Pakai yang Benar Maskermu, Pekan Pengawasan dan Penindakan di Bogor Dimulai

Jika pandemi terus berkepanjangan, kondisi kesehatan dan ekonomi akan berdampak besar. Untuk itu, dalam dua minggu ke depan, Pemkot Bogor akan semakin menggencarkan pengawasan dan penindakan pelanggar protokol kesehatan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Mural dengan pesan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan di permukiman warga di kawasan Pekojan, Jakarta Barat, Senin (1/2/2021). Berbagai pesan untuk mengingatkan dan waspada akan Covid-19 banyak terdapat di lingkungan warga. Disiplin warga untuk terus menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

Dalam rentang dua minggu ke depan, Pemerintah Kota Bogor akan mengawasi ketat kepatuhan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM agar kasus positif Covid-19 tidak semakin meningkat. Selain pengawasan dan penindakan, Pemkot Bogor akan meningkatkan tes, pelacakan, dan perawatan, dengan mempersiapkan puskesmas sebagai ujung tombak penanggulangan Covid-19.

Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro menegaskan, selama masa pengawasan PPKM, pelanggar protokol kesehatan meningkat. Pihaknya menindak tegas sekitar 1.000 pelanggar protokol kesehatan.

”Dari pengawasan PPKM, ada tren peningkatan ketidakpatuhan protokol kesehatan. Kami menindak tegas 20 pemilik usaha yang tidak patuh pembatasan. Kami juga menindak 1.000 pelanggar protokol kesehatan. Masih banyak yang tidak patuh pakai masker atau hanya mengenakan masker di dagu. Kami tidak akan berhenti, kami akan terus gencar mengawasi dan menindak,” kata Susatyo, Senin (1/2/2021).

Masih banyak yang tidak patuh pakai masker atau hanya mengenakan masker di dagu. Kami tidak akan berhenti, kami akan terus gencar mengawasi dan menindak.

Susatyo menuturkan, pihaknya tidak hanya menindak tegas pelanggar, tetapi mereka juga sosialisasi dan membagikan masker agar warga patuh protokol kesehatan dan menekan penyebaran. Seperti Senin siang saat patroli di enam titik, polisi membagikan 5.000 masker.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro, saat menerima vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kamis (14/1/2021).

”Jadi kami akan terus patroli crowd free road (jalan bebas kerumunan). Kami akan memantau dan buka tutup jalan secara situasional jika terjadi kerumunan. Pengawasan hingga ke kampung-kampung RW, kami menerjunkan petugas dan berkolaborasi dengan warga. Penting sekali agar warga yang isolasi mandiri tidak kerumunan. Jadi agar mereka tetap di rumah, kami bagi sembako, kebutuhan mereka harus diperhatikan,” kata Susastyo.

Sementara itu, Dedie A Rachim mengatakan, keabaian dan ketidakpatuhan protokol kesehatan kerena masyarakat yang lelah dalam situasi pandemi, ditambah lagi masih ada warga yang belum percaya virus Covid-19 itu ada. Untuk itu, kepatuhan dan penguatan protokol kesehatan pada masa PPKM harus lebih digencarkan lagi dalam dua minggu ke depan agar angka kasus tidak terus meningkat.

”Dari rapat koordinasi dengan pak menko kemaritiman, arahannya untuk menerapkan lebih keras mengendalikan kerumunan dan kegiatan yang sulit diatur. Penerapan prokes ketat kemudian penindakan tegas. Kita tidak ingin ini terus berlanjut peningkatan kasus, tidak ingin warga dan tenaga kesehatan terpapar karena dampaknya. Selain itu, jika ini berkepanjangan kondisi kesehatan dan ekonomi akan memburuk,” kata Dedie.

Baca juga : Pembagian Masker Jadi Media Edukasi Polda Metro Jaya Lawan Pandemi

Dedie melanjutkan, salah satu upaya pengendalian pandemi Covid-19, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan puskesmas untuk dijadikan tempat isolasi pasien-19 dan menjadikan puskesmas sebagai ujung tombak penanggulangan Covid-19, melalui program Puskesmas terpadu dan juara atau Puspa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program ini dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, saat rapat bersama kepala daerah se Jawa Barat, Senin (1/2/2021).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengendara sepeda motor memadati Jalan Semanan Raya, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (11/12/2020).

Dedie menuturkan, melalui program Puspa, diharapkan menambah kekuatan 3 T (test, tracing, dan treatment). Fokus waktu dan energi tidak lagi di rumah sakit, melain juga bergeser di puskesmas. Untuk memperkuat 3 T di puskesmas, Pemprov Jawa Barat menganggarkan Rp 80 miliar. Anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan 100 puskesmas di 12 kota/kabupaten dan menambah masing-masing 5 anggota di setiap puskesmas.

”Di Kota Bogor ada 25 puskesmas, 6 di antaranya menjadi puskesmas rawat inap. Saat ini kami sedang mempersiapkan penambahan kapasitas tempat tidur untuk merawat pasien bergejala ringan. Namun, tantangannya dari program pak gubernur, puskesmas harus mempunyai ruang bertekanan negatif. Semua teknis hingga sarana prasarana harus disiapkan,” tutur Dedie.

Baca juga : Perketat Penegakan Aturan Pembatasan untuk Tekan Penularan Wabah

Tidak hanya itu, lanjut Dedie, tantangan lain yang disiapkan dari program Puspa adalah membangun sistem penelusuran kontak erat positif sesuai standar WHO, yaitu 1 banding 40 kontak erat.

”Artinya, perlu ada tenaga tambahan atau petugas yang fokus melacak kontak erat. Kami dapat bantuan sukarelawan pendeteksi Covid-19 dari Kemenkes 20 orang, tapi ini perlu ditambah untuk melacak kontak erat. Memang pelacakan kontak erat ini sangat penting karena masalahnya tidak hanya di Kota Bogor, tetapi di Jabodetabek pelacakan masih lemah,” kata Dedie.