Angka Kemiskinan Turun, Jakarta Didorong Sentuh Akar Masalah

Akar kemiskinan di Jakarta, antara lain, sulit mendapatkan pekerjaan layak, program pemberdayaan belum optimal, dan bantuan tak berkelanjutan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Warga menjemur kasurnya di antara rel yang melalui kawasan hunian semipermanen padat penduduk di Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (17/7/2023). Per Maret 2023, angka kemiskinan tercatat 9,36 persen dari total populasi Indonesia atau 25,90 juta orang, lebih rendah dari tingkat kemiskinan per September 2022 yang sebesar 9,57 persen atau 26,36 juta orang.

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah warga miskin di Jakarta turun. Namun, pada saat yang sama, ketimpangan justru naik. Program intervensi kemiskinan pemerintah dianggap belum efektif. Program tersebut didorong lebih menyentuh akar persoalan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis laporan berjudul ”Akhirnya, Angka Kemiskinan Jakarta Turun,” Senin (17/7/2023). Setelah tiga tahun hantaman pandemi Covid-19, angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen atau turun 0,09 persen dibanding Maret 2020 sebesar 4,53 persen. Jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen.

Dalam laporan itu, jumlah penduduk miskin Jakarta berkurang 17.100 jiwa selama September 2022-Maret 2023. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin hingga Maret 2023 sebanyak 477,830 orang dari 10,67 juta penduduk.

Penurunan kemiskinan ini dampak membaiknya beberapa indikator makroekonomi, seperti ekonomi Jakarta yang tumbuh 3,43 persen, pengangguran berkurang 13.000 orang, laju inflasi berada di kisaran 1,19 persen, serta konsistensi bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah.

Namun, penurunan itu menyisakan pekerjaan rumah lantaran naiknya ketimpangan atau gap antara pendapatan penduduk kelas bawah dan kelas atas. Naiknya ketimpangan juga dibarengi meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Ketimpangan pada Maret 2023 sebesar 0,431 atau naik 0,019 persen dibandingkan dengan kondisi September 2022. Pada periode yang sama, distribusi penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah turun 0,60 persen menjadi 16,39 persen. Merujuk kategori Bank Dunia, angka ini masih ada pada ketimpangan menengah.

Pelaksana Tugas Kepala BPS DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi mengatakan, persoalan kemiskinan bukan hanya jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang ditilik adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin.

Dalam kurun September 2022-Maret 2023, kedalaman kemiskinan naik 0,013 persen. Artinya, jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Sementara keparahan kemiskinan naik 0,017 persen sehingga ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga kian tinggi.

Baca juga: Tantangan Mengatasi Kemiskinan di Ibu Kota

Saat ini, besaran garis kemiskinan di Jakarta Rp 792.515 dengan rata-rata 4,89 atau jumlah anggota rumah tangga miskin 4-5 orang. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan hidup selama sebulan di setiap rumah tangga miskin mencapai Rp 3.875.398 per bulan.

Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk miskin yang tidak terlalu tinggi turut berpengaruh. Kepala rumah tangga miskin cenderung bekerja serabutan di sektor-sektor informal, seperti perdagangan, jasa perorangan, dan perikanan.

Situasi demikian bermuara pada rumah tangga miskin yang selalu sulit memenuhi kebutuhan semua anggota rumah tangga dan berjuang keluar dari kemiskinan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat wawancara dengan harian Kompas di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Intervensi kemiskinan

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan empat program intervensi kemiskinan terpadu. Intervensi pertama dengan terjun langsung ke setiap wilayah untuk validasi dan pemutakhiran data. Intervensi kedua ialah mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu dengan bantuan subsidi pada sektor sosial-kesehatan, pangan, air bersih, tangki septik, rusunawa, dan transportasi.

Selanjutnya, intervensi ketiga untuk penanganan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja dan pameran bursa kerja, serta kewirausahaan terpadu atau Jakarta Entrepreneur. Terakhir, intervensi keempat melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan dalam bentuk penataan kualitas permukiman di 220 RW, program KB bagi pasangan usia subur, serta pemberian makanan tambahan bagi warga lansia dan anak balita.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai rapat koordinasi di Balai Kota, Selasa (18/7/2023), mengatakan, pemerintah menjaga batas kemiskinan supaya tidak masuk lebih dalam dengan ragam kebijakan. Salah satunya mengoptimalkan bantuan sosial.

”Ketimpangan bisa dalam karena pandemi Covid-19, tetapi sekarang ekonomi sedang bangkit. Lalu, ada pendatang yang berproses mencari kerja. Sekali lagi pemerintah menahan supaya garis kemiskinan tak dalam dan kami bantu ekonomi warga,” kata Heru.

Dalam laporan ”Akhirnya, Angka Kemiskinan Jakarta Turun” juga disebutkan perlindungan dan jaminan sosial berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi warga miskin. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada Maret 2023, 80,15 persen warga miskin mendapatkan akses pada perlindungan dan jaminan sosial.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Suasana permukiman padat yang sebagian besar dihuni warga miskin di tepian terusan Sungai Krukut di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2022). Pemerintah akan mengevaluasi standar garis kemiskinan di Indonesia agar upaya pengentasan kemiskinan bisa menyasar lebih banyak masyarakat rentan.

Akar kemiskinan

Empat program intervensi kemiskinan dinilai belum cukup efektif. Program tersebut bisa optimal jika langsung menyentuh akar kemiskinan.

Dika Moehammad, Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, menuturkan, empat program intervensi kemiskinan yang diterapkan belum cukup efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pertama, program tersebut tidak menyentuh pada akar penyebab kemiskinan, yakni sulitnya mencari penghidupan di Jakarta.

”Cakupan penerima dan manfaat bantuan sosial masih terbatas (rendah). Kebanyakan dari warga penerima bantuan sosial tidak mendapat program pemberdayaan agar mereka keluar dari kemiskinan,” kata Dika, Rabu (19/7/2023).

Sama halnya dengan program pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu. Menurut Dika, banyak penerima program mengeluhkan tidak ada jaminan untuk tersalur ke tempat kerja atau mendapat pinjaman modal usaha selepas program.

Baca juga: Berjibaku Entaskan 95.668 Warga Miskin Ibu Kota

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia menyarankan adanya ruang keterlibatan warga miskin dalam proses penetapan kebijakan, perluasan program perlindungan sosial untuk pengangguran, ibu hamil-menyusui, balita, lansia dan disabilitas, memudahkan akses kredit usaha agar terbebas dari jeratan rentenir dan pinjaman daring, serta peningkatan layanan publik bidang pendidikan.

”Bukan berarti warga yang sudah bekerja itu sejahtera secara pendapatan,” ujar Dika.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Juru bahasa isyarat menjelaskan materi dari instruktur kepada peserta pelatihan desain grafis dengan mobile training unit (MTU) yang digelar Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur UPT Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta di Panti Sosial Cahaya Bathin, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (10/5/2023).

Layanan dasar

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengapresiasi turunnya angka kemiskinan, tetapi menggarisbawahi ketimpangan yang naik sebagai pekerjaan rumah.

Ima Mahdiah, anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan, mendorong pemerintah daerah lebih gigih memangkas kemiskinan dan ketimpangan. Salah satunya melalui penguatan akses layanan dasar.

”Semua warga harus punya akses yang memadai ke layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar lain. Penguatan akses ini akan membantu mengurangi kesenjangan dalam kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan,” ucap Ima, Rabu (19/7/2023).

Upaya lainnya dengan pengembangan sektor ekonomi inklusif sehingga mendorong diversifikasi ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

”Ada peluang ekonomi baru yang dapat diakses oleh berbagai kelompok warga,” ujar Ima.