Jamin Keterbukaan Informasi Rp 83,78 Triliun APBD DKI
Jamin keterbukaan informasi APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 83,78 triliun supaya pemenuhan belanja sesuai kebutuhan. Dengan demikian tidak muncul program mubazir.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·3 menit baca
FAKHRI FADLURROHMAN
Warga menjemur bantal dan kasur di bantaran Kali Ciliwung, Jalan Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2023 sebesar Rp 83,78 triliun.
JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta tahun 2023 disepakati sebesar Rp 83,78 triliun. Warga mesti tahu penggunaannya melalui keterbukaan informasi supaya konsisten antara program dan belanja komponen.
Anggaran Rp 83,78 triliun itu naik Rp 1,2 triliun dari penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2023. Kenaikan itu terjadi lantaran ada proyeksi peningkatan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun.
APBD DKI 2023 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 74,38 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 9,40 triliun. Sementara alokasinya untuk belanja daerah sebanyak Rp 74,61 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 9,16 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/11/2022), menyebutkan bahwa APBD fokus pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen melalui belanja dan penyertaan modal daerah. Ketiganya yaitu pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.
Beberapa program yang dikembangkan untuk pengendalian banjir juga ada yang tidak efektif. Misalnya pembuatan sumur biopori yang tidak efektif
Selain itu, alokasi terhadap belanja pendidikan sebesar 21,09 persen dan alokasi terhadap standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47 persen. APBD 2023 juga menunjang prioritas daerah lainnya, yaitu layanan dasar perkotaan, keruangan, ekonomi untuk mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi Jakarta, dan pemberian bantuan sosial dan pelayanan publik.
Peneliti senior di Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan, penetapan APBD DKI Jakarta 2023 kali ini tepat waktu setelah sebelumnya kerap telat. Akan tetapi, mesti diperhatikan proporsi pemenuhan belanja sesuai skala prioritas untuk layanan dasar dan urusan wajib non-pelayanan dasar sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan kebutuhan.
”Pak PJ Gubernur sebaiknya kembali membuka akses informasi APBD. Dua tahun terakhir, warga sulit mengakses informasinya sehingga banyak kegiatan yang tidak diketahui warga,” kata Roy, Selasa sore.
Salah satunya pembanguan sumur resapan secara masif. Hasilnya di lapangan banyak sumur tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Roy juga mengingatkan pentingnya pemberdayaan warga selain sarana dan prasarana. Hal itu bertolak dari jumlah silpa 2022.
”Banyak silpa menimbulkan pertanyaan, anggaran ini dikelola dengan baik untuk berdayakan masyarakat atau tidak. Jangan hanya poles infrastruktur, sementara warga masih membutuhkan,” ucapnya.
FAKHRI FADLURROHMAN
Petugas unit pelaksana kebersihan (UPK) badan air membersihkan Kali Ciliwung, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyetujui APBD DKI Jakarta 2023 sebesar Rp 83,78 triliun.
Kontrol anggaran
Tiga prioritas APBD DKI Jakarta 2023 sudah sesuai dengan kebutuhan warga. Namun, butuh kontrol anggaran supaya konsisten antara program dan belanja komponen.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan menuturkan, besaran APBD sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun, jangan dulu terkecoh karena anggaran harus dikontrol, mulai dari rincian hingga komponen. Sebab, kerap ditemukan inkonsistensi antara program dan belanjanya.
”Beberapa program yang dikembangkan untuk pengendalian banjir juga ada yang tidak efektif. Misalnya pembuatan sumur biopori yang tidak efektif,” katanya.
Selain itu, proyeksi adanya penambahan silpa di tahun depan menunjukkan bahwa ada program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak berjalan dengan baik.
Misbah menyarankan, pemanfaatan silpa jangan hanya untuk dana hibah. Penting menyusun program yang lebih dirasakan oleh warga Jakarta, seperti menambah anggaran perlindungan sosial karena belum sepenuhnya merata dirasakan oleh warga.
”Perlu juga evaluasi pola penyertaan modal ke badan usaha milik daerah. Penyertaan modal selama ini berjalan dengan efektif atau tidak,” ucapnya.
