Untuk MRT Timur-Barat, DKI Pastikan Dukungan Jawa Barat

Pemprov DKI Jakarta menandatangani kesepakatan dengan Pemprov Jawa Barat dan Kota Bekasi untuk pembangunan MRT koridor Timur Barat tahap 1 fase 1 Tomang-Medan Satria. Kesepakatan menjadi landasan kerja sama pembangunan.

DOKUMENTASI PEMPROV DKI JAKARTA

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menandatangani nota kesepakatan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono terkait pembangunan MRT koridor Timur-Barat atau East-West tahap 1 segmen Tomang-Medan Satria di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/2/2023).

JAKARTA, KOMPAS — MRT koridor Timur-Barat atau East-West tahap 1 fase 1 Tomang-Medan Satria ditargetkan mulai dibangun pada 2024. Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemprov Jawa Barat dan Kota Bekasi diperlukan untuk pembangunan angkutan umum perkotaan berbasis rel itu.

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana, Minggu (19/2/2023), menjelaskan, pembangunan MRT koridor Timur-Barat tahap 1 fase 1 Tomang-Medan Satria akan melewati dua wilayah, yaitu DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dengan pembangunan MRT Timur-Barat tahap 1 fase 1 Tomang-Medan Satria lebih banyak di wilayah Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menginisiasi kesepakatan untuk pembangunan dengan Pemprov Jawa Barat dan Kota Bekasi. Atau, kesepakatan dengan wilayah otonom yang akan dilalui trase tersebut.

Kesepakatan itu tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani pada Jumat (17/2/2023) antara Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono. Penandatanganan kesepakatan terjadi di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga: Trase MRT Koridor Timur-Barat Fase 1 Berubah Menjadi Kembangan-Medan Satria

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Jalan Antarkota.

Dalam keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta disebutkan, kesepakatan bersama itu dilakukan sebagai landasan untuk mendukung peningkatan layanan angkutan umum massal perkotaan yang aman, nyaman, handal, dan terjangkau tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di wilayah penyangga (Bodetabek).

Selain itu, untuk mewujudkan kerja sama dan komitmen dalam penyediaan angkutan umum massal perkotaan yang aman, nyaman, handal dan terjangkau, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perkotaan Jabodetabek.

Menurut Aditya, sekarang memang masih berupa kesepakatan. Namun, dengan kesepakatan itu, nantinya di masa konstruksi, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilewati trase MRT Timur-Barat berkewajiban memberikan dukungan pada proyek konstruksi.

Dukungan itu misalnya pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati trase akan harus menyiapkan rekayasa lalu lintas, kemudian mereka juga harus menyiapkan infrastruktur pendukungnya dalam hal misalnya menyiapkan lahan untuk pedestrian sebagai pengganti atau apa pun itu walaupun konstruksi itu dilakukan oleh kontraktor MRT.

”Jadi, ketika dalam masa konstruksi, tetap saja masalah pengendalian lalu lintas, penataan kawasan, itu tetap saja tanggung jawab pemerintah kota, kabupaten, ataupun provinsi masing-masing,” kata Aditya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kendaraan melintas di samping proyek pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta fase 2a paket kontrak (CP) 201 di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/5/2021).

Kemudian, ketika nanti MRT beroperasi, Aditya melanjutkan, setiap pemprov, pemkab, juga pemkot yang dilalui MRT East-West mesti memberi andil. Mereka mesti menata angkutan umum di wilayahnya supaya inline sebagai feeder atau pengumpannya MRT.

Mereka juga mesti membangun halte baru, atau menyesuaikan halte, atau memperbaiki pedestrian supaya mendukung perpindahan antarmoda.

”Seperti itu menjadi tugasnya pemkab, pemkot, dan pemprov sehingga, baik di masa konstruksi maupun nanti di masa operasi, tetap saja ada peran atau andil yang harus didukung oleh pemkot ataupun pemprov. Hal yang sama juga akan berlaku ke arah barat atau ke Balaraja, Banten, di tahap 2,” tutur Aditya.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Partono secara terpisah menjelaskan, tahap 1 fase 1 Tomang-Medan Satria merupakan trase MRT East-West yang berawal di DKI Jakarta dan berakhir di Bekasi, Jawa Barat. ”Dari perbatasan Jakarta, kira-kira 1 kilometer masuk wilayah Bekasi,” ujar Ahmad Pratomo.

Untuk itu, persoalan lahan di wilayah Bekasi, Jawa Barat, membutuhkan dukungan dari Pemprov Jawa Barat dan Kota Bekasi. Dukungan itu di antaranya perizinan.

Selain perizinan, juga masalah tata ruang. Masalah tata ruang, ada di ranah pemerintah provinsi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kereta Moda Raya Terpadu (MRT) berhenti di Stasiun ASEAN, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).

Baca Juga: Jepang Berkomitmen Danai Pembangunan Lanjutan MRT Jakarta Fase 2 dan Fase 3

Aditya menambahkan, masalah tata ruang tersebut penting karena bisa saja ada rencana umum tata ruang yang perlu disesuaikan dengan adanya trase baru MRT koridor Timur-Barat itu.

”Dengan adanya trase baru itu, mungkin rencana umum tata ruangnya ada yang melewati jalur hijau, misalnya, sehingga perlu ada kompensasi. Atau mungkin perlu ada pengalihan tata guna ruang, misalnya, dari yang tadinya nonkomersial jadi komersial karena adanya stasiun di situ,” kata Aditya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan, MRT koridor Timur-Barat tahap 1 fase 1 Tomang-Medan Satria pada rencana awalnya adalah Tomang-Ujung Menteng di DKI Jakarta. Dengan perencanaan yang diubah, menjadikan MRT tahap 1 fase 1 Tomang diteruskan ke Medan Satria di Bekasi, Jawa Barat. Diharapkan, pembangunan yang diteruskan itu akan memperkuat layanan angkutan umum berbasis rel di wilayah utara Bekasi.

”Saat ini, layanan berbasis rel di Bekasi baru ada di tengah dengan tersedianya layanan KAI Commuter atau kereta rel listrik. Juga nanti di sisi selatan dengan segera beroperasinya LRT Jabodebek,” ujar Syafrin.

Dengan tersedianya jaringan layanan angkutan berbasis rel yang luas, Syafrin berharap itu akan mendorong warga Bekasi yang tadinya bermobilitas ke wilayah Jakarta dengan kendaraan pribadi akan beralih menggunakan transportasi umum.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Salah satu terowongan proyek MRT Jakarta fase 2A (Bundaran HI-Kota) di Stasiun Monas, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Dalam keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pembangunan MRT koridor Timur-Barat tahap 1 fase 1 Tomang-Medan Satria yang akan dimulai tahun 2024 ini punya dampak positif secara tidak langsung, yaitu mengubah kebiasaan masyarakat lebih disiplin dengan waktu.

”Kalau ini sudah berjalan, maka (dapat) mengubah karakter orang (sehingga) akan mengubah pula bagaimana cara bertransportasi, mungkin cara disiplinnya. Lihat MRT jam berapa awal berjalan, berarti dia harus disiplin. Dan kedisiplinan terbentuk secara alami,” kata Heru Budi.

Mudah-mudahan dalam hitungan tahun (pengerjaan) tidak terlalu lama, maka kita harapkan puluhan ribu warga Kota Bekasi yang biasa naik mobil bisa beralih ke transportasi massal.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo untuk dimulai pembangunan MRT koridor Timur-Barat.

”Baratnya dimulai dari Provinsi Banten di Balaraja, melewati DKI di Tomang, kemudian masuk ke Kota Bekasi dan terus ke Cikarang di kabupaten,” kata Ridwan Kamil.

DOKUMENTASI PEMPROV DKI JAKARTA

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menandatangani nota kesepakatan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono terkait pembangunan MRT koridor Timur-Barat atau East-West tahap 1 segmen TomangMedan Satria di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/2/2023).

Ridwan Kamil turut menyampaikan komitmennya untuk membangun transportasi umum massal berbasis rel seperti MRT. Menurut dia pembangunan ini akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat lebih luas.

”Mudah-mudahan dalam hitungan tahun (pengerjaan) tidak terlalu lama, kita harapkan puluhan ribu warga Kota Bekasi yang biasa naik mobil bisa beralih ke transportasi massal sehingga mengurangi stres, mengurangi beban ekonomi, dan menjadikan wilayah ekonominya lebih maju karena pergerakannya lebih cepat,” tutur Ridwan Kamil.

Baca Juga: MRT Jakarta Rasa Jepang, Korea Selatan, hingga Eropa...

Dalam perencanaan yang disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta 7 Februari 2023, MRT koridor Timur-Barat direncanakan berawal dari Balaraja di Banten, melewati DKI Jakarta, menuju Cikarang di Jawa Barat total sepanjang 84,1 km. Di wilayah DKI Jakarta, yang disebut sebagai tahap 1 MRT Timur-Barat, dibagi atas dua fase. Fase 2 Kembangan-Tomang dan Fase 1 Tomang-Medan Satria.

Trase fase 1 Tomang-Medan Satria, dijelaskan Tuhiyat, merupakan trase perpanjangan. Semula, trase itu bermula di Tomang berakhir di Ujung Menteng, DKI Jakarta.

”Perpanjangan trase dilakukan sehubungan dengan permohonan Pemprov Jawa Barat dan pertimbangan tambahan demand angkutan umum yang tinggi dari Jawa Barat. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan pembangunan transportasi publik yang berkelanjutan,” tuturnya.

RIZA FATHONI

Rangkaian kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Ratangga melintas menjelang Staisun ASEAN, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Untuk pembangunan fase 1 Tomang-Medan Satria, jelas Tuhiyat, diawali dengan penyelesaian kajian rancangan teknis dasar (BED) dan dokumen tender, penetapan kelembagaan, dan cost sharing pada 2023. Kemudian, pada 2024, selain finalisasi evaluasi dokumen tender, juga diharapkan terjadi penandatanganan pinjaman atau loan signing atau disebut financial close sehingga tahap awal konstruksi berupa proses tender dimulai.