Pilkada Depok dan Tangsel Dikawal 4.300 Personel Pengamanan
Hingga Rabu (9/12/2020) siang, pencoblosan di semua tempat pemungutan suara (TPS) di Depok dan Tangerang Selatan dilaporkan berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan.
Oleh
JOHANES GALUH BIMANTARA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 4.300 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal keamanan pemilihan kepala daerah di Depok Jawa Barat serta Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/12/2020). Petugas juga turut menjaga kedisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan agar risiko penularan Covid-19 selama pemungutan suara bisa ditekan.
Personel berasal dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah. ”Sejak semalam (Selasa, 8/12/2020), tim gabungan sudah bertugas langsung. Ada sekitar 1.500 kami standby (cadang)-kan untuk persiapan pengamanan sampai tahap terakhir nanti, penghitungan,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus, di Jakarta, Rabu.
Yusri menyebutkan, sebagian besar personel Polda Metro Jaya juga terlibat dalam pengamanan pilkada. Karena itu, Rabu ini tidak ada agenda penyidikan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, saat pernikahan putri pemimpin Front Pembela Islam M Rizieq Shihab, 14 November lalu.
Hingga Rabu siang, lanjut Yusri, pencoblosan di semua tempat pemungutan suara (TPS) di Depok dan Tangsel dilaporkan berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan. Polisi pun sudah melakukan langkah preemtif dengan mengimbau masyarakat agar tidak sampai menimbulkan kerumunan selama pemilihan.
Sebelumnya, Sabtu (5/12), Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Fadil Imran bersama Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengecek kesiapan pilkada di Depok dan Tangsel. Kepada penyelenggara pemilihan di Depok, polda dan kodam menyerahkan bantuan berupa 5.000 paket alat tes cepat Covid-19 serta 10.000 masker.
Dudung meminta para petugas keamanan tidak segan menindak tegas masyarakat yang berkerumun saat pilkada. ”TNI-Polri juga agar netralitas dikedepankan. Jangan sampai berpihak kepada salah satu paslon (pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah),” ujarnya.