Mengejar Angka, Melupakan Lansia

Pemerintah mengizinkan lembaga di luar otoritas kesehatan terlibat dalam vaksinasi. Sebagian dari lembaga itu beradu cepat melakukan vaksinasi tanpa memberi atensi terhadap kelompok prioritas seperti lansia.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Vaksinasi yang menyasar buruh di PT Kahatex, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (7/8/2021). Vaksin diselenggarakan oleh KSPSI yang bekerja sama dengan Polri.

JAKARTA, KOMPAS—Gelaran vaksinasi berlangsung di banyak tempat dan menyasar banyak orang. Di beberapa lokasi, vaksinasi dikemas dengan gebyar dan dihadiri pejabat publik. Sayangnya, helatan itu sering kali mengabaikan sasaran prioritas yang sejak awal vaksinasi juga sudah tertinggal, yakni lansia.

Berdasarkan penelusuran Kompas di Jawa Barat dan Banten, awal Agustus lalu, sentra vaksinasi kebanyakan tidak menyasar sasaran prioritas meski cakupan vaksinasi terhadap kelompok itu, terutama lansia, masih sangat rendah. Mereka menargetkan kelompok sasaran yang relatif mudah dikumpulkan. Pemilihan sasaran pun sering luput dari tinjauan epidemiologi.

Orang-orang berbaju biru laut memenuhi tenda-tenda vaksinasi di kawasan PT Kahatex, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (7/8/2021). Mereka rerata berusia muda dan bekerja sebagai buruh. Selama Kompas di sana, tak tampak peserta vaksin berusia lanjut.

Vaksinasi yang dimulai dua hari sebelum Kompas tiba di lokasi itu, dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Penanggung jawab vaksinasi di tempat itu, AKBP Ani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Kepolisian Daerah Jawa Barat, menjelaskan, vaksin berasal dari alokasi Polri. Yang mengajukan permintaan vaksin adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dengan jumlah sasaran 10.000.

Baca juga: Bagi-bagi Vaksin Covid-19 Abaikan Warga Lansia

Di Jawa Barat, kata Ani, vaksin alokasi Polri memang lebih menyasar ke komunitas, seperti buruh dan ormas. Mengapa komunitas? “Sebenarnya ini trik saja. Dengan sasaran komunitas, kan lebih memudahkan identifikasi. Memang fungsi kami lebih ke komunitas. Kalau ke masyarakat langsung kan fungsi dinas kesehatan,” katanya.

Meski vaksinasi menjadikan buruh sebagai sasaran utama, koordinator KSPSI Jayadi menyebut kegiatan ini tetap terbuka untuk masyarakat umum. Hanya saja, masyarakat umum harus melampirkan hasil tes cepat sebelum mendaftar. “Masyarakat umum silahkan ikut, tapi harus ada hasil tes Covid-19, karena itu prokesnya. Kami tidak mau melanggar prokes dalam pelaksanaan," tambahnya.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Penanggung jawab vaksinasi PT Kahatex, Sumedang, Jawa Barat, AKBP Ani dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Dengan biaya tes cepat sekitar Rp 100.000, bisa dimaklumi bila tak banyak masyarakat umum datang ke vaksinasi itu. Menurut Manajer Umum PT Kahatex Luddy Sutedja, tak hanya karyawan yang mendapat vaksin. Keluarga karyawan juga ikut disuntik. Keluarga karyawan itu, katanya, juga bagian dari masyarakat umum.

Sebagian karyawan yang tidak masuk kelompok prioritas tahap kedua vaksinasi nasional, sudah menerima vaksin di bulan Juni 2021. Tahapan ini merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Hk.01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Vaksinasi untuk masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, ekonomi, di atas 18 tahun dan masyrakat lain selain prioritas dimulai Juli 2021.

“Kami kan dari bulan Juni sudah mulai jalan vaksinasi. Kenapa? Karena perlu percepatan. Perusahaan kami kan diaudit buyer juga. Kemudian pesan Pak Bupati (Sumedang) kami juga mesti dengar. Yuk percepatan ! Gimana caranya saja tolong bantu. Kami punya gugus tugas yang punya rekanan dengan Apindo, merangkul Polda jabar dan Yonif Linud 330. Ngadain acara di mana saja kami dukung, asal boleh nitip karyawan kami di sana,” jelasnya.

Baca juga:

• Yang Tergerak Membantu Kelompok Rentan Mencari Vaksin
• Vaksin Tak Terpakai untuk Lansia

Dengan gerak cepat perusahaan, mayoritas karyawan sudah mendapat vaksin. Dari Juni hingga awal Agustus, kata Luddy, sudah 20.300 karyawan mendapat vaksin. Perusahaan dengan luas 122 hektare ini memiliki karyawan sebanyak 30.000 orang.

Jumlah karyawan PT Kahatex yang sudah divaksin ini jauh lebih tinggi dari vaksinasi dosis pertama kelompok lansia di Sumedang. Hingga 19 Agustus 2021, baru 15.859 lansia mendapat dosis pertama. Situasi ini ironis mengingat lansia adalah kelompok sasaran kedua terbesar (125.047) di Sumedang setelah masarakat rentan dan umum (635.764).

Merespons situasi ini, Kepada Dinas Kesehatan Sumedang Dadang Sulaeman menyebut cakupan lansia sangat kecil lantaran kondisi geografis Sumedang yang terdiri dari 270 desa. Di periode awal, vaksinasi hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan. Masalahnya, mendatangkan lansia ke faskes menjadi tantangan tersendiri. Ini lantaran mereka tinggal terpisah di desa-desa, sulit bagi lansia datang ke faskes.  “Aduh! Masa harus dijemput satu-satu, kan anggaran kami gak ada. Itu tantangan kami,” katanya, ketika dihubungi, Kamis (19/8/2021).

Ketika vaksinasi dibuka untuk masyarakat umum dan pemerintah memberi kesempatan lembaga di luar otoritas kesehatan untuk ikut membantu percepatan vaksinasi, dia melanjutkan, belum ada satu pun lembaga yang mengajukan diri untuk fokus menyasar lansia. Oleh sebab itu, pemda sendiri yang akan jemput bola ke depan untuk menangani lansia.

“Kami punya tim mobile. Mulai minggu keempat Agustus ini, kami masuk ke desa-desa. Nanti ada tambahan nakes dan tim KIPI. Nanti masuk ke sasaran yang lansia dan tinggal di desa. Saat ini kami sedang optimalisasi sasaran sembari terus melakukan akselerasi vaksinasi,” tambahnya.

Masih di Jawa Barat, tidak sulit mencari sentra vaksinasi. Namun lagi-lagi tetap tak ada atensi khusus terhadap lansia. Di IKEA Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, misalnya, ada sentra vaksinasi kerja sama pemerintah setempat dengan  perusahaan e-dagang Shopee yang diselenggarakan 2-27 Agustus 2021. Adapun sasaran kegiatan ini adalah warga Bandung Barat dengan berusia di atas 12 tahun. Di situs resminya, Pemkab Bandung Barat menyebut helatan ini sebagai “gebyar vaksinasi”.

Di Jawa Tengah, vaksinasi yang menyasar kelompok usaha berjalan begitu cepat. Salah satunya saat vaksin Moderna mulai disuntikkan ke pekerja perusahaan, Jumat (13/8/2021). Perintah penyuntikan vaksin ke karyawan perusahaan bahkan datang kurang dari 24 jam sebelum pelaksanaan. Vaksin yang datang dari kuota Polri ini memang khusus didistribusikan ke karyawan perusahaan.

"Di tempat saya, sudah divaksin semua, paling tinggal sopir sama kenek aja yang belum divaksin," kata Gama, salah satu karyawan penerima vaksin Moderna dari PT Japantech Indo Jaya.

Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo vaksinasi Moderna itu rencananya menyasar 74 perusahaan di sana. Percepatan ini, katanya, akan diperkuat vaksinasi dari TNI. Untuk seluruh Jawa Tengah, informasi yang dihimpun Kompas dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mendapat alokasi 1 juta 20 dosis vaksin. Seluruhnya menyasar ke masyarakat umum, salah satunya ke sektor usaha.

Di pihak lain, vaksinasi pada lansia berjalan lambat. Vaksinasi lansia di Klaten belum mencapai separuh dari sasaran yang ditarget meski vaksinasi di kelompok umur ini mulai Februari 2021.

"Banyak lansia kemakan hoaks. Setelah sosialisasi dengan pihak desa, mulai mau. Karena mobilitasnya rendah, yang pedesaan kita pakai kerjasama dengan pihak desa. Lancar, tetapi harus kami akui vaksin yang datang pelan-pelan," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Anggit Budiarto Dinas Kesehatan Klaten.

Merespons persoalan ini, Dicky Budiman epidemiolog dari Griffith University, Australia mengingatkan adanya persoalan besar jika lansia ditinggalkan dalam vaksinasi nasional. Karena menjadi kelompok rentan, tingkat kematian pada lansia sulit dikendalikan tanpa percepatan vaksinasi pada mereka. Apalagi selama varian delta masih beredar di Indonesia.

"Tingkat kematian yang tinggi pada lansia akan membebani fasilitas pelayanan kesehatan. Belum lagi dampak sosial dan ekonomi setelah mereka meninggal dunia. Tingkat kematian yang terus tinggi menurunkan rasa aman dan nyaman dalam pengendalian pandemi. Ini berbahaya," kata Dicky Budiman.