Jakarta Didesak Atasi Kendala PPDB Daring

Hingga hari kedua pendaftaran peserta didik baru (PPDB) daring di DKI, kemarin, wali murid mengeluhkan berbagai kendala ke posko pengaduan dinas pendidikan. Mereka mendesak kendala teknis dan sistem zonasi dibenahi.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Sejumlah wali murid melaporkan kendala pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) ke posko layanan PPDB di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Sebagian wali murid mendatangi posko pelayanan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Selasa (8/6/2021). Berbagai kendala pendaftaran secara daring tersebut dilaporkan para orangtua siswa karena sekolah tidak bisa memberikan solusi.

Posko pelayanan yang dibuka pukul 08.00-16.00 didatangi wali murid yang melaporkan berbagai kendala PPDB dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai setara sekolah menengah atas. Sampai sekitar pukul 12.00, ratusan orang sudah mengambil nomor antrean. Sebagian besar dari mereka mengantre untuk mengadukan masalah umum, sisanya masalah data kependudukan dan catatan sipil.

Murni (41), warga Pancoran, Jakarta Selatan, datang ke posko untuk mengadukan kendala pengajuan akun untuk pendaftaran PPDB, yang dibuka Senin (7/6/2021) sampai pukul 14.00. Sebelumnya, ia sudah melakukan pra-pendaftaran untuk anaknya yang akan mendaftar ke jenjang SMA di sistem data nilai rapor (sidanira), yang dibuka sejak 24 Mei hingga 4 Juni.

”Saya cuma bisa sampai proses download bukti pra-pendaftaran, tetapi selanjutnya enggak bisa dan enggak diarahkan harus ke mana. Jadi, kemarin saya datangi sekolah yang mau dipilih anak saya sampai telepon operator posko PPDB. Namun, mereka enggak paham, operator sempat bilang kalau saya terlambat dan anak saya harus pilih sekolah swasta,” tuturnya.

Saya sudah datangi dua sekolah, tetapi mereka enggak mengerti. Saya cuma disuruh screenshot data yang mau dipertanyakan, lalu lapor ke aplikasi tertentu, yang pas dicek juga enggak ada. (Anto)

Murni, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci pakaian, menambahkan, suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Anaknya pun hanya mau masuk SMA negeri karena kasihan melihat perjuangan orangtuanya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Guru (kiri) menjelaskan kepada wali murid di posko pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMK Negeri 70 Jakarta, Senin (7/6/2021).

Wali murid lain, seperti Anto (45) dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, melaporkan kendala dalam mendaftarkan anaknya ke SMK melalui jalur prestasi nonakademik di posko tersebut.

”Saya sudah datangi dua sekolah, tetapi mereka enggak mengerti. Saya cuma disuruh screenshot data yang mau dipertanyakan, lalu lapor ke aplikasi tertentu, yang pas dicek juga enggak ada,” kata Anto yang datang bersama anak laki-lakinya yang hendak mendaftar sekolah.

Setelah melapor di posko tersebut, Anto lantas mendapat solusi untuk mendaftarkan anaknya melalui jalur prestasi akademis. ”Disarankan mendaftar lewat jalur akademik. Tadi di rumah enggak bisa. Jadi, ya, khawatir enggak masuk. Ternyata setelah dibantu, bisa,” kata Anto yang merasa lega.

Baca juga: PPDB Kota Bogor Beri Kuota Khusus bagi Anak Tenaga Medis

Hari Widodo (45), warga Pinang Ranti, Jakarta Timur, mengeluhkan sistem pendaftaran PPDB DKI Jakarta. Demi mendaftarkan putrinya ke salah satu SMA negeri di Jakarta, Senin lalu, Hari bersiap di depan laptop mulai pukul 08.30.

”Tadi (Selasa) akhirnya saya berhasil membuat akun pukul 13.00 lebih sedikit. Bagaimana, ya, persiapan dinas pendidikan ini? Para orangtua lainnya yang belum bisa membuat akun pasti resah dan bingung,” kata Hari.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Janji membantu warga

Di tengah banyaknya warga yang melaporkan berbagai kendala PPDB daring, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan mereka telah menyiapkan layanan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan di sekolah-sekolah dan kantor dinas pendidikan terdekat.

”Kita akan membantu warga sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, bisa langsung dari rumahnya, atau yang mau datang ke tempat kami juga akan dilayani,” kata Anies.

Tahun ini diperkirakan ada 300.000 murid yang mengikuti pendaftaran PPDB daring. Hingga Selasa pukul 13.43, pengajuan akun mencapai 208.959, dengan rincian 45.276 ke SD, 74.012 ajuan ke SMP, dan 89.671 ajuan ke SMA/SMK. Artinya, potensi pendaftar yang mendapatkan akun pendaftaran sudah sekitar 60 persen.

Baca juga: Pendaftaran Siswa Baru Hari Pertama di Jakarta Bermasalah

Kendala teknis PPDB yang sempat terjadi kemarin sore sampai pagi ini sudah teratasi. Kendala teknis yang dimaksud terkait aplikasi dan sinkronisasi data. ”Kami memastikan setiap ada masalah langsung ada tindakan penyelesaian cepat tuntas dan tidak berulang. Ini kerja sama semua unsur, dari PT Telkom, dinas pendidikan, dinas kependudukan, hingga dinas kominfotik untuk memastikan penyelenggaraan PPDB lancar,” tuturnya.

Untuk mengompensasi kendala di awal pendaftaran, PPDB daring yang awalnya ditutup pada 9 Juni diperpanjang hingga 11 Juni pukul 14.00.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho

Lengah

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyebut, untuk PPDB daring tahun ini, Dinas Pendidikan DKI dinilai tidak melakukan simulasi dengan tolok ukur yang baik. Itu mengakibatkan sistem tidak mampu mengantisipasi lonjakan pendaftaran saat lalu lintas pendaftar tinggi.

”Saya katakan dinas pendidikan lengah pada PPDB 2021,” ujar Teguh.

Kepala Pemeriksaan Ombudsman Jakarta Raya Rully Amirulloh, saat inspeksi mendadak terkait kendala PPDB daring, menilai semua pihak yang terlibat dalam teknis PPDB sudah menjalankan perannya dan mau bekerja sama untuk mengatasi masalah.

”Kalau kendalanya karena teknis, saya kira masyarakat DKI sudah pintar dalam sistem teknologi. Oleh karena itu, pihak ketiga harus membantu menangani kalau ada masalah di teknologi,” ujarnya.

Baca juga: Berjibaku Seharian Mendaftarkan Anak Sekolah secara Daring

Terkait kendala pendaftaran jalur zonasi yang kerap dikeluhkan orangtua beberapa tahun terakhir, Ombudsman menilai pemerintah juga sudah menawarkan kebijakan yang lebih baik. ”Jalur zonasi ini tidak memaksa anak untuk pintar agar dapat sekolah bagus walau untuk jalur prestasi ada kuota tersendiri. Zonasi untuk pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas di Jakarta,” kata Rully.

Untuk ikut menjaga agar PPDB daring sesuai dengan tujuannya, Ombudsman menyediakan layanan aduan melalui call center dan aplikasi Whatsapp untuk wali murid yang mengalami kendala. Aduan itu nantinya akan dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah terkait.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Sejumlah wali murid hendak melaporkan kendala pendaftaran peserta didik baru (PPDB) ke posko layanan PPDB di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).