Tak Ada Jam Sibuk di Terminal Bus

Pengusaha otobus, sopir, dan kenek terpukul akibat kebijakan larangan mudik Lebaran 2021. Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, sepi penumpang.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Karmun (61) saat ditemui di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, pada Selasa (27/4/2021). Ia sudah tiga hari menginap di terminal tersebut.

Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, kini jauh dari hiruk-pikuk keramaian penumpang. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan di Tanah Air mengubah segalanya. Harapan para sopir bus, kenek, dan pengusaha otobus meraup rezeki ketika Lebaran tiba kini kandas.

Terik matahari terasa menyengat pada Selasa (27/4/2021) siang. Puluhan bus yang terparkir di terminal itu seolah-olah ditinggal sendiri. Pemandangan yang sama sekali tak lazim di terminal bus, apalagi di terminal yang dikenal sebagai terminal bus terbesar di Asia Tenggara itu.

Di salah satu bus, tepatnya bus Mawar Sejahtera trayek Jakarta-Surabaya, Karmun (61) tampak tertidur pulas di bagasi bus. Lelaki yang bekerja sebagai kenek bus itu sudah tiga hari menginap di sana. Dia terpaksa menginap berhari-hari karena bus mereka mogok.

”Bus mogok, penumpang juga sepi. Semua selesai. Ini tunggu saja, selesai perbaikan bus, dapat penumpang atau enggak, kami kembali lagi ke Surabaya,” kata lelaki asal Majalengka, Jawa Barat, itu.

Selama masa pandemi Covid-19, 35 kursi penumpang yang ada di bus tersebut tak pernah terisi penuh. Selain karena kebijakan pembatasan kapasitas penumpang sebagai panduan protokol kesehatan, mereka yang menumpang pun jumlahnya tak banyak. Setiap kali dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya, penumpang yang diangkut rata-rata hanya 10 sampai 17 penumpang.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Istiono menunjukkan stiker khusus bus antarkota antarprovinsi (AKAP) terbatas di Terminal Bus Terpadu Sentra Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (4/5/2021). Bus AKAP dengan stiker khusus serta penumpang yang memenuhi persyaratan dan ketentuan dari satgas dan Kemenhub bisa melakukan perjalanan.

Baca juga : Waspada, 593.185 Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabodetabek pada 6-12 Mei

Jauh sebelum pandemi, pekan terakhir menjelang Lebaran merupakan hari paling sibuk bagi para pekerja di bidang transportasi darat tersebut. Mereka tak hanya sibuk mengemas barang para penumpang, tetapi juga aktif menyambut penumpang yang datang, terutama yang belum membeli tiket.

”Kami biasanya kerja sama dengan agen tiket. Kalau kami dapat penumpang, biasanya ada bonus. Lumayan buat biaya makan dan mandi selama di terminal,” kata Karmun.

Mencari uang tambahan di luar pendapatan sebagai kenek bus saat jumlah penumpang melonjak sangat membantu. Penghasilannya sebagai kenek bus untuk satu kali perjalanan dari Jakarta ke Surabaya hanya sebesar Rp 90.000.

Namun, harapan untuk kembali meraup keuntungan saat Lebaran tiba kini sirna. Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik yang bakal berlaku pada 6-17 Mei 2021. Kebijakan yang bertujuan menekan mobilitas warga dengan tujuan mencegah gelombang Covid-19 di Tanah Air itu dikeluhkan sejumlah sopir bus.

Salah satunya, Halim (50), sopir dari Perusahaan Otobus Sari Indah trayek Jakarta-Surabaya. Menurut dia, larangan mudik sangat berdampak lantaran mereka hidup dari para penumpang. Jika larangan mudik resmi berlaku, mereka bakal menganggur tanpa sama sekali mendapat penghasilan.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Sejumlah bus terparkir di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (27/4/2021) siang.

Baca juga : Peritel di Jakarta Alami Lonjakan Penjualan, Kerumunan Muncul di Banyak Tempat

”Lebaran itu momen yang kami tunggu. Kalau tidak ada penumpang, kami tidak bisa jalan, tidak ada bayaran. Kami ini upahnya dihitung sesuai jarak tempuh. Jadi, semakin banyak penumpang, bayaran kami semakin bertambah,” kata ayah tiga anak itu.

Halim bersama dua keneknya sudah satu hari menginap di terminal tersebut. Mereka tak memiliki aktivitas apa pun selain mengobrol. Adapun untuk memenuhi kebutuhan makan selama di terminal, Halim bersama rekan-rekannya sering kali terpaksa harus mengutang.

Uang operasional bus yang diberikan oleh pengelola bus hanya cukup untuk keperluan bahan bakar dan setoran. Mereka setiap kali beroperasi mendapat Rp 2 juta dari pengelola bus. Uang operasional itu tak mencukupi untuk kebutuhan bahan bakar dan setoran ke pengelola bus karena biaya yang dikeluarkan untuk mengisi solar sebesar Rp 3 juta dan uang setoran Rp 1 juta. Pengeluaran itu belum termasuk biaya tol sebesar Rp 500.000.

”Kami harus mencari penghasilan dari kelebihan penumpang atau mengutip penumpang di jalan atau yang tidak masuk dari agen. Tetapi, selama pengetatan mudik, kan enggak bisa,” katanya.

Kucurkan dana cadangan

Dampak pembatasan mobilitas warga juga kian memukul para pengusaha otobus. Presiden Direktur Sinar Jaya Group Teddy Rusli mengatakan, perusahaannya terpaksa mengeluarkan biaya cadangan untuk membayar biaya operasional bus, termasuk gaji karyawan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Penumpang menunjukkan tiket bus antarkota antarprovinsi Haryanto di Terminal Bus Terpadu Sentra Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Sabtu (1/5/2021). Dinas Perhubungan mencatat, selama masa pengetatan mudik, jumlah penumpang yang berangkat dan tiba di terminal bus antarkota antarprovinsi di DKI Jakarta mengalami penurunan.

Baca juga : Masa Pengetatan Mudik, Jumlah Penumpang Bus Naik 117,18 Persen

”Namun, kami berterima kasih dengan diberikannya stiker kepada kami selaku operator angkutan resmi untuk melayani keperluan transportasi bagi warga nonmudik. Masyarakat yang punya kebutuhan khusus dapat menggunakan jasa angkutan umum resmi yang sudah dibina oleh Kementerian Perhubungan,” kata Teddy.

Sementara itu, Managing Director PT Eka Sari Lorena Transport Tbk dan PT Ryanta Mitra Karina, Dwi Rianta Soerbakti, mengatakan, perusahaan otobus seakan tertampar dengan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021. PO mengalami penurunan pendapatan secara tajam dalam setahun terakhir. Penjualan tiket bus antarkota antarprovinsi (AKAP) Lorena, contohnya, turun 50 persen dari situasi normal.

”Dalam keadaan seperti sekarang, ya, betul, (pengeluaran lebih besar dari pendapatan). Tetapi, kami sangat beruntung karena tidak memiliki kewajiban bank yang besar. Jadi bleeding-nya tidak terlalu gila-gilaan,” katanya.

Meski perusahaan otobus kian terpukul, pelaku usaha tetap menyisihkan biaya operasional untuk memenuhi ketentuan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. Salah satunya, tes Covid-19 secara berkala kepada karyawan, sopir, dan kenek bus. Secara umum, biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk keperluan tes Covid-19 bagi seluruh karyawan unit usaha Lorena Grup mencapai Rp 75 juta sampai Rp 100 juta.

Di tengah terpuruknya aktivitas usaha otobus, para pelaku usaha berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi perusahaan otobus. Pihak pengusaha sudah berulang kali menyampaikan agar pemerintah memperhatikan kondisi pelaku usaha otobus yang terus merugi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Calon penumpang membawa barang menuju bus AKAP yang akan ditumpangi di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021). Pemerintah telah memutuskan melarang masyarakat mudik pada 6-17 Mei 2021. Kebijakan ini diambil untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

Baca juga : Nekat Mudik, Siap-siap Karantina di Stadion Patriot Candrabhaga

”Harapan banyak dan sudah disampaikan dari tahun lalu, mulai dari insentif dan lain-lain. Kami sampaikan secara langsung maupun melalui organda. Namun, belum ada yang terwujud,” ucapnya.

Bantuan dari pemerintah yang sejauh ini sudah dirasakan manfaatnya oleh pengusaha adalah penertiban travel gelap. Penindakan travel gelap itu diharapkan terus berlanjut karena sudah bertahun-tahun mengganggu operasional bus trayek resmi.