DKI Jakarta Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Anugerah Parahita Ekapraya sebagai penghargaan atas komitmen dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender.

Kompas/Riza Fathoni

Warga Rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur, mengikuti pelatihan pembuatan kain tenun Betawi yang diselenggarakan Dekranasda DKI Jakarta di aula ruang serbaguna rusun tersebut, Kamis (7/11/2019). Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di rusun agar dapat memperoleh penghasilan tambahan bagi keluarga.

JAKARTA, KOMPAS — Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya atau APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan diberikan karena DKI Jakarta dinilai berkomitmen dan mengimplementasikan strategi terkait dengan pengarusutamaan jender.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Kamis (14/10/2021), mengatakan, penghargaan diberikan oleh Kementerian PPA dalam dua tahun sekali kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen dan mengimplementasikan strategi terkait dengan pengarusutamaan jender.

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama. Sementara Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meraih penghargaan kategori Pratama. Penghargaan diberikan pada Rabu (13/10/2021).

”Evaluasi terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara mandiri telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan dilakukan verifikasi hibrida oleh Tim Independen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021,” ujar Tuty.

Baca juga: Jakarta Kota Terbaik Versi Sustainable Transport Award 2021

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati dalam webinar ”Stop Kekerasan dalam Berpacaran di Kalangan Milenial” di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).

Isu jender, menurut Tuty,  merupakan persoalan atau masalah lintas sektoral (cross cutting issues). Artinya, isu itu yang bisa terjadi di mana saja dan penanganannya tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Substansi program untuk mendukung pengarusutamaan jender ada di setiap perangkat daerah yang mengisinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

”Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen penuh upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender melalui berbagai strategi yang dilakukan secara kolaborasi dan menjamin hasil pembangunan yang adil bagi semua,” katanya.

Adapun komitmen Pemprov DKI Jakarta terkait pembangunan yang responsif jender tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Pemprov DKI Jakarta, yaitu membangun ketahanan sosial dan budaya. Sejumlah strategi diterapkan untuk melaksanakan komitmen itu.  Di antaranya, peningkatan akses kesehatan dilakukan dengan menyediakan prasarana dan sarana kesehatan yang mencukupi, serta peningkatan akses pendidikan.

Baca juga: Kemenaker Serahkan Empat Penghargaan kepada Pemprov DKI Jakarta

Kompas/Yuniadhi Agung

Aktivis memegang poster saat hadir dalam aksi menyambut Hari Perempuan Sedunia di kawasan sekitar Bundaran Bank Indonesia, Jakarta, Senin (8/3/2021).

Terpisah, Merry Hotma, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, justru mempertanyakan produk yang dihasilkan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta sehingga mendapatkan penghargaan itu.

”Indikatornya apa? Kriterianya apa sehingga piala itu ada?” tanyanya.

Selama bertugas di Komisi E, Merry tidak melihat ada kegiatan dari Dinas PPAPP yang bersentuhan langsung dan yang memberdayakan perempuan, khususnya dari kalangan bawah. Padahal, kalangan itu membutuhkan pemberdayaan dari aspek kesehatan, kecerdasan intelektual, pengembangan sumber daya manusia, dan sosial.

”Kalau posyandu, itu program given, program yang sudah lama. Saya melihat, untuk Dinas PPAPP ini sama sekali tidak ada terobosan, tidak ada sistem, tidak ada produk yang dirancang untuk menyelesaikan masalah para ibu di kalangan bawah,” kata Merry.

Kompas/Riza Fathoni

Warga Rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur, mengikuti pelatihan pembuatan kain tenun Betawi yang diselenggarakan Dekranasda DKI Jakarta di aula ruang serbaguna rusun tersebut, Kamis (7/11/2019).

Ia berharap, Pemprov DKI Jakarta ke depan bisa lebih memberdayakan kekuatan 73.000 penggerak dasawisma. Secara spesifik, Dinas PPAPP DKI Jakarta diharapkan bisa menyusun program konkret yang langsung menyentuh pemberdayaan secara berkelanjutan, seperti pelatihan UMKM bagi para ibu rumah tangga.