Jutaan Bahan Baku Vaksin Kembali Masuk, Menko Airlangga: Target Terus Dikejar
Hari ini, Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin Covid-19, yakni vaksin Sinovac, sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bahan baku. Pemerintah akan terus berburu vaksin hingga kebutuhan terpenuhi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan terkait kedatangan vaksin Covid-19 tahap 30 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa (27/7/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Vaksinasi adalah salah satu strategi pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Hingga 26 Juli 2021, Indonesia telah melakukan vaksinasi sejumlah 64,13 juta dosis. Perinciannya, suntikan pertama terdiri dari 45,5 juta dosis dan suntikan kedua 18,6 juta dosis.
Pada Selasa (27/7/2021), Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin Covid-19, yakni vaksin Sinovac, sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bahan baku.
”Pemerintah akan terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan terkait kedatangan vaksin Covid-19 tahap ke-30 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Pada kesempatan tersebut Airlangga menuturkan bahwa pemerintah selalu memastikan keamanan, kualitas atau mutu, dan khasiat atau efikasi seluruh jenis vaksin yang diperoleh. Vaksin yang disediakan di Indonesia telah melalui proses evaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan para ahli. ”Warga, masyarakat, tidak perlu ragu atau khawatir untuk menerima vaksin,” katanya.
Baca juga : Perburuan Vaksin Covid-19 Bakal Terus Dilakukan Pemerintah
Suasana kedatangan vaksin Covid-19 tahap 30 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa (27/7/2021).
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa vaksinasi Covid-19 adalah game changer, yakni langkah krusial untuk menentukan kesuksesan Indonesia keluar dari pandemi Covid-19. Untuk mencapai kekebalan kelompok dibutuhkan sekitar 208 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin. Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12-17 tahun.
”Saat sekarang 718.000 anak telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Semakin cepat tentunya akan semakin baik. Setelah melakukan vaksinasi pada SDM (sumber daya manusia) kesehatan, petugas publik, dan penduduk lanjut usia, kita bekerja keras untuk menjangkau masyarakat umum dan rentan,” kata Airlangga.
Setelah melakukan vaksinasi pada SDM (sumber daya manusia) kesehatan, petugas publik, dan penduduk lanjut usia, kita bekerja keras untuk menjangkau masyarakat umum dan rentan. (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto)
Menko Airlangga menuturkan vaksinasi perlu didampingi kedisiplinan masyarakat dan mesti dilaksanakan bersama. Pemerintah terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
”Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas testing, tracing, serta mengambil kebijakan untuk perpanjangan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) hingga 2 Agustus 2021,” kata Airlangga.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F9918df15-4a73-4abf-8f77-e868fc5c6274_jpg.jpg){kind=logo}
Spanduk bertuliskan sejumlah aturan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terpajang di Krucuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, Minggu (25/7/2021).
PPKM level 4 ditetapkan di 95 kabupaten/kota di 7 provinsi Jawa-Bali dan 45 kabupaten/kota di 21 provinsi di Jawa-Bali. PPKM level 3 diterapkan di 33 kabupaten/kota di 7 provinsi Jawa-Bali dan 276 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa-Bali. Adapun level 2 diterapkan di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi di luar Jawa-Bali.
Respons MPR
Terkait kematian yang terjadi dalam lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air beberapa pekan terakhir, sebagian besar terjadi pada orang yang belum menerima vaksin, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Satgas Penanganan Covid-19 untuk mengecek dan mengecek ulang data masyarakat yang sudah dan belum menerima vaksin. Hal ini agar pemberian vaksin dilakukan sesuai target pemerintah.
Vaksinasi Covid-19 sangat penting karena mampu memberikan respons imun yang baik bagi tubuh, menurunkan tingkat keparahan akibat Covid-19, dan menurunkan angka kematian.(Ketua MPR Bambang Soesatyo)
”Diharapkan Kemenkes terus memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa vaksinasi Covid-19 sangat penting karena mampu memberikan respons imun yang baik bagi tubuh serta mampu menurunkan tingkat keparahan akibat Covid-19, (dan) juga menurunkan angka kematian,” kata Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021).
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F20210726WEN11_1627280497.jpg){kind=logo}
Petugas memeriksa syarat pengambilan bantuan sosial tunai, salah satunya adalah telah divaksin atau menunjukan surat kesehatan di Kantor Kelurahan Peterongan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (26/7/2021).
Ketua MPR juga meminta Kemenkes dapat melaksanakan program vaksinasi berjalan atau mobile vaccine guna memperkuat program vaksinasi nasional. Selain itu, juga untuk mempermudah pemberian pelayanan vaksinasi ke tengah masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau.
Bambang Soesatyo pun meminta komitmen Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 mempercepat realisasi program vaksinasi secara nasional agar tujuan dan sasaran vaksinasi Covid-19 untuk mencapai kekebalan kelompok dapat segera tercapai. Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 juga diminta terus mengupayakan ketersediaan stok dan teknis produksi di dalam negeri agar proses distribusi dapat merata ke sejumlah daerah.
Baca juga : Presiden Jokowi : Vaksin dan Prokes untuk Akhiri Pandemi Covid-19
”(Saya) meminta masyarakat bersedia untuk segera divaksin ataupun melengkapi seluruh tahapan vaksinasi Covid-19 sebab vaksinasi diyakini masih lebih baik dan efektif dalam mencegah penularan virus, di samping memberikan perlindungan diri,” kata Bambang.
Bambang pun meminta Kemenkes bekerja sama dengan kalangan tokoh agama dan masyarakat untuk menyampaikan pemahaman dan sekaligus mengajak masyarakat terus meningkatkan kesadaran tentang arti penting protokol kesehatan. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengatasi wabah virus ini.
Badut yang tergabung dalam kelompok Aku Badut Indonesia meminta izin kepada pihak kepolisian saat akan menggelar aksi kampanye pentingnya vaksinasi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di pertigaan lampu merah Juanda-Margonda, Depok, Jawa Barat, Jumat (23/7/2019).
Bambang pun meminta Kemenkes terus melakukan kewajiban 3T, yakni testing, tracing, dan treatment serta meminta seluruh lapisan masyarakat menjalankan protokol kesehatan 5M sebagai upaya bersama dalam mengambil bagian sebagai subyek penanganan pandemi. Seperti diketahui, gerakan 5M; yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi.
Baca juga : Pakai Masker Cara Jitu Lawan Covid-19
Selain itu, Bambang juga meminta masyarakat meyakini bahwa pandemi akan berakhir apabila masyarakat turut andil dalam pengendalian kasus Covid-19. Hal ini khususnya menyangkut kepatuhan terhadap protokol kesehatan maupun kebijakan pemerintah lainnya yang bertujuan mengendalikan atau menekan kasus di Tanah Air.
PPKM
Terkait PPKM, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menuturkan Presiden Jokowi melanjutkan penerapan PPKM level 4 yang mulai berlaku 26 Juli-2 Agustus 2021 untuk menurunkan laju penularan Covid-19. “Kebijakan ini merupakan rekomendasi dari ilmuwan, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa lainnya,” kata Fadjroel melalui rilis media, Selasa.
Pemerintah mengoptimalkan program perlindungan sosial (perlinsos) agar masyarakat tetap mencukupi kebutuhan dasar selama pelaksanaan PPKM. Selain program perlinsos selama PPKM, Kementerian Sosial selama ini secara reguler telah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako.
Baca juga : Mensos Risma Pastikan Dana Bansos Tak Dikorupsi
Fadjroel menuturkan, pada masa PPKM, pemerintah menambah perlinsos untuk rakyat. Hal ini di antaranya berupa penambahan jumlah manfaat Kartu Sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST), keberlanjutan subsidi kuota internet, diskon listrik, dan bantuan rekening minimum biaya beban atau abonemen.
Kemudian, penambahan anggaran untuk program Prakerja, pemberian bantuan subsidi gaji/upah untuk pekerja/buruh (BSU), penambahan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), serta penambahan bantuan untuk warung atau pedagang kaki lima.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Ffb44b173-fbb3-4d7f-97e7-c9507b396d83_jpg.jpg){kind=logo}
Warga mengecek daftar nama penerima bantuan sosial berupa beras di Kantor Lurah Taas, Tikala, Manado, Sulawesi Utara, Senin (26/7/2021). Bantuan itu diberikan oleh pemerintah pusat seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Manado.
Pemerintah, lanjut Fadjroel, juga memberikan bantuan untuk dunia usaha selama PPKM level 4 di antaranya berupa pemberian insentif fiskal, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal akan ditanggung pemerintah untuk masa pajak Juni sampai Agustus 2021.
Baca juga : Peritel Harapkan Insentif Pemerintah untuk Jaga Keberlangsungan Usaha
Pemerintah mengapresiasi seluruh elemen bangsa yang telah menaati PPKM sehingga berhasil melindungi keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan luas. ”Pada saat bersamaan, program vaksinasi yang makin merata diharapkan segera menciptakan imunitas kelompok atau herd immunity secara nasional. Kita yakin Indonesia sehat. Kita yakin Indonesia maju dengan bergotong royong,” ujar Fadjroel.
