Penanganan kemacetan menjadi satu dari tiga program prioritas saat ini di Jakarta. Rencana induk penataan transportasi dan komitmen pemerintah jadi kombinasi untuk mengurai masalah klasik tersebut.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·5 menit baca
FAKHRI FADLURROHMAN
Bus Transjakarta melintas di samping kemacetan di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Senin (9/1/2023).
Arus lalu lintas di Jakarta saban hari diwarnai kepadatan hingga kemacetan parah pada jam berangkat dan pulang kerja. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memperkirakan kemacetan sudah meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19. Rencana induk penataan transportasi dan komitmen pemerintah menjadi kombinasi untuk mengurai masalah ini.
Penanganan kemacetan pun telah menyita perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi satu dari tiga program prioritas saat ini. Dua program lainnya, pengendalian banjir dan dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu penanganan kemacetan yang tengah dibahas oleh Pemprov DKI dan DPRD DKI ialah rancangan peraturan daerah tentang pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Namun, Komisi B yang mengurusi bidang perekonomian sudah dua kali menskorsing pembahasan ERP dengan pemprov karena tidak hadirnya Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati. Alasannya, pemprov tak bersedia menjelaskan secara langsung di dalam forum rapat.
Masih menggantungnya pembahasan ERP dibarengi penolakan penerapan kebijakan tersebut dari para ojek daring. Mereka berunjuk rasa di DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023), menyatakan ERP akan memberatkan operasi pengojek daring.
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Demo tukang ojek daring
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menuturkan, pihaknya telah meminta atensi penuh dari pemprov sebagai inisiator ERP dalam rapat ketiga nanti. Atensi penting sebab pembahasan ERP tak bisa menggantung karena baru sampai tahap paparan.
”Bahan-bahan sudah cukup lengkap, ada naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Ditambah paparan tentang ERP dan aspirasi masyarakat,” ucap Ismail usai menskors rapat, Rabu.
Urai kemacetan
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman dalam rapat dengan Komisi B menjelaskan situasi Jakarta sebelum, selama pandemi, dan pasca tiadanya pembatasan kegiatan masyarakat.
Aktivitas masyarakat setelah pertengahan 2022 mulai Juli kemarin kita sudah merasakan sendiri aktivitas hampir sama di 2019. Tingkat kemacetan pada 2019 capai 53 persen, lalu menurun selama awal pandemi tahun 2020 jadi 36 persen.
Kemacetan kembali turun jadi 34 persen tahun 2021, sebelum naik di kuartal pertama 2022 capai 48 persen. Persentase di atas 40 persen sudah tidak nyaman berkendara.
KOMPAS/ERIKA KURNIA
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman.
”Melihat situasi saat ini, perkiraan kemacetan sudah di atas 50 persen ini menjadi perhatian. Jumlah perjalanan perhari rata-rata 22 juta pergerakan dari berangkat, pulang, dan aktivitas tambahan sehingga upaya kami berupa rekayasa lalu lintas, ganjil genap maupun aturan lain,” kata Latif.
Atas kondisi tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk jangka pendek akan menutup 27 titik putaran balik dan mengatur sistem satu arah di tujuh ruas jalan yang sudah teridentifikasi. Upaya mendesak ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di beberapa lokasi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan, telah bersinergi dengan Google Indonesia untuk mengoptimalkan data lalu lintas. Mulai berjalan analisa dan evaluasi di satu koridor percontohan dari Jalan Imam Bonjol, Jalan Pangerang Diponegoro, Jalan Proklamasi sampai ke Jalan Pemuda.
”Setelah itu dapat dilakukan pengaturan siklus waktu seluruh simpang di koridor dan implementasi, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum khususnya yang terintegrasi Transjakarta,” kata Syafrin.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Pekerja tengah menyiapkan penggunaan gerbang jalan berbayar di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Rencana induk dan komitmen
Kemacetan terjadi seiring perkembangan suatu wilayah. Rencana induk dan komitmen pemerintah menata kawasannya dengan memperhatikan dampak terus tumbuhnya Jakarta maupun kawasan sekitarnya, menjadi salah satu dasar mengatasi kemacetan saat ini maupun antisipasi potensi masalah di masa depan.
Ketua Forum Transportasi Perkotaan Masyarakat Transportasi Indonesia Budi Yulianto menuturkan, transportasi tak terpisah dari bagian dari penataan kota. Salah satu untuk transportasi berkelanjutan, yaitu ASI, avoid (menghindari atau mengurangi kebutuhan perjalanan), shift (menjaga atau beralih ke moda transportasi umum ), dan improve (efisiensi bahan bakar dan teknologi kendaraan).
”Tata guna lahan tak terpecah dengan konsep kawasan orientasi transit. Sif memaksa orang pindah dengan ERP. Dan improve (misalnya dari bus) diesel ke bus listrik,” ujar Budi, Kamis (26/1/2023).
Untuk memaksa orang berpindah ke angkutan umum dengan ERP tak mudah dan butuh proses karena terkait masalah sosial, ekonomi, dan budaya di Jakarta. Butuh komitmen pemerintah dalam visi dan misi transportasi berkelanjutan.
Budi berharap ERP tidak sekadar mengikuti tren di negara lain. Sebaliknya harus fokus dengan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan negara lain. Contohnya, London butuh 39 tahun dari kajian tahun 1964 hingga implementasi tahun 2003.
Orang dipaksa pakai angkutan umum, tetapi pastikan angkutan umum siap dari kapasitas dan layanan, ekonomi juga tetap berjalan, pekerja tak terganggu, dan kehidupan sosial seperti biasa.
SHARON UNTUK KOMPAS
Tiang Electronic Road Pricing di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018). Harapannya, ERP dapat mengatasi kemacetan yang terjadi di ibu kota.
Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret itu menjelaskan bahwa ERP merupakan konsep makro yang tak bisa berdiri sendiri sehingga mesti dibahas tuntas dari aspek kajian akademik, legalitas, dampak terhadap warga dan lingkungan, dan efektivitas kurangi kemacetan.
”Orang dipaksa pakai angkutan umum, tetapi pastikan angkutan umum siap dari kapasitas dan layanan, ekonomi juga tetap berjalan, pekerja tak terganggu, dan kehidupan sosial seperti biasa,” ucapnya.
Keberhasilan London mengimplementasikan jalan berbayar turut ditunjang kebiasaan warga berjalan kaki atau bersepeda dengan pedestrian dan jalur yang nyaman dari first mile (titik keberangkatan) ke last mile (tujuan akhir).
Selain itu, keberhasilan ERP didukung biaya yang sesuai sasaran, manajemen parkir dengan mengurangi parkir di ruas jalan dan tarif parkir progresif. Misalnya sistem parkir di Jepang, lalu Stockholm dan Singapura yang menerapkan tarif sesuai kondisi lalu lintas. Kian mahal saat lalu lintas padat dan kian murah saat lalu lintas lengang.
”Ada skema yang jelas untuk meminimalkan dampak sosial, ada keadilan, komitmen, keberlanjutan, dan dana dari ERP digunakan untuk peningkatan angkutan umum serta penunjangnya,” katanya.
Kantong parkir terisi penuh di park and ride MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2022). Warga dari daerah penyangga atau dekat stasiun memanfaatkan parkiran itu untuk beralih ke transportasi umum.
Hal penting lainnya adaptasi teknologi untuk uji coba rekayasa lalu lintas secara menyeluruh. Bukan memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lainnya.
Ketua Forum Studi Transportasi antar perguruan Tinggi Universitas Indonesia Andyka Kusuma menambahkan, perlu dilakukan pemodelan lalu lintas sebelum adanya kebijakan penutupan putaran dan implementasi satu arah, serta holistik, seperti satu kawasan atau tidak sepotong-sepotong.
”Harus ada alternatif yang prima bagi warga. Parkir juga menjadi penting, letaknya di pinggiran Jakarta, kalau di tengah kota, harus dikendalikan dan tarif berbasis zonasi,” ucap Andy.
Contoh fasilitas parkir di simpul angkutan umum di daerah perbatasan Jakarta dengan daerah sekitarnya, yaitu park and ride Lebak Bulus dekat MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kebijakan berbasis zonasi, berarti tarif parkir kian dekat kota, kian mahal.
Mengatasi macet Jakarta memang tidak dapat dengan satu jurus saja. Pemerintah perlu terus mengotak-atik serta mengintegrasikan antarkebijakan pengaturan lalu lintas dan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi.
