Kejar ”Herd Immunity”, Presiden Perintahkan Anies Tuntaskan Vaksinasi Agustus 2021
Pemerintah berupaya mempercepat vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat untuk mengejar segera terbentuknya kekebalan komunal. Sebanyak 7,5 juta penduduk DKI Jakarta ditargetkan selesai divaksinasi pada Agustus 2021.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengharapkan Indonesia dapat segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Kerja keras semua pihak, termasuk dalam mempercepat vaksinasi, dibutuhkan untuk mencapai kekebalan komunal yang merupakan syarat untuk mengendalikan sekaligus mengakhiri pandemi Covid-19.
Untuk mengejar segera terbentuknya herd immunity, Presiden Jokowi secara khusus menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan agar 7,5 juta penduduk DKI Jakarta sudah divaksinasi pada akhir Agustus 2021. ”Ini memang target yang sangat ambisius, tetapi mau tidak mau kita harus menuju ke sana untuk mencapai kekebalan komunal, herd imunity,” kata Presiden Joko Widodo saat meninjau vaksinasi di Rumah Susun (Rusun) Tanah Tinggi, Jakarta, Senin (14/6/2021).
Sepanjang pagi hingga siang, Presiden Jokowi meninjau vaksinasi massal Covid-19 bagi masyarakat umum, orang lanjut usia, pelayan publik, karyawan, dan difabel di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada hari yang sama, Presiden juga meninjau vaksinasi massal bagi masyarakat umum dan unsur pekerja di Waduk Pluit, Jakarta, serta bagi masyarakat umum dan difabel di rumah susun Tanah Tinggi, Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan, Rusun Tanah Tinggi diprioritaskan mendapatkan vaksinasi karena merupakan kawasan padat dengan interaksi antarmasyarakat yang juga tinggi. ”Bayangkan, kalau di rusun ini satu saja ada yang terkena, menyebarnya akan cepat sekali sehingga vaksinasi sangat diperlukan di kawasan ini,” ujarnya.
Pada peninjauan di rusun Tanah Tinggi, yang juga didampingi Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma tersebut, kepala negara mengharapkan kerja keras semua pihak, baik di tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, seluruh puskesmas, maupun rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Hal ini karena mobilitas dan interaksi antarmasyarakat di DKI Jakarta tinggi sehingga kecepatan vaksinasi sangat menentukan dalam upaya mencapai kekebalan komunal dan menghambat penyebaran Covid-19.
Baca juga: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak 302 persen
Selain Rusun Tanah Tinggi, Presiden Jokowi juga meninjau vaksinasi massal di Waduk Pluit, Jakarta. Bersama Gubernur Anies dan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Presiden melihat langsung pemberikan suntikan vaksin Covid-19 bagi masyarakat umum dengan sasaran 5.000 orang penduduk.
Dalam kesempatan itu, Presiden kembali menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya mengejar kekebalan komunal, termasuk di ibu kota negara. Karena itu, pemerintah akan mempercepat vaksinasi untuk masyarakat umum di Jakarta.
”Kita harapkan DKI Jakarta mulai minggu depan, satu hari, target yang kita berikan (yaitu) 100.000 per hari bisa kita capai. (Hal ini) Karena kita ingin mengejar herd imunity, kekebalan komunal, dan kita harapkan dengan jumlah yang tadi sudah kita targetkan, pada bulan Agustus nanti sudah bisa mencapai kekebalan komunal,” ujar Presiden
Dengan memberlakukan target vaksinasi itu Presiden mengharapkan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta bisa dihambat dan dikurangi. ”Saya tadi sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan dan Gubernur DKI Jakarta untuk manajemen pelaksanaannya dan persiapan jumlah vaksinnya. Dan, dari hitung-hitungan, saya kira Insya Allah semuanya lancar,” katanya.
Baca juga: Perburuan Vaksin Covid-19 Bakal Terus Dilakukan Pemerintah
Bekasi jadi contoh
Sementara sebelum meninjau vaksinasi di Jakarta, Presiden mengikuti proses pemberian vaksin di Stadion Patriot Candrabhaga, didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. ”Kita melihat proses yang ada di sini menggunakan lapangan sepak bola dan bisa mencakup dalam jumlah yang banyak,” kata Presiden.
Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Pelabuhan Tanjung Mas
Presiden Jokowi berharap model vaksinasi massal seperti yang ada di Bekasi ini bisa diterapkan di kota dan kabupaten lain, sehingga vaksinasi berlangsung dalam jumlah yang banyak. ”Di sini tadi Pak Wali Kota menyampaikan sehari bisa 10.000 orang dan kita harapkan segera mencapai kekebalan komunal, herd imunity, dan kita berharap penyebaran Covid-19 bisa kita hambat,” ujarnya.
Kita harapkan segera mencapai kekebalan komunal, herd imunity, dan kita berharap penyebaran Covid-19 bisa kita hambat.
Saat meninjau vaksinasi massal tersebut, Presiden juga memantau pelaksanaan vaksinasi serupa yang digelar di empat lokasi lain melalui konferensi video. Selain di Stadion Patriot, Kota Bekasi juga menggelar vaksinasi massal di Puskesmas Mustika Jaya dengan 250 peserta, Puskesmas Jati Makmur 120 peserta, Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur 100 peserta, dan Mal Ciputra Cibubur 1.000 orang peserta.
”Terima kasih semuanya dan kita harapkan semuanya berlanjut, tidak hanya hari ini tetapi terus sehingga sesuai dengan target yang telah diberikan. Nanti, mencapai herd imunity dan kita harapkan penyebaran Covid-19 bisa kita hambat untuk tidak ke mana-mana,” kata Presiden.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganip Warsito, Minggu (13/6/2021), mengatakan, Presiden Jokowi memintanya terus-menerus mengingatkan masyarakat agar tetap patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kedisiplinan dan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan tetap dibutuhkan bahkan ketika masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi.
”Presiden juga meminta mempercepat proses testing agar hasilnya lebih cepat. Selain memperkuat tracing, memperbaiki treatment, (dan) manajemen atau tata kelola rumah sakit bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat serta melibatkan TNI dan Polri,” kata Ganip.
Strategi pengendalian
Ganip merekomendasikan beberapa langkah pengendalian kasus Covid-19 di daerah. Ada enam poin strategi yang ingin diterapkan. Pertama, melaksanakan 3K; yakni mengoptimalkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi pada konteks pentahelix pengendalian Covid-19. ”Memastikan kerja sama pusat sampai ke daerah berjalan dengan baik,” katanya.
Ganip menuturkan, kerja sama mulai gubernur, bupati, wali kota, sampai jalur koordinasi RT/RW mesti dioptimalkan dengan bantuan TNI/Polri. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat juga perlu digandeng untuk mengajak masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Media juga harus digandeng untuk mengedukasi masyarakat sebagai komponen penting pengendalian Covid-19.
Pemerintah daerah, dalam hal ini Satgas Covid-19 daerah dan aparat keamanan, harus terus mengawal berjalannya protokol kesehatan 3M serta melakukan kegiatan penegakan disiplin melalui operasi-operasi yustisi di beberapa daerah merah untuk bisa mendisiplinkan masyarakat. (Ganip Warsito)
Kedua, meningkatkan penegakan disiplin protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas penduduk. Konsepnya adalah pemerintah daerah, dalam hal ini Satgas Covid-19 daerah dan aparat keamanan, harus terus mengawal berjalannya protokol kesehatan 3M serta melakukan kegiatan penegakan disiplin melalui operasi-operasi yustisi di beberapa daerah merah untuk bisa mendisiplinkan masyarakat. ”(Terkait) Pembatasan aktivitas, (kegiatan) seperti hajatan, wisata religi, kunjungan, tradisi, dan kegiatan sosialhendaknya diketatkan,” katanya.
Ketiga, meningkatkan jumlah pemeriksaaan (testing) dan memasifkan kegiatan pelacakan (tracing). Hal ini bertujuan memastikan penambahan jumlah pemeriksaan dan memaksimalkan pelacakan untuk menjaring pasien terinfeksi, termasuk mereka yang tidak bergejala.
Baca juga: Pelacakan dan Pemeriksaan di Kudus dan Sekitarnya Perlu Diperluas
Keempat, memastikan ketersediaan tempat tidur rumah sakit, obat, alat kesehatan, dan memaksimalkan fungsi karantina terpusat posko daerah. Pemerintah daerah harus memastikan kecukupan sumber daya tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan.
”(Dan) Jika diperlukan, melakukan konversi TT (tempat tidur) noncovid untuk menjadi TT isolasi dan ICU Covid-19. Hal ini sedang dilakukan. Pemerintah daerah mengevaluasi ketersediaan TT ini dan sudah diinstruksikan untuk mengonversi itu sampai dengan 30-40 persen. Selain itu perlu memaksimalkan juga fasilitas karantina terpusat, posko daerah level kelurahan atau desa sebagai tempat isolasi mandiri suspect Covid-19,” kata Ganip.
Kelima, memperketat pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dan mengoptimalkan peran posko serta kegiatan monitor evaluasi data kasus positif yang nantinya digunakan untuk menyusun strategi pengendalian kasus. Setiap daerah harus melaksanakan pemantauan rutin data jumlah kasus aktif, kematian, kesembuhan, dan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) ICU serta isolasi.
Baca juga: Jabar Tambah Rasio Tempat Tidur Pasien Covid-19 hingga 40 Persen
”Termasuk juga pengendalian mobilitas penduduk guna menyusun strategi pengendalian kasus berdasarkan data yang ada. Memaksimalkan peran posko PPKM mikro untuk pengendalian ini sangat penting. Jadi, kita sudah instruksikan pemberdayaan intensifikasi posko PPKM mikro mulai tingkat desa sampai tingkat pusat,” kata Ganip.
Keenam, mulai mengantisipasi kenaikan kasus pada periode libur Idul Adha yang akan datang. ”Menjelang Idul Adha, perlu mengantisipasi meningkatnya potensi penularan Covid-19 yang disebabkan peningkatan mobilitas penduduk, terutama di pusat perbelanjaan dan tempat wisata, serta tradisi halalbihalal atau kunjungan keluarga, ziarah makam, kerumunan (saat) menonton prosesi penyembelihan kurban, dan sebagainya. Ini harus sedini mungkin kita antisipasi agar tidak menimbulkan lonjakan-lonjakan Covid-19 yang lebih memperparah dari kondisi sekarang,” ujar Ganip.