Pemerintah daerah di Provinsi Banten meminta masyarakat membatalkan niat mudik tahun ini. Sebagai gantinya, silaturahmi dengan keluarga di kampung bisa diganti secara virtual atau daring.
Oleh
I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA
·3 menit baca
TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah daerah di Provinsi Banten, Selasa (20/4/2021), meminta masyarakat membatalkan niat mudik pada tahun ini. Mudik dinilai bisa membuat tren kasus Covid-19 yang saat ini cenderung melandai menjadi kembali naik. Larangan tersebut tidak berarti memutuskan tali silaturahmi. Masyarakat masih bisa menjalin tali silaturahmi dengan keluarga secara daring.
Pemerintah pusat telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengimbau kepada masyarakat dan juga aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tangerang untuk mematuhi SE tersebut.
”Saya mengimbau masyarakat dan juga pegawai Pemerintah Kota Tangerang untuk tidak melakukan mudik,” kata Arief melalui siaran pers.
Saya mengimbau masyarakat dan juga pegawai Pemerintah Kota Tangerang untuk tidak melakukan mudik.
Arief mengingatkan pada pengalaman libur Idul Fitri tahun lalu, jumlah kasus Covid-19 di Kota Tangerang meningkat setelah masyarakat memilih untuk mudik. Interaksi antarmanusia memungkinkan penularan Covid-19 menjadi meluas dan tak terkendali.
Kendati saat ini kasus Covid-19 cenderung melandai, Arief meminta semua pihak untuk waspada. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, jumlah kasus di Kota Tangerang pada pekan ini (13-19 April 2021) menurun dibandingkan pada pekan sebelumnya (6-12 April 2021).
Pada 6-12 April 2021 tercatat ada penambahan 148 kasus baru Covid-19. Jumlah kasus kemudian turun pada pekan selanjutnya menjadi 141 kasus. Oleh sebab itu, Arief tidak ingin momentum mudik membuat kasus Covid-19 kembali meningkat.
Arief berharap masyarakat bisa bijaksana dan membatalkan mudik. Larangan dari pemerintah, katanya, bukan berarti akan memutus tali silaturahmi masyarakat dengan keluarga di kampung halaman. Menurut Arief, silaturahmi masih bisa dilakukan secara virtual atau daring. Cara itu dinilai lebih aman dan tak berisiko.
”Larangan ini bertujuan untuk saling melindungi sesama masyarakat. Terlebih untuk orangtua atau keluarga kita di rumah dan di kampung,” ujar Arief.
Imbauan serupa juga diutarakan Gubernur Banten Wahidin Halim. Wahidin menyebut angka penyebaran Covid-19 di Banten masih tergolong tinggi. Untuk itulah ia menekankan pentingnya kerja sama dan pengertian dari masyarakat untuk tidak mudik.
Sebagai gantinya, Wahidin mengajak masyarakat untuk melakukan silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi. ”Silaturahmi bisa melalui informasi teknologi baik media sosial, handphone, maupun silaturahmi dalam bentuk lainnya,” kata Wahidin melalui pesan singkat.
Titik penyekatan
Kepolisian hingga saat ini masih terus berkoordinasi untuk melakukan penyekatan terhadap kendaraan warga yang hendak mudik pada 6-17 Mei 2021. Direktur Lalu Lintas Polda Banten Komisaris Besar Rudy Purnomo mengungkapkan, jajarannya berencana untuk menyekat pemudik di 16 titik di Provinsi Banten.
Penyekatan di 16 titik itu antara lain dilakukaan di jalur tol dan arteri yang kerap dilintasi pemudik. Beberapa titik jalan tol itu di antaranya Gerbang Tol Cikupa untuk menyekat pemudik dari arah Jakarta dan Gerbang Tol Merak untuk menyekat kendaraan dari arah Lampung.
Titik penyekatan lainnya yaitu di jalan arteri Gerbang Citra Raya, Pasar Kemis, Kronjo, Tigaraksa, Jayanti, Solear, Simpang Asem, Simpang Pusri, Gayam Pandeglang, Gerem, Gerbang Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bojonegara, Jasinga, dan Cilograng.
Namun, penempatan 16 titik penyekatan itu masih bisa berubah bergantung pada dinamika menjelang larangan mudik berlaku. Hingga saat ini Rudy mengaku terus menjalin koordinasi dengan Polda Lampung dan Polda Metro Jaya terkait mekanisme di lapangan ketika menyekat pemudik.
Rudy menjelaskan, Polda Banten akan mengerahkan sebanyak 1.600 personel yang disebar di seluruh titik penyekatan. Mereka juga akan dibantu jajaran TNI dan dinas perhubungan. Para petugas gabungan tersebut bakal memeriksa setiap kendaraan yang melintas di sejumlah titik penyekatan.
”Metodenya sama seperti tahun lalu, yang ketahuan akan mudik kami putar balikkan,” kata Rudy.