Kementerian PAN dan RB dan Polda Metro Jaya Matangkan Rencana Pengaturan Jam Kerja

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih mematangkan wacana pengaturan jam masuk kerja dengan Polda Metro Jaya. Pengaturan ini akan berdampak pada sekitar 263.930 PNS di Jakarta.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kepadatan kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, saat jam pulang kerja, Rabu (24/8/2022). Kepolisian Daerah Metro Jaya melontarkan wacana untuk mengatur jam masuk kerja dalam rangka mengendalikan kemacetan di Jakarta. Namun Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo keberatan dengan wacana tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) masih memproses pembahasan dengan Polda Metro Jaya terkait wacana pengaturan jam masuk kerja bagi aparatur sipil negara. Kementerian siap bekerja sama untuk mendukung upaya mengurangi kemacetan di Jakarta.

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN dan RB Mohammad Averrouce mengatakan, Tim Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana masih mengadakan diskusi forum grup. Selain dengan Polda Metro Jaya sebagai instansi yang mengusulkan wacana tersebut, pemangku kebijakan lain juga dilibatkan.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana kepadatan kendaraan ruas nontol Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, saat jam pulang kerja, Selasa (25/2/2020). Meski sejumlah titik wilayah di Jakarta terdampak banjir, kondisi lalu lintas di ruas jalan protokol, seperti Jalan Gatot Subroto, tergolong lancar. Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberlakukan aturan ganjil genap bagi kendaraan mobil pribadi. Faktor warga yang meliburkan diri tidak bekerja karena terdampak banjir juga mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta.

”Kami menyampaikan, prinsip Kementerian PAN dan RB adalah siap berkolaborasi dalam upaya bersama untuk mengurai kemacetan. Ada kebijakan yang akan kita kolaborasikan tentunya,” kata Averrouce kepada Kompas, Selasa (30/8/2022).

Wacana pengaturan jam masuk kerja, menurut Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman, diharapkan bisa berlaku bagi karyawan atau pegawai pemerintahan ataupun swasta. Jumlah pegawai pemerintahan berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta, dari data Badan Pusat Statistik 2021, mencapai 263.930 orang.

Baca juga: PNS dan Pegawai Dishub DKI Jakarta Wajib Bersepeda Setiap Jumat

Sementara itu, sebelumnya, perwakilan swasta dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan keberatan dengan wacana Polda Metro Jaya tersebut. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit, Rabu (24/8/2022), menyampaikan ada lima poin keberatan mereka.

HUMAS POLDA METRO JAYA

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman.

”Waktu kerja di sektor swasta telah mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Peraturan ini hanya membatasi maksimum waktu kerja sehari atau seminggu, dengan konsekuensi membayar upah lembur apabila melebihi dari waktu yang telah ditetapkan. Peraturan perundangan tidak mengatur saat mulai dan berakhirnya jam kerja setiap harinya,” jelasnya dalam keterangan tertulis.

Aturan jam mulai dan berakhirnya kerja merupakan kewenangan perusahaan. Pada poin kedua dijelaskan, perusahaan menerapkan waktu kerja bagi karyawannya sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan masing-masing. Ini umumnya diatur dalam peraturan perusahaan (PP) dan/atau perjanjian kerja bersama (PKB), yang merupakan hasil perundingan antara manajemen dan serikat pekerja atau serikat buruhnya.

Poin ketiga adalah pertimbangan dampak penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) atau kombinasi dengan kerja di kantor yang berlaku pascapandemi. Kebijakan kerja ini mereka nilai sudah membantu juga mengurangi kepadatan lalu lintas.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Lalu lintas padat di Tol Dalam Kota dan jalan protokol Gatot Subroto di Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2020) pukul 17.45 WIB. Pada pekan pertama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), mobilitas warga kembali naik bersamaan dengan dibukanya kegiatan sosial ekonomi secara bertahap.

”Empat, penyeragaman jam masuk dan pulang kantor perlu dikaji lebih mendalam karena beberapa sektor industri tertentu ada kaitannya dengan jam kerja di luar negeri, seperti bursa efek atau kegiatan ekspor impor, yang melibatkan berbagai institusi, seperti perbankan dan bea cukai,” kata Anton.

Baca juga: Apindo Menolak Perubahan Jam Masuk Kerja di Jakarta

Poin kelima, Apindo berharap pemerintah fokus mengembangkan transportasi umum dan prasarananya, baik kuantitas maupun kualitasnya. ”Masyarakat harus didorong untuk dapat menggunakan transportasi umum yang nyaman dan aman,” pungkasnya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Pegawai meninggalkan kompleks Balai Kota Jakarta saat jam pulang kerja, Selasa (16/6/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan perubahan sif kerja dengan waktu jeda tiga jam, pukul 07.00-16.00 pada sif pertama dan pukul 10.00-19.00 pada sif kedua. Hal itu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan transportasi umum pada masa PSBB transisi.

Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman menilai pengaturan jam masuk kerja pada pagi hari bisa mengurai kemacetan yang biasanya terfokus antara pukul 06.00 dan pukul 09.00 pada hari kerja. Kemacetan juga tinggi di atas pukul 15.00 saat jam pulang kantor. Kemacetan tidak hanya bersumber dari pengguna kendaraan pribadi di Jakarta, tetapi juga sekitar 3 juta orang masuk dari luar dan umumnya menggunakan kendaraan pribadi.

Menurut data Kementerian Perhubungan 2019, jumlah kendaraan di Jabodetabek mencapai sekitar 24 juta unit. Dari jumlah itu, angkutan umum massal baru mencapai 2-3 persen dibandingkan mobil pribadi (23 persen) dan sepeda motor (75 persen).

”Kami sangat mendorong secepatnya karena ini kepentingan bersama, bukan kami yang mengambil keputusan,” katanya pada Senin (22/8/2022) di Jakarta.