Kasus Harian DKI Kembali Naik, Warga Diminta Batasi Mobilitas
Meski angka kasus aktif turun, dalam dua pekan ini ada kenaikan 100-200 kasus Covid-19 per hari di DKI. Kenaikan kasus seiring ramainya pergerakan warga yang terpantau oleh Dinas Kesehatan DKI.
Oleh
Helena F Nababan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Angka kasus positif harian DKI Jakarta dalam sepekan ini menunjukkan peningkatan. Mobilitas warga sebaiknya dibatasi, sebisa mungkin berada di rumah saja, dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan warga DKI untuk tidak mudik.
Di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/4/2021), Ahmad Riza menegaskan, larangan mudik yang diatur pemerintah berlaku pada 6-17 Mei 2021. Bagi aparatur sipil negara (ASN), Ahmaad Riza mengingatkan untuk mematuhi aturan. ”Akan ada sanksi yang keras sebagai ASN yang melanggar,” katanya. Untuk masyarakat luas, ia menyatakan, kebijakan itu dibuat untuk kepentingan semua.
Widyastuti, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dalam diskusi virtual yang digelar satuan tugas penanganan Covid-19, menyatakan, kepatuhan masyarakat masih sangat diperlukan. Hal itu karena selain pandemi masih ada, dari data kasus harian di DKI Jakarta yang dipantau Dinas Kesehatan DKI, jumlah kasus menunjukkan peningkatan.
Dalam dua pekan terakhir tercatat ada peningkatan kasus harian 100-200 kasus per hari. Dalam dua pekan ini pula, ia memantau mobilitas masyarakat malah lebih ramai. (Widyastuti)
Berdasarkan data, angka kasus aktif di Jakarta tercatat 6.920 kasus, baik yang masih dirawat maupun diisolasi. Angka kasus itu, menurut Widyastuti, turun tajam dibandingkan dengan kasus di Januari-Februari yang pernah 25.000-an kasus.
Meski begitu, kata Widyastuti, dalam dua pekan terakhir tercatat ada peningkatan kasus harian 100-200 kasus per hari. Dalam dua pekan ini pula, ia memantau mobilitas masyarakat malah lebih ramai.
Itu sebabnya, Widyastuti mengingatkan masyarakat untuk tidak bepergian apabila tidak mendesak. ”Belajar dari beberapa kali libur panjang pada 2020 dan di tiga bulan pertama di 2021, setiap libur panjang banyak warga Jakarta yang keluar. Saat kembali lagi, angka kasus kembali naik,” jelasnya.
Sebaiknya masyarakat menghindari mobilitas yang tidak penting, menghindari kerumunan, dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apabila masyarakat tetap abai, ia mengkhawatirkan kasus yang sudah mulai turun bisa naik lagi.
Sonny Harry B Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, dalam diskusi virtual itu menjelaskan, untuk Indonesia, termasuk DKI Jakarta, tren membaik sudah ditunjukkan sejak minggu ketiga Januari sampai dengan awal April 2021. Angka positivity rate juga turun dari 25-27 persen di dua bulan lalu, sekarang 11-14 persen. Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), positivity rate maksimal di angka 5 persen.
Bahkan, DKI Jakarta termasuk provinsi dengan kepatuhan protokol kesehatan tinggi. ”Namun, ada kecenderungan dalam seminggu terakhir kepatuhannya turun. Kami khawatir ini akan berdampak pada peningkatan kasus. Seperti di DKI Jakarta, kepatuhan menggunakan masker pernah 85 persen. Namun, sekarang angkanya ada di 80-81 persen,” kata Sonny.
Itu sebabnya satgas penanganan Covid-19 terus mengingatkan kepala dinas kesehatan dan kepala BPBD untuk terus mengawasi perubahan perilaku di masyarakat.
Untuk DKI Jakarta, kata Widyastuti, sudah ada peraturan daerah tentang Covid-19. Pengawasan di masyarakat, di antaranya oleh satpol PP, sudah dilakukan. Bahkan, pengenaan denda dan sanksi administrasi bagi warga yang melanggar sudah dilakukan.
Ahmad Riza melanjutkan, terkait surat izin keluar masuk (SIKM) untuk warga yang hendak mudik masih dalam proses kajian. ”Kami masih mengkaji apakah bentuknya persis seperti SIKM atau ada bentuk lainnya,” katanya.
Ia juga mengimbau warga untuk tidak mencuri start mudik. ”Semuanya butuh kesadaran bersama. Jangan menyiasati aturan pelarangan mudik dengan, misalnya, mencari jalan belakang atau jalan tikus,” kata Ahmad Riza.
Widyastuti menambahkan, untuk vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta tahap 1 dan 2 yang menyasar tenaga kesehatan, orang lanjut usia, dan pelayan publik terus berjalan. Dari total sasaran 3.000.689 orang, untuk vaksinasi dosis 1 sudah 1.615.457 orang atau 53,8 persen. Adapun untuk vaksinasi dosis 2 sebanyak 813.687 orang atau 27,1 persen.