Bagi-bagi Vaksin Covid-19 Abaikan Warga Lansia

Meski termasuk kelompok rentan, jumlah warga lansia yang sudah divaksin masih sedikit. Dibandingkan kelompok warga lainnya, cakupan vaksinasi untuk kalangan lansia ternyata masih rendah.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Lokasi gudang vaksin di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (2/8/2021). Di gudang ini vaksin alokasi untuk parpol dan perusahaan dititipkan.

JAKARTA, KOMPAS — Dibandingkan dengan kelompok warga lainnya, cakupan vaksin Covid-19  untuk warga lansia masih jauh tertinggal. Vaksinasi lansia di daerah menggunakan alokasi jatah vaksin pemerintah daerah. Padahal, selain untuk penduduk lansia, jatah pemda dibagi untuk tenaga kesehatan, aparatur sipil negara, dan elemen warga lain.

Sementara penyelenggara vaksinasi di daerah tak hanya pemda. Ada TNI-Polri dan pihak lain yang menjadi kolaborator penyelenggara vaksinasi.

Penelusuran Kompas ke sejumlah gudang vaksin di daerah menemukan, alokasi vaksin pemda lebih kecil dibandingkan dengan alokasi untuk TNI-Polri dan kolaborator atau penyelenggara vaksinasi nonpemda seperti partai politik dan pihak swasta. Meski lebih banyak, alokasi vaksin yang diselenggarakan TNI-Polri dan kolaborator lainnya tidak secara khusus menyasar kelompok lansia.

Dari target vaksinasi lansia sebanyak 21.553.118 orang, hingga Kamis  (26/8/2021) baru terealisasi 5.175.089 orang (24,01 persen) untuk dosis pertama dan 3.658.275 orang (16,97 persen) dosis kedua.

Gudang vaksin Pemprov Jateng pada Jumat (30/7/2021) lalu menerima kiriman vaksin Sinovac dari Jakarta sebanyak 12.456 vial. Dari jumlah itu, hanya 4.980 vial merupakan jatah Pemprov Jateng. Selebihnya, 7.476 vial dibagi dua, 3.378 vial untuk TNI dan 3.378 vial untuk Polri. Satu vial berisi 10 dosis vaksin.

Saat vaksin Moderna datang pertengahan Agustus, pemerintah pusat mengalokasikan 1.020.000 dosis untuk Polda Jateng. Sementara alokasi Pemprov Jateng 170.000 dosis. Jatah ini pun dibagi ke 35 kabupaten/kota untuk booster nakes.

Di Jateng, ada kesepakatan di tingkat musyawarah pimpinan daerah bahwa vaksin jatah pemda menyasar ke kelompok prioritas, terutama warga lansia dan pasien komorbid. ”Dengan alokasi itu, kami fokus ke kelompok sasaran prioritas yang rentan dan banyak kasus kematian,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo.

Alokasi vaksin pemda lebih kecil dibandingkan dengan alokasi untuk TNI-Polri dan kolaborator atau penyelenggara vaksinasi nonpemda seperti partai politik dan pihak swasta.

Per Selasa (24/8/2021) di Jateng baru 31,08 persen warga lansia divaksin dosis pertama dan 23,27 persen dosis kedua dari target 3,68 juta warga lansia.

Kondisi serupa terjadi di Jawa Barat. Puskesmas sebagai ujung tombak vaksinasi pemda yang diharapkan memberi layanan maksimal kepada kalangan lansia tidak memiliki stok vaksin cukup.

Baca juga : Tidak ada Vaksin di Garis Depan Layanan Lansia

Sejumlah puskesmas seperti di Rancaekek, Kabupaten Bandung, kehabisan stok vaksin sama sekali pada Jumat (6/8/2021). Padahal, hari itu adalah jadwal vaksinasi di puskesmas. Puskesmas ini memiliki sasaran vaksinasi 80.000 orang. Namun, warga yang divaksin baru sekitar 4.000 orang. Padahal, puskesmas sudah menggelar vaksinasi sejak Februari.

Di tengah stok vaksin yang terbatas, Kepala Puskesmas Rancaekek Lidya Tampubolon bingung lantaran ada pihak di luar bidang kesehatan yang justru mendapat stok vaksin berlimpah. ”Banyak komunitas yang dapat vaksin. Padahal, puskesmas stok sedikit,” katanya lagi.

Berjarak 5 kilometer dari Puskesmas Rancaekek, ada sebuah perusahaan tekstil sedang menggelar vaksinasi untuk 10.000 sasaran. Vaksinasi digelar oleh serikat buruh perusahaan yang bekerja sama dengan Polri.

Di Jabar, ada 3,4 juta warga lansia yang menjadi target sasaran vaksinasi. Sementara vaksinasi lansia di Jabar ini per Selasa (24/8/2021) baru 19,64 persen untuk dosis pertama dan 13,64 persen untuk dosis kedua.

Banyak komunitas yang dapat vaksin. Padahal, puskesmas stok sedikit.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengakui bahwa pemda tidak bisa berbuat maksimal memperluas cakupan vaksin ke kelompok rentan seperti lansia ketika jatah vaksin sudah ditentukan dari pusat ke penyelenggara vaksinasi di luar pemda. Penyelenggara vaksinasi di luar pemda, menurut Kamil, kurang mengetahui data kelompok rentan yang harus divaksinasi. ”Dengan pola seperti itu, kami hanya jadi tukang pos saja. Jumlah vaksinasi di lapangan enggak akurat,” ujarnya.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Suasana vaksinasi di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (31/7/2021), marak oleh simbol partai berlambang pohon beringin itu.

Menurut Ajun Komisaris Besar Ani R dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar, komposisi vaksin yang diterima Polda Jabar hampir sama dengan Pemprov Jabar. ”Aparat Polri berusaha menjalin koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya,” ujar Ani.

Saat dikonfirmasi, Panglima Daerah Militer III/Siliwangi Mayor Jenderal Agus Subiyanto mengakui TNI tetap memprioritaskan vaksinasi lansia. ”Kami ikut pemerintah. Pertama nakes dulu, terus sekarang warga lansia dan anak sekolah. Sekarang yang saya percepat lansia dan anak sekolah dan guru sehingga sekolah bisa dibuka kembali,” ujarnya.

Sentra vaksinasi

Selain manajemen alokasi vaksin yang kurang menyasar kalangan lansia, di sejumlah sentra vaksinasi tidak ada strategi khusus dari penyelenggara  untuk menjangkau warga lansia. Warga lansia diperlakukan sama dengan penerima vaksin lain.

Sebagian warga lansia mengaku ingin divaksin, tetapi terkendala akses. ”Bukannya enggak mau divaksin, tetapi antrenya lama, saya pusing. Saya mohon vaksinnya lebih bagus di dekat rumah saya,” kata Boni (62), warga Curug, Bojongsari, Kota Depok, Jabar.

KOMPAS

Vaksinasi belum banyak menjangkau kelompok lansia. Padahal kelompok usia 60 tahun ke atas ini merupakan kelompok rentan yang paling banyak meninggal karena Covid-19 di Indonesia. Penelusuran Kompas di berbagai daerah memperlihatkan minimnya keberpihakan terhadap kelompok lansia.

Di Jateng, bahkan tidak ada kolaborator yang tertarik membantu vaksinasi kelompok rentan. Hingga kemudian Pemprov Jateng menggulirkan program khusus untuk kelompok rentan mulai Jumat (13/8/2021) dengan stok vaksin terbatas.

”Kalau semua punya akses sendiri-sendiri, dugaan saya Pak Menkes itu stres, dimintai (vaksin) sana-sini. Asal (vaksin) itu bisa sampai sasaran. Faktanya tidak. Yang seharusnya divaksin duluan, lansia belum,” ujar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Komandan Kodim 0714/Salatiga Letkol (Inf) Loka Jaya Sembada di Salatiga, Jateng, menjelaskan bahwa TNI di wilayahnya menerima 87.000 dosis  vaksin. Wilayah tugas Kodim 0714 adalah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Menurut Jaya, sasaran vaksinasi ditujukan ke perusahaan-perusahaan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Pertimbangannya, data perusahaan lengkap sehingga pelaksanaan vaksinasi cepat. Adapun pola kerja samanya, perusahaan menyediakan nakes dan menanggung biaya penyelenggaraan. ”Tujuannya supaya vaksin cepat terserap dari karyawan perusahaan dan masyarakat sekitar,” kata Jaya.

Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng Komisaris Besar Sumy Hastry Purwanti mengakui fokus sasaran vaksinasi polisi di luar kelompok prioritas. Sebab, kelompok prioritas sudah ditangani Pemprov Jateng. ”Sasaran kami seperti mahasiswa, masyarakat umum, buruh, dan kalangan perusahaan,” kata Sumy.

Penyelenggara vaksinasi lain seperti partai politik juga tak secara khusus menyasar kalangan lansia. Partai Golkar di Kabupaten Klaten, misalnya, menggelar vaksinasi untuk anggota partai dan keluarga. Alokasi 20.000 dosis untuk partai sudah ditentukan dari pusat sehingga Pemprov Jateng tidak dapat menyinergikan dengan strategi vaksinasi daerah untuk menyasar warga lansia. ”Memang diharapkan (sasarannya) dari konstituen Partai Golkar,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Klaten Triyono.

Di Tangerang Selatan, Banten, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menggelar vaksinasi tanpa memprioritaskan kelompok lansia. Menurut anggota DPRD Tangsel dari PKS, Paramitha Messayu, tahapan vaksinasi sudah masuk ke populasi umum. ”Toh, pemerintah pusat sudah bikin di awal (lansia), justru kami sekarang vaksinasinya ke masyarakat umum,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Vaksinasi PDI Perjuangan Tangerang Selatan Hans Christopher mengatakan, partainya memprioritaskan pengurus partai disusul keluarga pengurus, kader, dan masyarakat umum.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui ada sejumlah tantangan vaksinasi ke kelompok lansia. Selain keterbatasan teknologi, sebagian pemerintah daerah belum mengalokasikan vaksin ke lansia. Di sisi lain, banyak warga lansia yang belum mau divaksin.

”Tidak ada pengistimewaan pihak-pihak tertentu. Lansia tidak pernah ditolak datang ke layanan kesehatan. Kami sudah berusaha mendekatkan vaksinasi ke warga,” kata Nadia.