Yang Tergerak Membantu Kelompok Rentan Mencari Vaksin

Selain warga lansia, ada kelompok rentan lain yang jarang mendapat perhatian. Mereka tidak mudah mendapatkan vaksin karena terkendala berbagai sebab.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Santri antre mengikuti vaksinasi Covid-19 massal di kompleks Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (22/8/2021). Sebanyak 3.000 santri ditargetkan dapat mengikuti kegiatan vaksinasi yang berlangsung dua hari itu. Vaksin Sinovac pada kegiatan itu juga diberikan kepada 1.086 warga yang tinggal di sekitar pondok pesantren itu.

Sudah beberapa bulan ini, Mika (38), salah satu transpuan asal Yogyakarta, kebingungan untuk mendapat vaksinasi. Salah satu temannya, Rini (52), transpuan, sedang terpapar Covid-19 dan belum juga mendapat vaksin.

”Sebagian besar transpuan di Yogyakarta banyak yang belum memiliki KTP sehingga tidak bisa mendaftar vaksin. Banyak juga transpuan yang sudah lansia tidak bisa ikut vaksin karena permasalahan tersebut,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Terpisah dari orangtua selama puluhan tahun membuat Mika dan sebagian transpuan lainnya tidak memiliki KTP hingga sekarang. Mika mengatakan, para transpuan pun memiliki pekerjaan dengan mobilitas yang tinggi sehingga rentan terkena Covid-19. ”Sebagian besar dari kami bekerja sebagai pengamen dan pekerja sosial sehingga banyak ketemu dengan orang. Teman saya, Rini, sudah tiga hari isoman di tempat saya kena Covid-19 dan belum mendapat vaksin hingga hari ini,” katanya.

Minimnya akses vaksin terhadap kaum marjinal dan lansia menggerakkan Budhi Hermanto dan teman-temannya. Bersama aktivis lain, ia membentuk Koalisi Vaksin untuk Warga Marjinal (KVWM) demi merangkul kelompok rentan supaya mendapat kesetaraan akses vaksin.

KOMPAS

Vaksinasi belum banyak menjangkau kelompok lansia. Padahal, kelompok usia 60 tahun ke atas ini merupakan kelompok rentan yang paling banyak meninggal karena Covid-19 di Indonesia. Penelusuran <i>Kompas</i> di berbagai daerah memperlihatkan minimnya keberpihakan terhadap kelompok lansia.

Di Yogyakarta masih ada penyandang disabilitas, warga lansia, hingga transpuan yang belum mendapat vaksin karena keterbatasan akses. ”Untuk penyandang disabilitas dan warga lansia, mereka memiliki keterbatasan mobilitas untuk menuju ke sentra vaksin yang ada di daerah. Sementara untuk transpuan, sebagian besar dari mereka tidak memiliki KTP sehingga sulit untuk mendaftarkan vaksinasi,” ujarnya, Selasa (17/8/2021).

Budhi mengatakan, ada beberapa organisasi yang terhimpun dalam Koalisi Vaksin untuk Warga Marjinal, seperti Associaton of Resiliency Movement (ARM), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, Alterasi, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.

”Untuk mendapatkan alokasi vaksin ini tidak mudah karena kami harus blusukan ke Dinkes Provinsi Yogyakarta, Dinkes Kota Yogyakarta, hingga ke Polda DIY. Alhamdulillah, Dinas Kesehatan Yogyakarta sudah menjanjikan akan memberikan alokasi 1.000 kuota vaksin Sinopharm untuk kelompok rentan,” katanya.

Menurut Budi, rencana aksi ini memerlukan persiapan khusus agar seluruh kelompok marjinal bisa terangkul. Saat ini, ia bersama rekan-rekannya sedang melakukan pendataan siapa saja yang berhak mendapatkan vaksin ini. ”Rencananya, program vaksin ini berjalan awal September, sentra vaksinnya di Kantor PKBI DYI di Jalan Taman Siswa Yogyakarta. Untuk penyandang disabilitas dan warga lansia, kami perlu jemput bola dengan cara menghampiri ke rumah-rumah mereka ketika vaksinasi,” katanya.

Selain itu, Budi mengatakan, ia berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman supaya para transpuan ini bisa dipermudah pembuatan NIK-nya sehingga nantinya mereka bisa terdata di situs pedulilindungi. ”Beberapa transpuan yang kami ajak ngobrol sebenarnya tidak membutuhkan sertifikat vaksin, yang penting mereka ingin sehat dan terbebas dari Covid-19. Namun, kalau menurut kami, sertifikat itu merupakan hak mereka juga, sebagai bukti pengakuan negara kalau mereka telah divaksin,” ucapnya.

Baca juga:

• Bagi-bagi Vaksin Covid-19 Abaikan Warga Lansia
• Lansia, Sasaran Vaksin Covid-19 yang Tertinggal

Untuk menjalankan program vaksinasi ini, Budi dan kawan-kawan membutuhkan biaya sekitar Rp 15 juta yang nantinya akan dibelikan APD, obat-obatan pascavaksin, dan biaya operasional lainnya. Dananya berasal dari uang patungan antar organisasi.

”Kalau untuk nakesnya, kami dapat bantuan dari PKBI DYI, mereka juga sediakan mobil operasional untuk menghampiri lansia dan penyandang disabilitas ketika vaksinasi. Kami juga akan minta bantuan dari Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Yogyakarta untuk nakesnya,” ujarnya.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jebul Suroso (batik) memberikan sambutan dalam vaksinasi massal lintas agama di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (23/8/2021).

Minim warga lansia

Penelusuran Kompas periode Juli-Agustus, di sejumlah sentra vaksin masih minim peserta yang masuk golongan lansia, penyandang disabilitas, bahkan transpuan. Di sentra vaksin di Klaten (Jawa Tengah), kemudian di PT Kahatex Rancaekek (Jawa Barat), ataupun di Cisauk (Banten), hampir tidak terlihat adanya peserta dari kelompok lansia dan penyandang disabilitas.

Melihat kenyataan ini, Ketua Satgas Covid-19 Nahdlatul Ulama Makki Zamzami mengingatkan bahwa warga lansia di atas 60 tahun harus masuk dalam kelompok prioritas. Sejak vaksin masuk pada Februari 2021, NU memprioritaskan supaya warga lansia dan kelompok rentan bisa mendapat vaksin dahulu.

”Kami lakukan advokasi agar vaksinasi diberikan kepada warga lansia. Saat itu target vaksinasi masih ditujukan untuk kelompok usia 18-59 tahun. Kami tegas, minta agar kelompok lansia masuk menjadi kelompok prioritas,” katanya.

Tidak hanya NU, Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) juga tergerak untuk berbuat. MCCC yang mendapat alokasi 4 juta vaksin melaksanakan vaksinasi sesuai golongan prioritas yang ditentukan pemerintah. ”Ada tiga gelombang vaksin yang sudah terlaksana, yaitu untuk nakes, pekerja publik, lansia, dan kelompok rentan. Itu semua yang menjadi prioritas kami ketika vaksin,” ujar Koordinator MCCC Umi Syarqiyah.

Umi menuturkan, menghabiskan 4 juta vaksin ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi MCCC agar vaksin bisa tepat sasaran dan tidak terbuang percuma. Belum lagi, biaya pelaksanaan vaksinasi yang cukup besar sehingga MCCC harus bekerja ekstra untuk mencari biaya vaksin tersebut.

”Kami telah mengeluarkan Rp 300 miliar untuk pelaksanaan program vaksinasi. Rata-rata di tiap penyelenggaran, target sasaran kami 2.000 peserta dan menghabiskan biaya Rp 100 juta- Rp 200 juta. Biaya itu berasal dari uang kas Muhammadiyah dan ada juga donasi dari kolaborator yang bekerja sama dengan kami,” ucapnya, Minggu (4/7/2021).

Baik KVWM, Satgas Covid-19 NU, maupun MCCC menjadi segelintir kolaborator yang memperjuangkan warga lansia dan kelompok rentan untuk mendapatkan akses di tengah banyaknya kolaborator, seperti parpol ataupun perusahaan yang mengutamakan vaksinasi untuk golongannya sendiri.