100 Sekolah di Kabupaten Bogor Ajukan Simulasi Belajar Tatap Muka
Persetujuan orangtua murid menjadi syarat utama pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah.
Oleh
AGUIDO ADRI
·5 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Sebanyak 170 sekolah di Kabupaten Bogor yang menggelar pembelajaran tatap muka selama seminggu dinilai berhasil menerapkan protokol kesehatan. Kini, 100 sekolah menyusul mengajukan pembelajaran tatap muka ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Atis Tardiana mengatakan, ada 100 sekolah yang mengajukan simulasi atau uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) untuk satu minggu ke depan. Pengajuan 100 tersebut masih perlu kajian, verifikasi, dan validasi kesiapan sekolah untuk mengelar simulasi PTM.
”Seminggu kemarin 170 sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MAN sudah simulasi PTM sejak 15 Maret 2021. Semua berjalan lancar dan aman, prosedur protokol kesehatan berjalan ketat,” kata Atis, Selasa (23/3/2021). Total 170 sekolah itu 4 persen dari 4.237 sekolah di Kabupaten Bogor.
Sekolah yang ingin mengajukan simulasi harus memenuhi persyaratan. Pertama, kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dan sabun, kamar mandi dan toilet yang bersih, dan pengukur suhu. Kesiapan sarana dan prasarana ini harus dipenuhi dan akan diverifikasi langsung oleh dinas pendidikan untuk sekolah negeri dan sekolah swasta Islam oleh Kementerian Agama.
”Jika lolos verifikasi oleh dinas terkait, selanjutnya sekolah harus memiliki izin atau persetujuan dari orangtua murid. Ini penting, jika tidak ada izin dari orangtua, kami sulit memberikan izin PTM. Seperti 170 sekolah yang kemarin simulasi PTM, rata-rata 75-90 persen mendapatkan persetujuan dari orangtua. Begitu pula untuk 100 sekolah yang mengajukan PTM ini semua syarat harus terpenuhi salah satunya dari orangtua murid,” kata Atis.
Dari pernyataan Bupati Bogor Ade Yasin, lanjut Atis, jika simulasi PTM ini berhasil dan lancar, ada kemungkinan PTM akan dilanjutkan. Namun, tidak otomatis semua sekolah diizinkan untuk melaksanakan PTM. Standar kesiapan sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan ketat menjadi syarat utama yang harus terpenuhi. Selain itu, simulasi PTM yang sudah berlangsung juga akan dievaluasi Satgas Penanganan Covid-19 untuk memutuskan berlanjut atau tidak.
Meski sudah melaksanakan simulasi PTM, belum semua guru menerima vaksin. ”Kami sudah meminta kepada satgas agar terlebih dahulu menyelesaikan vaksin untuk guru,” katanya.
Satu tahun kegiatan pembelajaran di Kabupaten Bogor dilakukan secara daring. Uji coba pelaksanaan PTM di 170 sekolah yang lolos verifikasi terdiri dari SD sebanyak 29 sekolah, MI sebanyak 24 sekolah, SMP 28 sekolah, MTs 18 sekolah, SMA 32 sekolah, SMK 32 sekolah, dan 7 MA sekolah.
”Pandemi Covid-19 kita tidak tahu kapan akan berakhir, uji coba ini harus kita lakukan tentunya dengan prokes ketat. Saya lihat secara langsung prokesnya sudah dijalankan dengan baik, seperti jaga jarak, pakai masker, pakai face shield, dan sarung tangan dilakukan oleh siswa dan guru. Bahkan pas masuk anak-anak harus melewati prokes ketat, seperti cuci tangan dan ukur suhu tubuh,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin.
Uji coba PTM di Kabupaten Bogor akan dilaksanakan selama satu bulan ke depan. Untuk waktu kegiatan belajar mengajar maksimal dua jam dalam kelas. Jika uji coba berhasil, sukses dan aman tanpa menimbulkan kluster baru dari PTM, uji coba akan diperpanjang.
”Kalau berhasil kami akan perpanjang waktunya, jumlah sekolahnya juga akan kami tambah, tentunya bagi sekolah yang lolos verifikasi. Saat ini cukup banyak sekolah yang mengajukan untuk melaksanakan PTM, kita akan verifikasi bersama dengan tim,” kata Ade.
Selain penerapan prokes ketat, kata Ade, pemberian vaksin kepada tenaga pendidik, larangan buka kantin sekolah, iimbauan agar setiap siswa membawa makan dan minum, serta tidak menerima kunjungan tamu dari luar sekolah, menjadi salah satu upaya untuk mencegah adanya penyebaran Covid-19 di kegiatan PTM.
Selama proses PTM, para siswa tidak diizinkan lepas masker, tidak boleh jajan di luar. Selain itu, 75 persen tenaga pendidik dipastikan sudah divaksin. ”Ini kami lakukan untuk memastikan mereka aman saat mengikuti pelaksanaan PTM. Saya juga tidak izinkan sekolah untuk membuka akses luar. Kunjungan yang tidak perlu, sebaiknya tidak dilakukan,” ujarnya.
Menurut Ade, untuk sekolah yang sudah melaksanakan PTM, metode pembejalaran secara daring masih boleh dilakukan untuk memfasilitasi apabila ada orangtua siswa yang tidak mengizinkan anaknya mengikuti PTM di sekolah.
”Kalaupun ada orangtua tidak mau anaknya ikut sekolah tatap muka boleh daring. Jadi ada dua metode pembelajaran, walaupun tidak tatap muka, daring masih bisa dilaksanakan bagi mereka yang ingin daring,” kata Ade.
Kota Bogor belum PTM
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, Pemkot Bogor belum akan membuka sekolah dalam waktu dekat ini karena dinilai masih sangat riskan terutama untuk anak-anak. Pembukaan sekolah tatap muka masih terus akan dikaji dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
”Kami belum akan membuka sekolah dalam waktu dekat dan kami masih menunggu petunjuk dari pusat. Sekolah ini tergantung juga dari pemerintah pusat, wacana baru akan dibuka saat tahun ajaran baru 2021, sekitar Juli. Namun, pembukaan itu harus berbagai pertimbangan, tentu kita harus uji coba dulu hingga syarat satu kelas maksimal 18 orang,” kata Dedie.
Syarat dibuka sekolah, salah satunya semua guru harus selesai menerima vaksin terlebih dahulu. Tidak hanya guru, di lingkungan sekolah, seperti pedagang, penjaga kantin, dan petugas satpam, juga harus menerima vaksin.
”Kita juga perlu pikirkan, anak-anak ada yang pakai angkot ke sekolah. Nah, itu perlu kita perhatikan, artinya kebersihan angkot yang harus rutin didisinfektan dan sopirnya juga perlu divaksin. Mereka juga ada yang menggunakan gojek. Jadi memang tidak bisa buru-buru membuka sekolah,” kata Dedie.
Ia melanjutkan, Kota Bogor belum masuk zona bebas dari penularan Covid-19. Hingga hari ini, Covid-19 masih mengancam masyarakat Kota Bogor, bahkan dunia. Maka dari itu, segala bentuk upaya pencegahan masih terus dilakukan. Salah satunya mencegah penularan dari dalam angkutan kota (angkot).
Dedie mengingatkan, meskipun saat ini program vaksinasi massal di Kota Bogor sedang berjalan, protokol kesehatan bukan berarti diabaikan. Oleh karena itu, tak hanya kendaraan yang harus selalu bersih, tetapi juga kondisi sopir dan penumpangnya.
”Program ini perlu rutin, kebersihan angkot perlu diperhatikan. Kami juga memberikan masker bagi para sopir dan penumpang. Wabah Covid-19 ini belum berakhir sehingga protokol kesehatan tetap harus diutamakan. Karena angkutan ini juga bisa menjadi salah satu sumber penularan,” katanya.