Pemkab Bekasi Didesak Benahi Seluruh Daerah Aliran Sungai

Name: Pemkab Bekasi Didesak Benahi Seluruh Daerah Aliran Sungai
Uploaded: 2021-03-04T12:24:40Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Di 2021, pembenahan daerah aliran sungai jadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pengendalian banjir Bekasi akan dilakukan secara komprehensif.

Di 2021, pembenahan daerah aliran sungai jadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pengendalian banjir Bekasi akan dilakukan secara komprehensif.

Oleh

STEFANUS ATO

· 3 menit baca

BEKASI, KOMPAS — Pemerintah didesak untuk memperbaiki secara menyeluruh daerah aliran sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan program pengendalian banjir jadi prioritas daerah di 2021.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Helmi, mengatakan, DPRD Kabupaten Bekasi sudah empat kali menggelar rapat dengan berbagai pihak, mulai dari Pemkab Bekasi, balai besar wilayah sungai, Perusahan Umum Jasa Tirta II, hingga pengelola kawasan industri. Rapat itu bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian masalah banjir di Bekasi.

"Harapannya, dari berbagai pemaparan, ada solusi konkrit berkaitan dengan masalah banjir yang terjadi berulang dari tahun ke tahun," kata politisi Partai Gerindra itu, saat dihubungi pada Kamis (4/3/2021), di Bekasi.

Banjir di Kabupaten Bekasi yang terjadi pada 20 Februari 2021, masih menggenangi empat wilayah kecamatan hingga Selasa (2/3/2021). Secara keseluruhan, ada sekitar 25.000 jiwa yang terdampak musibah tersebut. Banjir itu juga merendam 19.433 hektar sawah petani.

Jangan sampai kejadian banjir terulang terus menerus, harus ada upaya pencegahan yang lebih serius.

Bencana dengan skala cukup luas di Kabupaten Bekasi dinilai akibat kurang seriusnya para pihak yang memiliki kewenangan dalam mencegah potensi banjir. Penyelesaian banjir Bekasi harus komprensif dari hulu sampai ke hilir. BBWS Citarum (BBWS) yang mengelola Sungai Citarum dan Cibeet didesak menyelesaikan masalah keseimbangan air dari hulu ke hilir.

Pengendalian itu, antara lain dengan membangun bendungan baru untuk menahan air dari Karawang ke Bekasi, menormalisasi dan merapihkan tanggul-tanggul, serta mengeruk sedimentasi di sungai.

Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, kata Helmi, juga meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk melakukan hal yang sama di DAS yang berada dibawa pengelolaan BBWSCC, seperti Sungai Cikarang, Cilemahabang, Sungai Ciherang, dan Kali Cikarang Bekasi Laut. BBWSCC diminta menyediakan anggaran untuk perbaikan DAS yang melintasi Kabupaten Bekasi.

Desakan untuk menyelesaikan masalah banjir yang terjadi berulang di Kabupaten Bekasi juga disampaikan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Bekasi. Pemerintah diminta menormalisasi secara keseluruhan semua sungai yang ada di daerah itu.

Ketua GP Ansor Kabupaten Bekasi Ahmad Tetuko Taqiyuddin mengatakan, pemerintah Kabupaten Bekasi harus fokus membenahi sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Bekasi. Banjir yang melanda daerah itu tak semata-mata karena curah hujan tinggi, tetapi karena keterbatasan daya tampung sungai.

“Jangan sampai kejadian banjir terulang terus menerus, harus ada upaya pencegahan yang lebih serius. Sungai yang tidak mampu menampung air karena dangkal, sampah yang menyumbat aliran sungai, ditambah lagi bantaran sungai yag tidak pernah diperhatikan,” katanya.

Sekretaris GP Ansor Kabupaten Bekasi Himawan Abror, menambahkan, banjir Bekasi bukan bencana, namun akibat dari ulah manusia, terutama dengan pembukaan kawasan-kawasan baru yang mengabaikan atau mengilangkan daerah-daerah tangkapan air. Hilangnya daerah resapan air itu disebabkan oleh kian berkurangnya zona-zona hijau yang dialihkan menjadi kawasan permukiman.

"Mestinya Pemkab Bekasi bisa belajar dari kejadian tahun lalu. Rencana pembangunan daerah harus bisa mengantisipasi terjadinya musibah yang diakibatkan oleh pembangunan dan hilangnya daerah resapan air," ucapnya.

Identifikasi menyeluruh

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air, Sukmawati, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada 2021, memprioritaskan perbaikan DAS yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. DAS yang akan diperbaiki, mulai dari normalisasi, perbaikan tanggul, hingga pembuatan polder air.

"Kami ingin membuat perencanaan secara komprehensif. Jadi, ini diawali dengan kajian dulu, mengidentifikasi masalah untuk mengetahui kondisi daerah aliran sungai. Tetapi kami tidak menunggu, kalau kali-kali yang sudah jelas permasalahannya, kami normalisasi atau perbaikan," ucap Sukmawati.

Dia menambahkan, Pemkab Bekasi bersama BBWS dan BBWSCC terus menjalin komunikasi dan bersama-sama mengidentifikasi daerah-daerah aliran sungai yang dikelola BBWS dan BBWSCC yang mengakibatkan terjadinya banjir di Bekasi. Langkah komunikasi dan identifikasi itu bertujuan agar ada prioritas dari BBWS dan BBWSCC dalam meminimalisir persoalan banjir Bekasi.

"Jadi, mereka (BBWSCC dan BBWS) bisa menentukan prioritas anggaran perbaikan DAS sesuai tingkat kritis atau risiko," ucap Sukmawati.

Editor:

nelitriana

banjir regional sungai citarum bbwscc berita utama pemkab bekasi dprd kabupaten bekasi aktual bbws sungai cibeet banjir kabupaten bekasi berita terbaru banjir bekasi