Polisi Tangkap Penipu Perekrutan Pegawai Honorer Kantor Wali Kota Bekasi

Pelaku menjanjikan para korban diterima sebagai pegawai honorer di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi dengan menyetor uang Rp 20 juta sampai Rp 30 juta.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Hengki (kanan) bersama Kepala Satuan Reserse Kriminal Komisaris Alexander di gedung baru Polres Metro Bekasi Kota, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/1/2022).

BEKASI, KOMPAS — Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota meringkus seorang tersangka penipuan perekrutan pegawai honorer atau tenaga kerja kontrak di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejauh ini sudah ada lebih dari 10 warga Bekasi yang melapor sebagai korban dengan total uang yang dibayarkan kepada tersangka sebesar Rp 250 juta.

Kepala Kepolisian Resor Bekasi Kota Komisaris Besar Hengki menjelaskan, Sabtu (8/1/2022), tersangka berinisial MAD (44) yang beralamat di Kota Bekasi dan berprofesi sebagai wiraswasta. Ia dilaporkan korban, MJ (23) dan sembilan orang lainnya, ke polisi pada 6 Januari 2022. Ia diduga melakukan tindak pidana penipuan karena meminta uang kepada korban yang tidak pernah dijadikan tenaga kerja kontrak seperti janjinya.

”Modus operasinya menjanjikan kepada beberapa korban, terutama sepuluh korban dalam laporan terakhir, diterima sebagai pegawai honorer di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi. Korban menyerahkan uang Rp 20 juta sampai Rp 30 juta.  Ditotal, tersangka mengantongi Rp 250 juta,” tuturnya dalam konferensi pers di Kantor Polres Metro Bekasi Kota.

Dari hasil penyelidikan, polisi juga menemukan bahwa MAD pernah dilaporkan tiga kali oleh tiga korban lainnya sepanjang 2021. Laporan pada 8 April 2021, misalnya, korban mengadu dijanjikan akan menjadi pegawai honorer di lingkungan kantor Wali Kota Bekasi setelah memberikan uang Rp 35 juta.

Baca juga:

Pegawai Kontrak Pencatut Nama Wali Kota Bekasi Dipecat

Setali tiga uang dengan korban yang melapor pada 20 Juni 2021 dan telah memberi uang kepada tersangka sebesar Rp 10 juta. Lalu, pada laporan tertanggal 4 Desember 2021, tersangka dilaporkan dengan modus menjanjikan korban lainnya untuk bekerja sebagai pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bekasi dengan memberikan uang Rp 25 juta.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Barang bukti kuitansi pembayaran uang untuk rekrutmen palsu tenaga kerja kontrak di lingkungan kantor Wali Kota Bekasi yang dikumpulkan Polres Metro Bekasi Kota.

Kepada polisi, tersangka menyebut uang yang diterima dari para korban dipakai untuk menyewa apartemen, serta kebutuhan harian dan hiburan lainnya. Polisi pun sudah menyita lembaran kuitansi pembayaran rekrutmen tenaga kerja kontrak (TKK) tersebut.

Dalam kuitansi itu disebutkan bahwa pembayaran digunakan untuk titipan sementara pengurusan TKK sampai dengan keluarnya surat keputusan (SK). Pada beberapa kuitansi, tersangka menuliskan, uang akan kembali 100 persen jika pengurusan perekrutan gagal.

”Tersangka disangkakan dengan perkara pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atau 378 KUH Pidana. Sanksi pidana penjara empat tahun,” ujar Hengki.

Tanpa pihak lain

Penyidik akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi. Penyidik akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi terkait ungkap kasus penipuan.

”Kita akan lakukan penyelidikan lagi, apa ada keterlibatan pihak-pihak lain. Yang pasti, MAD sudah merugikan sepuluh orang dan tiga orang lainnya. Tidak ada kaitan dengan wali kota,” ujar Hengki.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Hengki (kiri) dan Wakil Kepala Polres Metro Bekasi Kota Ajun Komisaris Besar Rama S Putra menunjukkan barang bukti kuitansi pembayaran untuk penerimaan pekerja honorer di lingkungan kantor Wali Kota Bekasi, Sabtu (8/1/2022).

Temuan sementara ini berbeda dengan perkara sama yang menjerat AA, oknum TKK yang bertugas di kantor Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara. AA kedapatan menipu dua warga Kota Bekasi dengan total kerugian mencapai Rp 70 juta.

Baca juga: Catut Nama Wali Kota Pegawai Kontrak di Bekasi Raup Puluhan Juta Rupiah

Para korban tersebut dijanjikan oleh AA untuk bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. AA mengaku orang dekat wali kota untuk membuat korbannya percaya.

Salah satu korban, NM (27), mengatakan, pelaku menjamin  korban bakal diterima sebagai TKK jika menyetor uang Rp 35 juta. ”Dia bilang anak buahnya wali kota. Pelaku juga bekerja sebagai TKK di Kelurahan Perwira (Kecamatan Bekasi Utara), tapi saya tidak tahu di bagian apa,” ucapnya.

Tidak sendiri, NM bersama temannya memberi uang Rp 70 juta kepada AA sejak November 2020. Namun, sampai ia melapor ke polisi, mereka belum diterima menjadi TKK dari perjanjian awal mulai bekerja pada Maret 2021. Uang mereka pun tidak kunjung dikembalikan.

Saat dikonfirmasi soal ini, Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi mengatakan, warga yang menjadi korban penipuan dengan iming-iming menjadi TKK cukup banyak terjadi di daerah itu. Padahal, perekrutan pegawai resmi dilakukan transparan tanpa pungutan biaya.

NINO CITRA ANUGRAHANTO UNTUK KOMPAS

Suasana tempat terjadinya aksi unjuk rasa oleh Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat,  Kamis (25/1).

Pemerintah Kota Bekasi menyerahkan sepenuhnya kasus penipuan itu ke pihak kepolisian untuk diusut hingga tuntas. ”(Kalau pelaku berstatus TKK) saat ditemukan dan terbukti, ya, diberhentikan saja. Berarti melanggar prinsip pegawai non-ASN,” kata Rahmat tahun lalu.

BKPPD Kota Bekasi telah memberhentikan AA. Pelaku dinilai bersalah karena mencemarkan nama baik pemerintah daerah.

”Yang bersangkutan (AA) sudah kami berhentikan sebagai TKK. Kami sudah periksa dan yang bersangkutan mengaku betul melakukan (menipu) kepada korban,” kata Kepala BKPPD Kota Bekasi Karto.

Karto mengatakan, AA melanggar ketentuan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Adapun aturan yang dilanggar AA ialah mencemarkan nama baik pemerintah daerah.