Warga Diminta Batalkan Mudik

Pulang kampung lebih awal ataupun mendekati hari raya nantia dalah bagian dari pergerakan manusia yang harus dibatasi sesuai protokol kesehatan penanggulangan Covid-19.

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Calon penumpang menunggu jadwal keberangkatan bus antarkota antarprovinsi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (20/4/2021). Sebagian orang telah menyegerakan mudik pekan kedua Ramadhan.

TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah daerah di Provinsi Banten, Selasa (20/4/2021), meminta masyarakat membatalkan niat mudik tahun ini. Rencana mudik lebih awal atau mendekati Lebaran, atau bahkan setelahnya, tetap lebih baik dibatalkan. Mudik dinilai bisa membuat tren kasus Covid-19 yang saat ini cenderung melandai menjadi kembali naik.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.

”Saya mengimbau masyarakat dan juga pegawai Pemerintah Kota Tangerang agar tidak melakukan mudik,” kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, kemarin, melalui siaran pers.

Sebagai ganti mudik, silaturahmi bisa melalui informasi teknologi. (Wahidin Halim)

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menyebut angka penyebaran Covid-19 di provinsinya masih tergolong tinggi. Untuk itu ia menekankan pentingnya kerja sama dan pengertian dari masyarakat untuk tidak mudik.

Sebagai gantinya, Wahidin mengajak masyarakat bersilaturahmi dengan memanfaatkan teknologi. ”Silaturahmi bisa melalui informasi teknologi, baik media sosial, handphone, maupun dalam bentuk lainnya,” kata Wahidin melalui pesan singkat.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Gubernur Banten Wahidin Halim

Kepolisian hingga saat ini masih terus berkoordinasi untuk melakukan penyekatan terhadap kendaraan warga yang hendak mudik pada 6-17 Mei 2021. Direktur Lalu Lintas Polda Banten Komisaris Besar Rudy Purnomo mengungkapkan, jajarannya berencana menyekat pemudik di 16 titik di Provinsi Banten.

Penyekatan di 16 titik itu antara lain dilakukaan di jalur tol dan arteri yang kerap dilintasi pemudik. Beberapa titik jalan tol itu di antaranya Gerbang Tol Cikupa untuk menyekat pemudik dari arah Jakarta dan Gerbang Tol Merak untuk menyekat kendaraan dari arah Lampung.

Titik penyekatan lainnya adalah di jalan arteri Gerbang Citra Raya, Pasar Kemis, Kronjo, Tigaraksa, Jayanti, Solear, Simpang Asem, Simpang Pusri, Gayam Pandeglang, Gerem, Gerbang Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bojonegara, Jasinga, dan Cilograng.

Baca juga: Kasus Meningkat, PPKM Mikro di Jakarta Diperpanjang hingga 3 Mei

Namun, penempatan 16 titik penyekatan itu masih bisa berubah bergantung pada dinamika menjelang larangan mudik berlaku. Hingga saat ini Rudy mengaku terus menjalin koordinasi dengan Polda Lampung dan Polda Metro Jaya terkait mekanisme di lapangan ketika menyekat pemudik.

Masih wajar

Imbauan agar mematuhi larangan mudik dari pemerintah pusat juga digaungkan di Jakarta. Akan tetapi, di internal wilayah DKI, dalam satu hingga dua pekan terakhir, justru kepadatan mulai mengakrabi kembali jalan-jalan di Ibu Kota dan tingkat kepatuhan warga mematuhi protokol kesehatan pun menurun.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum akan memberlakukan pembatasan kendaraan dengan kebijakan ganjil genap nomor kendaraan bermotor.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta membenarkan ada peningkatan intensitas dan kepadatan lalu lintas. Ia menilai itu masih wajar, terkendali, dan aman. ”Nanti kami sampaikan kalau diberlakukan ganjil genap,” ujarnya.

Ahmad Riza mendorong warga agar meningkatkan protokol kesehatan. Apalagi Pemprov DKI juga melonggarkan aturan jam operasional restoran dan kafe sepanjang bulan Ramadhan.

Untuk penerbitan surat izin keluar masuk (SIKM) yang juga bertujuan membatasi pergerakan orang saat Lebaran, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, DKI Jakarta masih menunggu petunjuk teknis dari SE Kasatgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dari Kemenhub.

Di Kota Bekasi, Jawa Barat, dilaporkan bahwa kasus harian Covid-19 saat ini terus turun dan berada di angka 0,91 persen. Akan tetapi, kekhawatiran muncul karena mobilitas warga di daerah itu kian ramai. Salah satunya kerumunan di sore hari di sentra-sentra kulinter. Situasi serupa turut terdeteksi di kota-kota tetangga Jakarta lainnya.

Tak terima pasien

Rumah Sakit Lapangan Covid-19, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, tidak lagi menerima pasien Covid-19, karena penurunan tren kasus Covid-19. Namun, Pemerintah Kota Bogor tetap menyiagakan Rumah Sakit Lapangan jika ada lonjakan kasus.

Kepala RS Lapangan Covid-19 Kota Bogor Yeti Hariyati mengatakan, penurunan pasien di RS Lapangan telah terjadi sejak awal April. ”Sekarang (Selasa kemarin) sudah nol pasien karena sudah sembuh. Sempat paling banyak itu pada akhir Februari sampai awal Maret terisi 55 tempat tidur, hampir 100 persen,” ujar Yeti.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana perpisahan beberapa perawat yang bertugas saat penghentian beroperasinya Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, sebelum mereka kembali ke wilayah tugas asal masing-masing, Senin (19/4/2021).

Wali Kota Bogor Bima Arya mengingatkan warganya ataupun pendatang agar tetap ketat mematuhi protokol kesehatan, termasuk membatasi mobilitas di tingkat lokal dan tidak mudik, agar kasus Covid-19 tidak kembali naik.

Selain itu, vaksinasi juga akan digencarkan untuk mengejar target 100 persen sasaran. Hingga kemarin, tercatat baru 93.901 orang atau 52,67 persen dari 178.279 warga sasaran penerima yang sudah disuntik vaksin tahap pertama. Jumlah penerima vaksin tahap kedua 40.997 warga atau 23 persen.

Di Kabupaten Bekasi, upaya menggencarkan vaksinasi juga tengah dilakukan. Wakil Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi Masrikoh menambahkan di daerahnya total target sasaran vaksinasi 347.022 orang. Vaksinasi masih berlangsung di 115 fasilitas kesehatan.

Baca juga: RS Lapangan Kota Bogor Tak Lagi Terima Pasien Covid-19