Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Konsekuensi dikabulkannya sejumlah perkara yang melewati ambang batas perolehan suara ataupun waktu oleh MK saat putusan sebelumnya, kontestan cenderung spekulatif mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilkadanya.

Memuat data...

KPU berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). KPU Bali bekerja sama dengan Kelurahan Jimbaran menjadikan Kelurahan Jimbaran sebagai lokasi percontohan DP3 di Bali.

Memuat data...

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan delapan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pasca-penyelenggaraan pemungutan suara ulang, Rabu (19/5/2021).

Memuat data...

Jika MK mengedepankan pemenuhan aspek prosedural, permohonan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua akan ditolak. Namun, dalam kasus ini, aspek prosedural penting dikesampingkan demi tercapainya keadilan substantif.

Memuat data...

KPU diminta segera menindaklanjuti putusan MK terkait sengketa pilkada, khususnya di Kalimantan Selatan. Pengawasan perlu ditingkatkan untuk mencegah berulangnya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan terkait pemilihan

Memuat data...

Dari 10 putusan perselisihan hasil pilkada yang dibacakan MK kemarin, hanya satu permohonan yang dikabulkan sebagian. Lima permohonan ditolak dan empat tidak diterima.

Memuat data...

Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, Orient P Riwu Kore mengaku mendapat kewarganegaraan AS sejak 2007 karena bekerja di perusahaan kapal perang AS. Hakim MK mempertanyakan Orient yang tak sejak awal melaporkan statusnya.

Memuat data...

Dua pemohon sengketa Pilkada Sabu Raijua, NTT meminta majelis hakim MK mengesampingkan syarat formil pengajuan permohonan. Sebab, persoalan status warga negara AS bupati terpilih Orient dinilai amat fundamental.

Memuat data...

Seluruh kepala daerah di Bali, termasuk enam kepala daerah yang dilantik Jumat (26/2/2021), agar aktif memimpin penanganan pandemi Covid-19. Penanganan Covid-19 mempengaruhi pemulihan pariwisata dan perekonomian daerah.

Memuat data...

Konsistensi MK dalam memeriksa perkara sengketa pilkada, khususnya terkait dengan syarat ambang batas dan tenggat pengajuan perkara, dinanti. MK diharapkan memberi terobosan atas persoalan yang muncul di pilkada.

Halaman 1