Kasus pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta, merupakan temuan pengusutan korupsi pengadaan tanah di Munjul. KPK sudah memeriksa saksi dan menetapkan tersangka, tetapi belum mengungkap identitasnya.
Suasana lobi DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023) malam, seusai penggeledahan oleh KPK terkait pengadaan tanah di Pulo Gebang oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018-2019.
JAKARTA, KOMPAS — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah enam ruangan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta. Ruangan tersebut, antara lain, milik Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.
Petugas KPK datang menggunakan enam mobil pada Selasa (17/1/2023) sore. Mereka mengenakan rompi berwarna cokelat muda berlogo lembaga antirasuah itu di bagian dada kiri. Selama penggeledahan, satuan pengamanan dalam (pamdal) DPRD DKI Jakarta memperketat penjagaan di Gedung DPRD DKI Jakarta. Bahkan, lampu lobi gedung dimatikan hingga penggeledahan selesai pukul 20.55.
Petugas KPK kemudian keluar sambil membawa sejumlah koper hasil penggeledahan. Mereka langsung meninggalkan lokasi dengan pengawalan kepolisian.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, tim penyidik KPK telah selesai menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta. ”Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan, di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf Komisi C DPRD DKI Jakarta,” kata Ali di Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Ali membenarkan ruangan yang digeledah, di antaranya ruang kerja Prasetyo dan Taufik. Namun, dia belum menyebutkan secara spesifik dokumen dan alat bukti elektronik yang ditemukan KPK dalam penggeledahan diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang. Tim penyidik akan menganalisis hasil penggeledahan tersebut.
Sejauh ini KPK telah menemukan bukti permulaan yang diduga terkait perbuatan melawan hukum, termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka. KPK baru akan mengumumkan setelah seluruh proses penyidikan telah cukup.
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
Petugas memasukkan koper hasil penggeledahan KPK di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023) malam. Penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018-2019.
Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang merupakan salah satu temuan dalam pengusutan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. KPK sudah memeriksa beberapa saksi dan menetapkan tersangka terkait pengadaan tanah di Pulo Gebang oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018-2019. Akan tetapi, Ali belum mau mengungkap identitas tersangkanya.
”Perkara ini (pengadaan tanah Pulo Gebang) terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Sejauh ini diduga ratusan miliar rupiah,” ujarnya.
Ali menegaskan, setelah mengungkap kasus di Munjul, KPK menemukan fakta lain dugaan korupsi proses pengadaan tanah di tempat lain yang modusnya hampir sama, tetapi nilainya lebih besar. Adapun kasus di Munjul telah merugikan negara hingga Rp 152,5 miliar.
Dalam kasus Munjul, KPK menetapkan sejumlah tersangka, yakni bekas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, korporasi PT Adonara Propertindo, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar.
Dokumen anggaran
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendapatkan informasi dari Sekretaris DPRD DKI bahwa penggeledahan berlangsung di ruangan salah satu anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI, yaitu Cinta Mega, yang berada di lantai 8. Namun, tidak diketahui apa saja yang dibawa oleh petugas KPK.
”Saya tanya yang diperiksa siapa, ruangan Ibu Cinta. Kami tidak tau apa yang dibawa. Kalau keterkaitan, yang tahu KPK dan Ibu Cinta," kata Gembong.
KOMPAS/HELENA F NABABAN
Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta.
Secara terpisah, Cinta menyebutkan, KPK mencari dokumen pembahasan anggaran tahun 2018 hingga dokumen presensi dan membawa dokumen terkait Komisi C DPRD DKI Jakarta yang ada di ruangannya. ”Dokumen pembahasan yang lalu di Komisi C,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rany Mauliani juga menerima informasi penggeledahan berlangsung di ruangan Taufik. Akan tetapi, ruangan tersebut dalam keadaan kosong lantaran yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari partai.
”Barang-barang pribadi sudah tidak ada. Kami ikuti prosesnya sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Rany.
Taufik mengundurkan diri dari Partai Gerindra sejak tahun lalu. Walakin, proses pengunduran dirinya belum tuntas sehingga masih berstatus anggota Fraksi Gerindra.
Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, berharap penggeledahan DPRD DKI Jakarta oleh penyidik KPK menjadi pelajaran bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakan ke depannya. Kedua lembaga seharusnya lebih mengutamakan pemanfaatan ribuan hektar lahan tidur milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum dimanfaatkan ketimbang membeli lahan baru.
”Saya kira harus menyetop pengadaan tanah dulu selama beberapa tahun ke depan (moratorium) guna memaksimalkan pemanfaatan aset pemprov. Kecuali terkait normalisasi sungai, pengadaan tanah dapat dilakukan karena harus mengikuti alur sungai,” ucap Justin.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F12%2F07%2F20201207_104938_1607347091_jpg.jpg){kind=logo}
