kata Atsaphangthong.
