Catut Nama Wali Kota, Pegawai Kontrak di Bekasi Raup Puluhan Juta Rupiah

Dua warga Kota Bekasi merugi Rp 70 juta demi bekerja sebagai tenaga kerja kontark di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Puluhan kartu ATM beragam jenis yang digunakan komplotan penipuan dan pencurian ATM diperlihatkan di Markas Polres Metro Jakarta Barat, Senin (14/8/2018). Komplotan ini berhasil menguras rekening para korban dengan berpura-pura menjadi pengusaha asal Brunei Darussalam.

BEKASI, KOMPAS — Dua warga Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai Rp 70 juta. Para korban tersebut dijanjikan oleh oknum, yang mengaku orang dekat wali kota, untuk bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

NM (27), warga Bekasi Utara, Kota Bekasi, mengatakan, dia awalnya mendapat tawaran dari pelaku berinisial AA. Pelaku menjamin kalau korban bakal diterima sebagai tenaga kerja kontrak (TKK) jika menyetor uang sebesar Rp 35 juta.

”Kebetulan saya sama teman saya, kami dua orang, kasih Rp 70 juta. Sampai saat ini kami belum masuk jadi TKK dan uangnya belum dikembalikan,” kata NM, Rabu (6/10/2021), di Bekasi.

Para korban menyerahkan uang tersebut sejak November 2020 dan dijanjikan untuk mulai bekerja sebagai TKK pada Maret 2021. Saat itu, para korban percaya lantaran pelaku mengaku sebagai orang dekat Wali Kota Bekasi.

”Dia bilang anak buahnya wali kota. Pelaku juga bekerja sebagai TKK di Kelurahan Perwira (Kecamatan Bekasi Utara), tapi saya tidak tahu di bagian apa,” ucapnya.

Baca juga: Sudah Saatnya Guru Menerima Vaksinasi ”Booster”?

NM sudah melaporkan kasus penipuan itu ke Polres Metro Bekasi Kota sejak 1 Oktober 2021. Korban mengaku sudah tidak tertarik untuk menjadi tenaga kerja kontrak selain berharap pelaku mengembalikan uangnya.

Kompas

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Saat dikonfirmasi soal ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, warga yang menjadi korban penipuan dengan iming-iming menjadi TKK cukup banyak terjadi di daerah itu. Pemerintah Kota Bekasi menyerahkan sepenuhnya kasus penipuan itu ke pihak kepolisian untuk diusut hingga tuntas.

”(Kalau pelaku berstatus TKK) saat ditemukan dan terbukti, ya, diberhentikan saja. Berarti melanggar prinsip pegawai non-ASN,” kata Rahmat.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bekasi memang sempat membuka perekrutan tenaga kerja kontrak. Perekrutan itu salah satunya untuk menutupi kekurangan guru karena ada 400 guru di Kota Bekasi yang telah pensiun. Namun, prosedur perekrutan dilakukan secara transparan tanpa ada pungutan biaya.