Soal Kelanjutan PPKM, Pemerintah Akan Dengar Suara Pakar

Masyarakat diminta menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo terkait PPKM. Pemerintah masih akan mendengarkan pandangan para pakar sebelum membuat keputusan terkait kelanjutan kebijakan tersebut.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kepadatan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, selepas hujan deras yang mengguyur kawasan ini, Selasa (8/3/2022). Kepadatan ini juga terjadi karena berbarengan dengan jam pulang kerja. Arus lalu lintas di Jakarta berangsur normal, kembali padat, seiring aktivitas perkantoran, pertokoan, dan pusat-pusat bisnis lain yang juga berangsur normal.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyebutkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 semakin membaik, ditandai dengan angka kasus yang menurun. Namun, pemerintah masih akan mendengarkan para pakar sebelum membuat keputusan terkait dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

”Kami berharap, mungkin hari Sabtu Minggu, akan rapat dengan para pakar. Nanti kami sarankan kepada Presiden, nanti gimana diputuskan,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan media terkait PPKM seusai acara Evaluasi Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022) sore.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam keterangan pers terkait Rapat Terbatas Evaluasi Mudik Lebaran yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa siang, menyebut bahwa kondisi pandemi Covid-19 semakin membaik. Terkait kebijakan PPKM, masyarakat diminta menunggu pengumuman dari Presiden.

”Tentu saja, kita, dengan kondisi yang sudah semakin menurun ini, tinggal menunggu perintah dari Bapak Presiden Joko Widodo. Insya Allah itu akan dilakukan oleh Bapak Presiden, kita tunggu saja sehingga kita bisa menuju ke suasana yang lebih nyaman, lebih baik,” ujar Muhadjir saat menjawab pertanyaan wartawan.

Kondisi pandemi Covid-19 semakin membaik. Terkait kebijakan PPKM, masyarakat diminta menunggu pengumuman dari Presiden.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kepadatan lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, saat jam pulang kerja sebelum cuti bersama Idul Fitri, Kamis (28/4/2022). Aktivitas warga Ibu Kota kembali normal setelah kasus penyebaran Covid-19 mulai terkendali dan melandai.

Beberapa waktu lalu, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menuturkan, jika dilihat sejak awal pandemi, setiap terjadi kenaikan kasus, mobilitas ditekan semaksimal mungkin. Sebaliknya, jika kasus mulai melandai, mobilitas direlaksasi. Mobilitas yang meningkat ini biasanya diikuti dengan kenaikan kasus kembali.

Baca juga : Kasus Covid-19 Melandai, Saatnya Menggerakkan Perekonomian Surabaya

Namun, saat ini, mobilitas di Indonesia, khususnya pada sektor ritel dan rekreasi, terus menunjukkan kenaikan sejak Maret lalu hingga sekarang. ”Dan, kenaikan ini tidak diikuti dengan kenaikan kasus positif. Kasus positif harian tetap menunjukkan penurunan,” kata Wiku saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Selasa (17/5/2022), yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Artinya, Wiku menuturkan, dengan mobilitas yang bahkan tertinggi selama pandemi, penularan kasus positif Covid-19 tetap dapat ditekan di tengah masyarakat. Hal ini merupakan kabar baik yang penting untuk terus dipertahankan.

Jika dilihat pada data kasus di tingkat nasional, Indonesia masih terus menunjukkan perbaikan pada indikator kasus aktif dan kesembuhan. Sementara itu, indikator kematian masih bertahan pada angka yang sama. ”Angka kematian ini juga masih berada di atas rata-rata dunia, di saat kasus aktif dan kesembuhan sudah berhasil lebih baik dibandingkan standar dunia,” ujarnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Tenaga kesehatan berpose seusai upacara perayaan HUT Ke-76 RI di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (17/8/2021). Sebanyak 1.503 pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 dirawat di menara 4 hingga 7. Tingkat keterisian saat ini hanya 19 persen dari total 7.894 tempat tidur yang tersedia.

Saat menjawab pertanyaan pers terkait PPKM, Wiku menuturkan bahwa pada prinsipnya PPKM bukan hanya kegiatan untuk membatasi. Hal ini karena terdapat beberapa level dan pengaturannya pun beragam, mulai dari pembatasan ketat sampai dengan pelonggaran aktivitas masyarakat.

Baca juga : Tingkat Penularan Covid-19 Turun Signifikan, Masyarakat Tetap Diminta Waspada

PPKM adalah salah satu cerminan kesiapsiagaan Indonesia jika sewaktu-waktu kembali terjadi kondisi kedaruratan. ”Jadi, PPKM bukan hanya untuk mengendalikan, namun juga mempertahankan kondisi kasus yang sudah terkendali untuk tetap konsisten,” katanya.

Jadi, PPKM bukan hanya untuk mengendalikan, namun juga mempertahankan kondisi kasus yang sudah terkendali untuk tetap konsisten.

Pada kesempatan tersebut, Wiku menuturkan, sebagai instrumen pengendalian Covid-19, seperti disampaikan Presiden Jokowi, kebijakan PPKM akan terus diberlakukan sampai Covid-19 dapat dikendalikan sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselamatan kita semua. ”Pemerintah akan memberikan informasi secara aktual jika nantinya ada perubahan implementasi kebijakan,” katanya.