Upaya meningkatkan cakupan vaksinasi membuat pemerintah daerah di Tangerang Raya harus membagi konsentrasi agar kegiatan surveilans juga tetap berjalan.
Oleh
I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA/STEFANUS ATO
·4 menit baca
TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah daerah di Tangerang Raya kini fokus mengejar target cakupan vaksinasi. Di tengah keterbatasan jumlah petugas medis, mereka harus membagi konsentrasi melaksanakan vaksinasi dan surveilans. Epidemiolog mengingatkan, vaksinasi tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya strategi untuk menghentikan pandemi.
Vaksinasi yang saat ini berlangsung di Tangerang Raya diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik dan kalangan warga lanjut usia (lansia). Untuk petugas pelayanan publik, vaksinasi telah memasuki tahap penyuntikan dosis kedua dan kalangan lansia masih pada dosis pertama.
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi, Kamis (8/4/2021), menyampaikan, vaksinasi di Kabupaten Tangerang telah menyentuh 64.000 orang dari jumlah sasaran 2,2 juta jiwa. Jumlah tersebut dinilai masih minim karena baru mencapai sekitar 3 persen dari total sasaran.
Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen terus menggenjot cakupan vaksinasi agar setidaknya bisa mencapai 2,2 juta target sasaran atau 70 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Total jumlah penduduk Kabupaten Tangerang sekitar 4 juta jiwa.
Di sisi lain, Hendra mengakui, konsentrasi puskesmas untuk melaksanakan upaya surveilans terbagi dengan adanya kegiatan vaksinasi. Upaya surveilans mencakup kegiatan pelacakan kontak, pengetesan, dan perawatan atau isolasi (3T) bagi warga yang dicurigai atau telah positif Covid-19. Setiap puskesmas di Kabupaten Tangerang diberikan otonomi untuk membagi staf yang bertugas melaksanakan vaksinasi dan surveilans.
”Memang (petugas) terbatas. Jadi, mau tidak mau harus dibagi,” katanya.
Memang (petugas) terbatas. Jadi, mau tidak mau harus dibagi.
Kendati demikian, Hendra meyakinkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang tetap akan melaksanakan upaya surveilans di tengah kewajiban mengejar target cakupan vaksinasi. Terlebih di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, upaya surveilans tidak hanya dilakukan petugas puskesmas, tetapi dibantu juga oleh petugas bintara pembina desa (babinsa) dan kepolisian.
Apabila ditemukan satu kasus positif, mereka akan dikerahkan untuk melakukan pelacakan kontak. Hanya saja, jumlah kontak erat yang ditelusuri antara 5 dan 20 orang untuk satu kasus. Jumlah itu masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan jumlah orang yang dilacak setelah kontak erat dengan pasien positif adalah 30 orang.
Kondisi serupa terjadi di Kota Tangerang Selatan. Kepala Puskesmas Pamulang Fitri mengatakan, pihaknya saat ini masih fokus memberikan pelayanan vaksinasi kepada petugas pelayanan publik dan warga lansia. Dalam sehari, ada sekitar 100 orang yang menjalani vaksinasi di Puskesmas Pamulang.
Karena fokus memberikan layanan vaksinasi, konsentrasi dalam melakukan upaya surveilans juga harus terbagi. Itu karena jumlah anggota staf Puskesmas Pamulang terbatas. Mereka yang memberikan layanan vaksinasi terkadang bertugas menelusuri kontak erat.
”Kalau ditanya apakah cukup, ya, pasti kurang. Cuma kami tidak bisa memaksakan menambah petugas. Kami manfaatkan tenaga yang ada saja dulu, dioptimalkan untuk vaksinasi dan surveilans,” ujarnya.
Upaya surveilans di Puskesmas Pamulang sebelumnya terbantu dengan kehadiran petugas pelacak kontak dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, mereka kini sudah tidak bertugas lagi dan Fitri mengaku tidak paham penyebabnya.
”Kemarin tracing ada dibantu petugas dari BNPB, tetapi itu hanya sebulan. Setelah itu saya enggak tahu bagaimana kelanjutannya. Sekarang masih menunggu arahan dari pusat,” ucap Fitri.
Epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, mengingatkan, vaksinasi tidak bisa dijadikan satu-satunya strategi untuk menghentikan pandemi. Sebab, sejumlah kajian terbaru mengungkapkan, vaksin Sinopharm dan Sinovac tidak efektif terhadap varian B.1.1.7 dari Inggris. Kedua vaksin itu semakin tidak efektif menghadapi varian B.1.351 dari Afrika Selatan.
”Jadi, kita memang harus kembali pada strategi dasar pengendalian pandemi melalui penerapan protokol kesehatan, selain tes, lacak, dan isolasi. Vaksin melengkapi saja,” kata Dicky.
Vaksinasi di bulan puasa
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi Dezy Syukrawati, dihubungi kemarin, mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat, akan tetap berjalan selama bulan puasa.
Penyuntikan vaksin pada bulan puasa, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak mengganggu atau membatalkan kegiatan puasa. Teknis vaksinasi Covid-19 selama bulan puasa tanpa persyaratan khusus atau prosesnya sama seperti pelaksanaan vaksinasi pada umumnya.
”Tidak ada yang berbeda. Seperti pada umumnya, mereka sebelum divaksin harus screening terlebih dahulu. Kalau lolos screening, orang tersebut akan disuntik vaksin,” katanya.
Di luar itu, proses vaksinasi sekarang masih berjalan di Bekasi. Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, misalnya, menggelar vaksinasi Covid-19 di Kantor Polres Metro Bekasi Kota. Vaksin Covid-19 sudah diberikan kepada 874 personelnya.