Pembangunan di Jakarta, termasuk penataan transportasi publik, terus berkelanjutan, salah satunya pembangunan jalur sepeda.
Oleh
STEFANUS ATO, HELENA FRANSISCA NABABAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memelihara dan melanjutkan pembangunan jalur sepeda di Jakarta. Penambahan jalur sepeda akan diutamakan ke kawasan permukiman demi menciptakan konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat sekitar. Komunitas pesepeda pesimistis dengan keberlanjutan pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurai kemacetan adalah penataan sarana transportasi dari titik awal menuju sarana transportasi terdekat atau first mile dan penataan sarana transportasi dari angkutan massal menuju titik terakhir atau last mile. Penataan itu berkaitan dengan pembangunan jalur pedestrian dan pembangunan jalur sepeda.
”Jadi, dengan panjang trotoar sekitar 300 kilometer, ditambah jalur sepeda, kami harapkan masyarakat yang tadinya sulit menjangkau halte atau stasiun karena ketiadaan trotoar sekarang dengan mudah menjangkau itu. Demikian pula dengan masyarakat yang ingin bersepeda ke layanan angkutan massal sudah mudah menjangkau itu,” kata Syafrin di Waduk Brigif, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023) pagi.
Penyediaan sarana transportasi first mile dan last mile di Jakarta dinilai sudah cukup baik. Meski demikian, pemerintah daerah pada 2023 masih akan mengevaluasi secara menyeluruh jalur sepeda yang telah terbangun. Anggaran untuk evaluasi jalur sepeda sebesar Rp 2 miliar.
”Kemudian Rp 5 miliar kami tindak lanjuti untuk hasil evaluasi tahun ini. Artinya, jika ada efektivitas jalur yang harus ditambah ke kawasan permukiman, itu akan kami tambah tahun ini,” ucapnya.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah mempersiapkan sejumlah rencana penataan dan pembangunan jalur sepeda pada 2024. Persiapan itu, antara lain, akan ada biaya pemeliharaan untuk jalur sepeda yang telah dibangun pada 2019 dan menyiapkan usulan penambahan jalur sepeda.
”Kami hitung jumlah kilometer jalur sepeda yang akan dirawat sekitar 20 kilometer. Kalau untuk penambahannya sedang kami hitung,” kata Syafrin.
Rencana penambahan jalur sepeda pada 2024 salah satunya akan didasarkan pada hasil evaluasi pada 2023 dan juga bagian dari kampanye agar jalur sepeda yang telah terbangun menjadi lebih efektif. Selain itu, dari evaluasi dinas perhubungan, ada peningkatan aktivitas pengguna sepeda di sejumlah jalur sepeda yang telah terintegrasi dengan sistem transportasi publik.
”Contohnya di kawasan Fatmawati, di sana ada beberapa sekolah. Pengguna jalur sepeda di sekolah-sekolah itu meningkat. Artinya, dengan upaya ini, harapan Pak Gubernur, ada koneksi jalur sepeda ke perumahan-perumahan setempat agar kegiatan di sekitarnya bisa terwujud,” ucapnya.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat wawancara khusus bersama Kompas, Kamis (15/6/2023), di Balai Kota Jakarta mengatakan, pembangunan di Jakarta, termasuk penataan transportasi publik, berkelanjutan, salah satunya pembangunan jalur sepeda. Heru mengingatkan dan memerintahkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk merawat jalur-jalur sepeda yang telah terbangun di Ibu Kota.
”Jalur-jalur sepeda yang sudah dibangun dirawat. Cat yang kurang bagus diperbarui. Tujuannya, untuk masyarakat,” kata Heru.
Rencana pembangunan jalur sepeda di Jakarta awalnya ditargetkan mencapai 500 kilometer pada 2030. Namun, pembangunan jalur sepeda itu terhenti pada 2022 atau setelah 301,084 kilometer jalur sepeda terbangun. Penghentian pembangunan jalur sepeda tersebut diputuskan saat rapat Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Komisi B DPRD DKI pada 11 November 2022.
Dalam rapat itu, alokasi anggaran dalam APBD DKI Jakarta tahun 2023 dihapus. Anggaran yang dihapus itu sebesar Rp 38 miliar untuk membangun jalur sepeda dan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi.
Komitmen DKI dipertanyakan
Fahmi Saimima, Ketua Umum Bike to Work Indonesia, dihubungi secara terpisah mengatakan, masyarakat sipil atau komunitas pesepeda pesimistis dengan wacana pembangunan jalur sepeda di Jakarta. Sebab, sejak 11 September 2022, saat anggaran pembangunan jalur sepeda dicoret, pihaknya sudah bertemu Penjabat Gubernur DKI Jakarta dan berdialog.
”Saat itu timbul angka Rp 7,5 miliar untuk evaluasi jalur sepeda. Sejak September sampai detik ini, tidak ada pelaksanaan anggaran tersebut. Beberapa kali kami coba komunikasi dengan dinas perhubungan, jawabannya, belum ketemu konsultan yang ingin mengevaluasi jalur sepeda,” ucap Fahmi.
Menurut Fahmi, sebelum ada rencana penambahan jalur sepeda pada 2024, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merealisasikan dan memaparkan terlebih dahulu rencana evaluasi jalur sepeda yang telah terbangun sesuai nilai anggaran evaluasi yang telah dialokasikan pada 2023. Komunitas pesepeda juga mempertanyakan sejumlah jalur sepeda terbangun seperti di Jalan Sudirman-MH Thamrin dan Jalan Sisingamangaraja yang saat ini tertutup aspal dengan dalil penebalan untuk menyambut KTT ASEAN.
”Jadi, sangat membingungkan keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengembangan keberadaban kota dengan jalur sepeda,” ucapnya.