2.200 Sopir Angkot Bogor Terdata sebagai Penerima Bansos BBM

Sebanyak 2.200 sopir angkutan Kota Bogor terdata sebagai penerima bantuan sosial kenaikan harga BBM bersubsidi. Bantuan sosial untuk para sopir ini berasal dari dana alokasi umum (DAU) Kota Bogor sebesar Rp 4,6 miliar.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Sukarelawan membagikan bahan makanan pokok kepada sejumlah sopir angkutan kota yang melintas di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2020).

BOGOR, KOMPAS — Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan atau Organda Kota Bogor, Jawa Barat, mendata ada 2.200 sopir angkutan kota sebagai calon penerima bantuan sosial dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

Ketua Organda Kota Bogor M Ishak mengatakan, pihaknya masih akan mendata sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bogor. Data penerima 2.200 paket saat ini belum semuanya masuk secara keseluruhan berdasarkan jumlah angkot di Kota Bogor.

Baca juga: Buntut Kenaikan Harga BBM, Pemda Diamanatkan Salurkan Bansos

”Yang terdata ada 2.200 paket bansos. Catatan kami ada 6.000 sopir angkot bekerja di wilayah Kota Bogor (termasuk angkot dari Kabupaten Bogor). Data ber-KTP Bogor saja ada sekitar 4.000 sopir,” kata Ishak, Senin (12/9/2022).

Adapun data jumlah angkot di Kota Bogor sebanyak 3.161 unit. Data ini setelah dikurangi oleh kebijakan konversi atau reduksi tiga angkot banding satu bus BisKita Transpakuan. Selain itu, dari total 3.161 angkot, ada 1.010 angkot yang mendapat peringatan pencabutan izin operasional karena belum mengurus surat jalan.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Sejumlah sopir angkutan kota di Kota Bogor menerima bantuan paket bahan makanan pokok di GOR Pajajaran, Jumat (6/8/2021).

Salah satu alasan belum semua sopir yang ber-KTP Kota Bogor terdata karena kesulitan pendaftaran melalui daring. Ada pula sopir yang sulit mendaftar karena tidak mempunyai telepon seluler atau teknologi dukungan telepon seluler yang belum memadai. Selain itu, satu unit angkot biasanya ada dua sopir.

”Hari ini kami serahkan ke Dishub Kota Bogor. Semoga bisa segera cair dan bantuan bisa diterima langsung oleh sopir dan keluarga yang terdampak. Satu pekan ini masih kami data terus,” kata Ishak.

Bantuan sosial untuk para sopir ini berasal dari dana alokasi umum (DAU) Kota Bogor sebesar Rp 4,6 miliar.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, sesuai arahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta mengonsolidasi langkah-langkah terkait dengan kebijakan pengendalian inflasi dan penyesuaian subsidi BBM. Pemda juga akan mengalokasikan DAU untuk warga terdampak.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah angkutan kota yang melintas di Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/4/2021). Program reduksi angkutan kota di Kota Bogor pada 2020 masih meleset dari target. Program Pemerintah Kota Bogor ini menargetkan 636 angkutan kota berusia 20 tahun ke atas untuk direduksi. Tetapi, karena pandemi Covid-19, pelaksanaan program ini baru terlaksana sebanyak 120 angkutan kota.

”Kami rumuskan berapa, lokasi, dan target. Lalu, ada kewajiban bagi pemda untuk mengalokasikan 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) untuk digunakan. Kota Bogor insya Allah mengalokasikan Rp 4,6 miliar,” ujar Bima, Senin (5/9/2022).

Beberapa sasaran bantuan Rp 4,6 miliar adalah pengemudi angkot, pelaku usaha kecil, dan warga terdampak lainnya. Saat ini, Pemkot Bogor juga masih mendata target dan menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari bantuan pemerintah pusat.

Baca juga: BLT BBM Mulai Disalurkan, Daya Beli Masyarakat Dijaga