Presiden Joko Widodo mengharapkan semua pemerintah daerah bergerak demi mencapai kekebalan komunitas dengan pemberian vaksinasi secara massal di wilayah masing-masing.
BEKASI, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengharapkan Indonesia dapat segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Kerja keras semua pihak, termasuk dalam mempercepat vaksinasi, dibutuhkan untuk mencapai kekebalan komunal yang merupakan syarat untuk mengendalikan sekaligus mengakhiri pandemi Covid-19.
Pernyataan tersebut ditekan oleh Presiden saat mengikuti proses pemberian vaksin massal di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). Ddidampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Presiden memuji pelaksanaan vaksinasi massal di sana.
”Kita melihat proses yang ada di sini menggunakan lapangan sepak bola dan bisa mencakup dalam jumlah yang banyak,” kata Presiden.
Presiden Jokowi berharap model vaksinasi massal seperti yang ada di Bekasi ini bisa diterapkan di kota dan kabupaten lain sehingga vaksinasi berlangsung dalam jumlah yang banyak. ”Di sini tadi Pak Wali Kota menyampaikan sehari bisa 10.000 orang dan kita harapkan segera mencapai kekebalan komunal, herd imunity, dan kita berharap penyebaran Covid-19 bisa kita hambat,” ujarnya.
Saat meninjau vaksinasi massal tersebut, Presiden juga memantau pelaksanaan vaksinasi serupa yang digelar di empat lokasi lain di Bekasi melalui konferensi video.
Sejumlah kasus vaksinasi yang diikuti dampak hingga meninggal menambah keengganan masyarakat. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi dahulu dan memberikan pemahaman kepada warga untuk menghilangkan trauma warga.
Dari Bekasi, Presiden melanjutkan memantau langsung pemberian vaksinasi di Ibu Kota. Untuk mengejar segera terbentuknya kekebalan komunitas, Presiden Jokowi secara khusus menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan agar 7,5 juta penduduk DKI Jakarta sudah divaksinasi pada akhir Agustus 2021.
”Ini memang target yang sangat ambisius, tetapi mau tidak mau kita harus menuju ke sana untuk mencapai kekebalan komunal, herd imunity,” kata Presiden Joko Widodo saat meninjau vaksinasi di Rumah Susun (Rusun) Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Senin seusai dari Bekasi.
Selain Rusun Tanah Tinggi, Presiden Jokowi juga meninjau vaksinasi bagi masyarakat umum dengan sasaran 5.000 penduduk di Waduk Pluit, Jakarta Utara. ”Kita harapkan DKI Jakarta mulai minggu depan, satu hari, target yang kita berikan (yaitu) 100.000 per hari bisa kita capai,” ujar Presiden.
Capaian rendah
Target mencapai kekebalan komunitas sesegera mungkin menjadi pekerjaan rumah bagi hampir semua daerah di Indonesia. Terlebih, capaian pemberian vaksin tergolong rendah di sejumlah daerah.
Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Jabar Marion Siagian menyampaikan, berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga Senin pukul 15.00, sejumlah 2,47 juta orang (36,4 persen) telah disuntik vaksin dosis pertama dan 1,71 juta orang (25,2 persen) sudah menerima vaksin dosis kedua.
Vaksinasi tahap satu dan dua di Jabar diproyeksikan untuk 181.000 tenaga kesehatan, 2,19 juta petugas pelayanan publik, dan 4,4 juta warga lanjut usia (lansia). Realisasi penyuntikan vaksin terhadap tenaga kesehatan dan pelayan publik sudah di atas 80 persen.
Akan tetapi, penyuntikan vaksin dosis pertama terhadap warga lansia masih 11 persen dan dosis kedua baru 7 persen. Rendahnya pencapaian vaksinasi ini disebabkan beberapa hal, di antaranya kekhawatiran orang lansia karena memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta dan terkendala akses menuju lokasi penyuntikan vaksin.
Marion menuturkan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Salah satunya dengan menggencarkan vaksinasi massal yang menyasar agar lansia.
Selain di Jawa Barat, proses vaksinasi warga lansia yang masih jauh dari target juga dilaporkan terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Data Dinas Kesehatan Sultra, hingga pekan kedua Juni 2021, capaian vaksinasi warga lansia baru mencapai 6.659 orang. Jumlah ini setara 3,5 persen dari target yang 190.498 orang.
”Ya, kalau dihitung-hitung kasar, sekitar delapan tahun lagi baru tuntas. Padahal, vaksinasi warga lansia sangat penting untuk membentuk kekebalan terhadap virus Covid-19 di wilayah ini,” kata Ramadhan Tosepu, epidemiolog Universitas Halu Oleo, di Kendari, Sultra.
Lambatnya proses vaksinasi warga lansia, tutur Ramadhan, dipengaruhi kinerja pemerintah daerah yang tidak maksimal. Utamanya, pola pendekatan terhadap warga yang selama ini tidak memberikan pemahaman menyeluruh. Akibatnya, masyarakat enggan untuk datang melakukan vaksinasi di lokasi yang telah ditentukan.
Selain itu, sejumlah kasus vaksinasi yang diikuti dampak hingga meninggal menambah keengganan masyarakat. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi dahulu dan memberikan pemahaman kepada warga untuk menghilangkan trauma warga.
La Hinu (59), yang memiliki riwayat penyakit gula dan penurunan fungsi ginjal, meninggal sekitar 6 jam setelah injeksi vaksin diberikan. Meski begitu, Komisi Daerah KIPI Sultra menyimpulkan La Hinu meninggal akibat penyakit yang diderita, bukan karena vaksinasi.
Tidak hanya itu, tambah Ramadhan, pemerintah juga diharapkan melakukan jemput bola terhadap warga lansia yang belum menjalani vaksinasi. Perangkat pemerintah pada tingkat paling bawah, yaitu RT/RW, menjadi ujung tombak program ini sebagai pihak yang paling dekat dengan warga.
Strategi pengendalian
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganip Warsito, Minggu (13/6), mengatakan, Presiden Jokowi memintanya terus-menerus mengingatkan masyarakat agar tetap patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kedisiplinan dan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan tetap dibutuhkan bahkan ketika masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi.
”Presiden juga meminta mempercepat proses testing agar hasilnya lebih cepat. Selain memperkuat tracing, memperbaiki treatment, (dan) manajemen atau tata kelola rumah sakit bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat serta melibatkan TNI dan Polri,” kata Ganip.
Ganip merekomendasikan langkah pengendalian kasus Covid-19 di daerah. Ada enam poin strategi yang ingin diterapkan. Pertama, melaksanakan 3K; yakni mengoptimalkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi pada konteks pentahelix pengendalian Covid-19.
Kedua, meningkatkan penegakan disiplin protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas penduduk. Ketiga, meningkatkan jumlah pemeriksaaan dan memasifkan kegiatan pelacakan. Keempat, memastikan ketersediaan tempat tidur rumah sakit, obat, alat kesehatan, dan memaksimalkan fungsi karantina terpusat posko daerah.
Kelima, memperketat pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dan mengoptimalkan peran posko serta kegiatan monitor evaluasi data kasus positif yang nantinya digunakan untuk menyusun strategi pengendalian kasus. ”Termasuk pengendalian mobilitas penduduk guna menyusun strategi pengendalian kasus berdasarkan data yang ada,” kata Ganip.
Keenam, mulai mengantisipasi kenaikan kasus pada periode libur Idul Adha yang akan datang.